Oct 14, 2026
Bisnis

Dradjad Bantah Daya Beli Melemah, Data Makro Jadi Sorotan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia per kuartal terakhir, perdebatan mengenai kondisi daya beli masyarakat kembali mencuat ke permukaan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pe...

Dradjad Bantah Daya Beli Melemah, Data Makro Jadi Sorotan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia per kuartal terakhir, perdebatan mengenai kondisi daya beli masyarakat kembali mencuat ke permukaan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo secara tegas membantah narasi yang menyebut kemampuan beli rumah tangga Indonesia tengah mengalami pelemahan. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya diskusi publik mengenai perlambatan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Pro: Inflasi Terkendali dan Konsumsi Masih Tumbuh

Dari sisi yang mendukung pernyataan pemerintah, sejumlah indikator makro memang memperlihatkan tanda-tanda yang relatif stabil. Tingkat inflasi year-on-year tercatat berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia, yakni sekitar 2,5 persen, jauh menurun dibandingkan periode 2022-2023 yang sempat menyentuh angka 5,95 persen. Inflasi yang terkendali ini, menurut kacamata ekonomi, berarti laju kenaikan harga barang dan jasa tidak melampaui pertumbuhan pendapatan nominal masyarakat.

Selain itu, data pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih mencatatkan angka positif di kisaran 4,9 persen secara tahunan. Angka ini, meski tidak sekuat periode pasca-pandemi, tetap menunjukkan bahwa roda belanja masyarakat belum berhenti. Indeks Penjualan Riil (IPR) yang dirilis Bank Indonesia juga memperlihatkan tren yang cenderung membaik pada beberapa bulan terakhir, terutama didorong oleh sektor makanan dan minuman serta transportasi.

"Kalau kita melihat angka inflasi yang rendah dan konsumsi yang masih tumbuh positif, klaim bahwa daya beli melemah secara menyeluruh itu tidak berdasar," ujar Dradjad dalam sebuah forum ekonomi belum lama ini.

Dari perspektif fundamental, pemerintah juga menyoroti sejumlah program bantuan sosial dan stimulus fiskal yang terus disalurkan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang diyakini mampu menjaga likuiditas di lapisan bawah masyarakat. Rasio kredit konsumsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih berada di level yang moderat, menunjukkan belum adanya kredit macet yang mengkhawatirkan di sektor rumah tangga.

Kontra: Sinyal Perlambatan di Lapisan Menengah dan Bawah

Di sisi lain, sejumlah ekonom justru mengingatkan bahwa gambaran agregat makro bisa menyembunyikan tekanan yang dialami kelompok masyarakat tertentu. Data menunjukkan adanya fenomena yang disebut sebagai middle-income trap konsumen, di mana kelas menengah cenderung menahan pengeluaran karena ketidakpastian ekonomi global dan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Beberapa indikator mikro memperlihatkan sinyal yang kurang menggembirakan. Tingkat tabungan masyarakat menengah dilaporkan menurun, sementara penggunaan kartu kredit dan paylater meningkat. Dalam bahasa ekonomi, ini bisa diartikan bahwa sebagian rumah tangga mulai mengandalkan utang untuk membiayai konsumsi sehari-hari — sebuah indikasi bahwa pendapatan disposabel mereka tidak lagi cukup menutup kebutuhan.

Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dipublikasikan Bank Indonesia sempat mengalami penurunan di bawah angka 125, meskipun masih berada di zona optimistis. Angka ini menjadi perhatian karena biasanya berkorelasi dengan rencana pembelian barang tahan lama seperti kendaraan dan properti. Data penjualan otomotif nasional juga mencatat kontraksi year-on-year di kisaran 10-15 persen pada periode yang sama, sebuah sinyal bahwa daya beli untuk barang bernilai besar sedang tertekan.

"Ada dualisme dalam data. Secara agregat terlihat aman, tapi kalau kita bedah per kelompok pendapatan, tekanan itu nyata," kata seorang ekonom senior dari lembaga riset independen.

Membaca Data dengan Konteks yang Tepat

Pernyataan Dradjad pada dasarnya menggarisbawahi pentingnya membaca data secara komprehensif, bukan parsial. Dalam analisis ekonomi, daya beli tidak bisa diukur hanya dari satu indikator, melainkan kombinasi antara inflasi, pertumbuhan upah riil, tingkat pengangguran, dan rasio konsumsi terhadap pendapatan. Pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional masih cukup kuat, dengan cadangan devisa yang stabil dan capital outflow yang terkendali.

Namun, tantangan tetap ada. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang melambat, ketegangan geopolitik, serta volatilitas harga komoditas dunia menjadi sentimen pasar yang perlu diwaspadai. Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli melalui stabilitas harga pangan, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan fiskal yang ekspansif namun terukur.

Pada akhirnya, debat mengenai daya beli ini mencerminkan kompleksitas ekonomi Indonesia yang tidak bisa disederhanakan menjadi satu narasi tunggal. Baik optimisme pemerintah maupun kekhawatiran para ekonom memiliki dasar data masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ekonomi ke depan mampu menjembatani kedua perspektif tersebut demi kesejahteraan masyarakat luas.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS sarah-anjani

Reporter Perbankan. Meliput OJK, LPS, dan industri jasa keuangan.

Comments (0)

User