DKI Jakarta Kaji Lahan Pemakaman Baru, Ini Dampak Ekonomi dan Sosialnya

Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta per triwulan IV 2024, tingkat okupansi lahan pemakaman di Ibu Kota telah mencapai 78,3% dari total kapasitas tersedia. Angka ini mendorong pemerintah provinsi untuk mulai mengkaji penambahan lahan pemakaman baru sebagai bagian dari perencanaan ruang kota jangka panjang.

Konsep Pemakaman Terpadu dalam Rencana Tata Ruang

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Cipta Karya dan Dinas Tata Ruang kini tengah melakukan kajian awal terkait penyediaan lahan pemakaman baru. Langkah ini bukan sekadar respons terhadap kebutuhan mendesak, melainkan bagian dari revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sedang dibahas untuk periode 2025-2045.

Secara fundamental, ketersediaan lahan pemakaman merupakan salah satu indikator penting dalam manajemen ruang urban. Kota metropolitan seperti Jakarta yang memiliki kepadatan penduduk 15.900 jiwa per kilometer persegi per 2024, menghadapi tekanan signifikan terhadap penggunaan lahan di segala sektor, termasuk kebutuhan kematian.

Pro: Kebutuhan Darurat dan Perencanaan Antisipatif

Di satu sisi, perencanaan lahan pemakaman baru merupakan langkah antisipatif yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola ruang kota secara komprehensif. Tanpa ketersediaan lahan pemakaman yang memadai, risiko yang muncul adalah praktik pemakaman tidak teratur yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan publik.

Studi Banco Mundial tentang manajemen perkotaan menunjukkan bahwa kota dengan kepadatan tinggi yang gagal merencanakan kebutuhan makam dalam jumlah cukup cenderung mengalami capital outflow dari sektor pariwisata dan investasi properti. Hal ini terjadi karena persepsi negatif terhadap manajemen kebersihan dan ketertiban kota.

Selain itu, dari perspektif sosial, keberadaan pemakaman yang tertata dengan baik memiliki nilai historis dan kultural. Beberapa kuburan tua di Jakarta memiliki nilai heritage yang tinggi, seperti Makanen Senen dan Kolektif Tanah Abang, yang menjadi bagian dari identitas kota.

Kontra: Konflik Lahan dan Alokasi Anggaran

Di sisi lain, penyediaan lahan pemakaman baru di Jakarta menghadapi tantangan fundamental terkait ketersediaan dan harga lahan. Harga tanah komersial di Jakarta Barat dan Jakarta Timur yang menjadi kandidat lokasi telah mencapai Rp25 juta hingga Rp80 juta per meter persegi pada 2024, menjadikan akuisisi lahan sebagai beban fiskal yang sangat besar bagi pemerintah provinsi.

Sentimen pasar properti juga perlu diperhatikan. Pengumuman rencana pembangunan pemakaman di suatu kawasan sering kali menurunkan valuasi properti di area sekitarnya sebesar 5% hingga 15%, berdasarkan indeks harga properti sekunder yang dicatat oleh Bank Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada portofolio investasi properti masyarakat di kawasan tersebut.

Alternatif yang sering dikaji adalah pengembangan pemakaman vertikal atau krematorium modern. Namun, pendekatan ini menghadapi resistensi sosial dan kultural yang tidak sederhana. Data survei LIPI 2023 menunjukkan bahwa 68% warga Jakarta masih memiliki preferensi untuk pemakaman konvensional, sementara hanya 12% yang menyatakan terbuka terhadap kremasi.

Proyeksi Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan

Jika rencana ini direalisasikan, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa skenario pendanaan. Opsi pertama adalah alokasi langsung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta, yang saat ini memiliki rasio belanja modal sebesar 23% dari total belanja. Opsi kedua adalah skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk pengembangan pemakaman terpadu yang juga mencakup fasilitas pendukung seperti ruang duka dan area memorial park.

Secara makroekonomi, pengelolaan ruang pemakaman yang baik berkontribusi pada indeks kualitas hidup urban yang digunakan oleh lembaga pemeringkat investasi. Singapura dan Hong Kong, dua kota dengan kepadatan tertinggi di Asia, telah berhasil mengintegrasikan kebutuhan pemakaman ke dalam perencanaan ruang melalui pendekatan pemakaman vertikal dan sistem rotasi tanah yang efisien.

Keputusan akhir mengenai lokasi, luas, dan model pengelolaan lahan pemakaman baru ini masih akan melalui proses kajian mendalam yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat sekitar, asosiasi pengembang, dan akademisi. Masyarakat diimbau untuk memberikan masukan melalui mekanisme musrenbang sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif yang transparan.