Distribusi Tak Tepat Sasaran Jadi Biang Kelangkaan Solar di Sumatera

Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) per Oktober 2025, konsumsi solar bersubsidi di Pulau Sumatera mencapai 1,18 juta kiloliter per bulan, mencatat kenaikan 12% year-on-year. Namun, di lapangan, sejumlah SPBU di Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan justru dilanda kelangkaan. Antrean kendaraan mengular hingga lebih dari satu kilometer, memicu keresahan pengguna.

Menanggapi situasi ini, Pertamina Patra Niaga sebagai penyalur resmi BBM bersubsidi memberikan klarifikasi. Menurut perusahaan, pasokan solar secara nasional masih aman, tetapi dugaan kuat mengarah pada distribusi yang tidak tepat sasaran. \"Kami menemukan bahwa solar subsidi banyak diserap oleh pengguna yang seharusnya tidak berhak, seperti truk tambang, alat berat proyek swasta, dan kendaraan mewah. Ini menyebabkan kuota untuk nelayan, angkutan umum, dan UMKM berkurang drastis,\" ujar Direktur Pemasaran Regional Sumatera Pertamina Patra Niaga, Andi Pratama, dalam konferensi pers virtual.

Pihaknya mencatat, di Sumatera Utara saja, sekitar 20-23% alokasi solar subsidi diduga bocor ke segmen non-subsidi. Temuan ini diperkuat oleh data Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) setempat yang menyebutkan banyaknya transaksi tidak tercatat di tingkat pengecer.

Analisis Dua Sisi: Distribusi vs Produksi

Di satu sisi, distribusi yang melenceng memang menjadi masalah klasik. Pengawasan di lapangan yang lemah, celah regulasi, dan minimnya sanksi tegas membuat praktik penyelewengan BBM subsidi sulit diberantas. Oknum membeli solar dengan harga subsidi Rp6.800 per liter, lalu menjualnya ke industri seharga Rp12.000-Rp14.000 per liter. Negara dirugikan dua kali lipat: subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil justru dinikmati pemilik modal besar, dan beban fiskal membengkak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi subsidi energi hingga kuartal III 2025 telah mencapai Rp142 triliun atau 82% dari pagu tahunan. Jika kebocoran tidak diatasi, risiko overbudget semakin nyata.

Di sisi lain, ada faktor lain yang tidak bisa diabaikan. Pengamat energi dari Universitas Riau, Prof. Darmawan, menilai kelangkaan tidak melulu karena distribusi. \"Kilang minyak Pertamina di Dumai yang menjadi pemasok utama solar di Sumatera bagian utara sempat menjalani pemeliharaan besar (turnaround) pada September lalu. Kapasitas produksi sempat turun 15%, sehingga volume pasokan ke terminal BBM terbatas,\" jelasnya. Ditambah lagi, harga minyak mentah dunia yang bertahan di level tinggi – sekitar US$90 per barel – membuat impor solar semakin mahal, sehingga Pertamina cenderung mengoptimalkan produksi dalam negeri yang terbatas. Akibatnya, ada kekurangan suplai sekitar 5-8% di beberapa titik.

Faktor spekulasi juga turut memanaskan situasi. Isu kelangkaan membuat para pengecer dan pemilik kendaraan panik, sehingga melakukan pembelian berlebih (panic buying). Data BPH Migas menunjukkan lonjakan permintaan solar di Sumatera mencapai 18% dalam dua minggu terakhir, padahal kuota normal tidak memungkinkan. Perilaku ini semakin memperburuk kelangkaan di tingkat SPBU.

Dampak Ekonomi Langsung pada Masyarakat

Kelangkaan solar langsung menghantam sektor produktif di Sumatera. Nelayan di pesisir Aceh dan Sumatera Utara terpaksa melaut dengan solar eceran yang harganya melambung hingga Rp15.000 per liter, tiga kali lipat harga subsidi. Akibatnya, biaya operasional melonjak dan pendapatan mereka tergerus. Petani di Sumatera Selatan mengeluh mesin penggiling padi dan traktor tidak bisa bekerja, mengancam kelancaran panen raya musim ini. Di sektor UMKM, pengusaha angkutan barang dan jasa logistik mengaku rugi rata-rata Rp500.000 per hari karena harus antre berjam-jam atau beralih ke solar non-subsidi yang lebih mahal. Jika kelangkaan berlanjut, rantai pasok pangan dan barang bisa terganggu, berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.

Respons dan Solusi ke Depan

Pertamina Patra Niaga menyebut akan memperkuat pengawasan distribusi dengan menerapkan sistem full cycle monitoring berbasis QR code yang terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina. Setiap transaksi akan terekam dan hanya kendaraan yang terdaftar sesuai kategori yang bisa membeli solar subsidi. Selain itu, operasi pasar bersama aparat kepolisian dan BPH Migas akan digencarkan untuk menyita solar ilegal dan menindak tegas para penyeleweng. \"Kami tidak akan segan mencabut izin SPBU yang terbukti melanggar,\" tegas Andi.

Di level kebijakan, pemerintah pusat didesak untuk mempercepat penerapan subsidi tertutup yang langsung menyasar penerima manfaat. Skema ini dinilai lebih efektif daripada subsidi terbuka yang rawan bocor. Namun, tantangan implementasi tidak ringan: infrastruktur digital di daerah pelosok belum merata, resistensi dari jaringan penyeleweng, serta perlunya sosialisasi masif agar masyarakat tidak kaget. Pemerintah juga diharapkan dapat menambah kuota subsidi sementara di wilayah yang terdampak paling parah, sambil melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi.

Dengan berbagai dimensi yang saling terkait, kelangkaan solar di Sumatera bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan cerminan persoalan struktural tata kelola energi nasional. Publik berharap, langkah korektif yang diambil Pertamina dan pemerintah mampu mengembalikan kestabilan pasokan, agar denyut ekonomi kerakyatan di pulau andalan itu kembali normal.

Baca juga:

• Kepulangan Timnas Mesir dari Piala Dunia 2026 Dipenuhi Sorak Sorai
• Syarat Wardatina Mawa untuk Insanul Fahmi Demi Bertemu Buah Hati