Dinkes Papua Tengah Tangani Campak Modio, Tolikara Berbenah Disiplin ASN

NABIRE & KARUBAGA, Beritadua.com — Dua isu penting pelayanan publik di wilayah Pegunungan Tengah dan Dataran Tengah Papua mencuat dalam pekan yang sama. Di Dogiyai, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah mengerahkan tim investigasi khusus untuk menindaklanjuti laporan dugaan kasus campak di Kampung Modio, Distrik Mapia Tengah. Sementara itu, di Kabupaten Tolikara, Wakil Bupati Yotam Wonda mengungkap hasil evaluasi internal yang menunjukkan praktik kredit gaji berlebihan sebagai salah satu akar masalah menurunnya disiplin aparatur sipil negara (ASN).

Kedua peristiwa tersebut sama-sama terjadi pada Jumat (17/7/2026) dan mencerminkan tantangan klasik birokrasi serta layanan dasar di daerah otonomi baru Papua. Dari aspek kesehatan masyarakat hingga manajemen aparatur, pemerintah daerah dituntut mengambil langkah cepat berbasis data, bukan sekadar imbauan.

Investigasi Campak di Kampung Modio

Tim investigasi yang diturunkan Dinkes Papua Tengah dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Yohanes Kayame, S.KM, M.Kes. Penugasan ini berdasarkan arahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus Chan, M.Kes, CH.Med, CHt, Sp.KKLP, setelah menerima laporan adanya dugaan kasus campak di wilayah terpencil Distrik Mapia Tengah.

"Pembentukan tim ini adalah wujud komitmen nyata dalam memperkuat sistem kewaspadaan dini. Setiap informasi yang masuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan berbasis fakta dan data yang akurat, bukan sekadar asumsi, guna mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB)," ujar Yohanes Kayame saat dikonfirmasi, Jumat (17/7/2026).

Di lapangan, tim provinsi tidak bekerja sendiri. Mereka berkolaborasi dengan Dinkes Kabupaten Dogiyai yang menurunkan personel terdiri dari dr. Nila (Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi), Yulita Keiya, serta tenaga kesehatan Noak Boma, S.KM, Selpian Pigai, dan Berta Keiya. Tenaga Puskesmas Modio turut dilibatkan dalam proses pendampingan teknis. Pemerintah kampung dan tokoh masyarakat juga dilibatkan demi kelancaran proses investigasi.

Langkah Epidemiologi dan Pendampingan Teknis

Penyelidikan epidemiologi dilakukan untuk memetakan rantai penularan, mengidentifikasi populasi rentan, serta memastikan ketersediaan logistik imunisasi. Pendampingan teknis dari tim provinsi difokuskan pada penguatan kapasitas tenaga kesehatan lokal dalam menangani kasus suspek campak dan mencegah komplikasi, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.

Menurut Yohanes, pendekatan berbasis data ini penting agar pemerintah tidak salah mengambil kebijakan. Ia menekankan bahwa sistem kewaspadaan dini hanya akan efektif apabila setiap laporan dari tingkat puskesmas ditindaklanjuti secara proporsional dengan bukti lapangan.

Evaluasi Disiplin ASN di Tolikara

Sementara itu, di Kabupaten Tolikara, Wakil Bupati Yotam Wonda, SH, M.Si menyampaikan hasil evaluasi menyeluruh terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berlangsung selama lebih dari dua pekan. Evaluasi ini melibatkan 32 pimpinan OPD, para asisten, staf ahli bupati, kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian, hingga seluruh staf di lingkungan Pemkab Tolikara.

"Selama ini kami hanya memberikan imbauan saat apel setiap Senin, Rabu, dan Jumat, tetapi kehadiran ASN justru terus menurun. Karena itu, kami melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui akar persoalannya," ujar Yotam di ruang kerjanya, Jumat (17/7/2026).

Kredit Gaji sebagai Akar Masalah

Dari hasil evaluasi, ditemukan fakta yang cukup mengejutkan: banyak ASN terjerat kredit gaji dengan cicilan berlebihan. Akibat potongan otomatis setiap bulan, sebagian ASN hanya menerima sisa gaji antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta. Kondisi ini membuat sebagian aparatur memilih absen dari kantor karena merasa bekerja tidak lagi sebanding dengan penghasilan yang diterima.

Yotam mengakui, faktor lain seperti keterbatasan transportasi, belum tersedianya rumah dinas, serta minimnya fasilitas kerja juga turut memengaruhi. Namun secara proporsi, perilaku ASN sendiri menjadi faktor terbesar.

"Kami akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Namun apabila ASN tetap mengabaikan panggilan dan tidak melaksanakan tugasnya, maka pemerintah akan mengambil langkah tegas, termasuk pemblokiran rekening gaji dan usulan pemberhentian tidak dengan hormat," tegas Yotam.

Analisis: Pola Tata Kelola Daerah Otonomi Baru

Dua peristiwa ini mengilustrasikan tantangan struktural yang dihadapi pemerintah daerah otonomi baru di Papua. Di satu sisi, layanan kesehatan dasar masih sangat bergantung pada respons cepat dari dinas provinsi karena keterbatasan kapasitas di tingkat kabupaten. Di sisi lain, manajemen ASN di daerah belum sepenuhnya lepas dari pola informal, termasuk praktik pinjaman yang menggerus disiplin kerja.

Baik Dinkes Papua Tengah maupun Wabup Tolikara menunjukkan pola kepemimpinan yang sama: berbasis data, tidak berbasis asumsi. Pendekatan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menuntut pemerintah daerah menerapkan manajemen kinerja modern, termasuk surveilans kesehatan berbasis bukti dan evaluasi kedisiplinan yang terukur.

Dampak yang Diharapkan

Jika penyelidikan campak di Modio berjalan efektif, potensi KLB dapat ditekan dan cakupan imunisasi bisa diperluas secara tepat sasaran. Di Tolikara, kebijakan penataan kredit ASN diharapkan mengembalikan budaya kerja aparatur tanpa harus sampai pada langkah-langkah represif.

Kedua kebijakan ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan: meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan dinamika sosial kemasyarakatan yang khas.