Dinamika Usulan Jam Kerja 45 Jam per Pekan

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, wacana penambahan waktu kerja menjadi 45 jam per pekan dari sebelumnya 40 jam kembali mencuat ke ruang publik. Usulan ini menjadi sorotan karena dinilai mengandung kesalahpahaman penafsiran di kalangan pelaku usaha dan pekerja. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa substansi usulan tersebut perlu dibaca secara utuh, bukan sekadar angka tambahan lima jam yang kemudian ditafsirkan sebagai perpanjangan beban kerja tanpa kompensasi.

Dalam konteks ketenagakerjaan nasional, jam kerja 40 jam per pekan telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menjadi acuan sejak lama. Angka 45 jam muncul dalam diskursus mengenai produktivitas, fleksibilitas sektor, dan daya saing industri. Perdebatan ini menyentuh fundamental pasar tenaga kerja, terutama ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat 5,05 persen year-on-year, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja berada di kisaran 70,4 persen.

Di Satu Sisi: Fleksibilitas dan Daya Saing Industri

Argumen kelompok pengusaha menyoroti bahwa penambahan jam kerja bersifat opsional dan berbasis kesepakatan bipartit. Dalam skema ini, pekerja yang bersedia bekerja lebih lama memperoleh kompensasi tambahan, sehingga secara teori tidak mengurangi perlindungan dasar. Shinta menegaskan bahwa usulan tersebut bukan pemaksaan, melainkan pembukaan ruang negosiasi antara manajemen dan serikat pekerja. Bagi sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan pengolahan makanan, tambahan lima jam dapat meningkatkan utilisasi mesin dan menekan biaya produksi per unit.

Dari kacamata makro, peningkatan utilisasi tenaga kerja berpotensi mendorong output industri manufaktur yang pada semester I 2026 tumbuh 4,3 persen. Jika produktivitas ikut naik, dampaknya bisa terasa pada penerimaan ekspor nonmigas yang mencapai USD 128,7 miliar sepanjang Januari–Juli 2026. Pemerintah pun berkepentingan menjaga iklim investasi agar arus modal masuk, atau capital inflow, tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

"Usulan ini menjadi sorotan karena dinilai adanya kesalahpahaman penafsiran," ujar Shinta Kamdani dalam pernyataan resminya.

Di Sisi Lain: Risiko Kesehatan dan Tekanan Upah

Kontra-argumen datang dari kalangan serikat pekerja dan ekonom ketenagakerjaan. Mereka menilai penambahan jam kerja berpotensi menurunkan kualitas hidup, meningkatkan risiko kelelahan, dan mengaburkan batas antara lembur berbayar dengan kerja normal. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bekerja lebih dari 55 jam per pekan berkorelasi dengan kenaikan risiko penyakit kardiovaskular hingga 35 persen. Meski 45 jam masih di bawah ambang tersebut, efek kumulatifnya tetap perlu diwaspadai.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa skema ini menjadi pintu masuk bagi praktik upah murah. Jika jam kerja bertambah tanpa penyesuaian struktur upah yang proporsional, daya beli pekerja justru tergerus. Inflasi inti per Juli 2026 tercatat 2,4 persen year-on-year, sementara kenaikan upah minimum rata-rata nasional hanya 3,1 persen. Rasio ini menunjukkan ruang fiskal rumah tangga masih rentan, terutama bagi pekerja di sektor informal yang mencapai 57,9 persen dari total angkatan kerja.

Proyeksi dan Sentimen Pasar Tenaga Kerja

Membaca dua perspektif tersebut, usulan 45 jam per pekan sesungguhnya berada di persimpangan antara kebutuhan efisiensi industri dan perlindungan sosial. Jika dirancang sebagai instrumen fleksibilitas yang terukur, ia dapat menjadi katalis peningkatan produktivitas. Namun bila diterapkan tanpa rambu pengawasan, ia berisiko memperlebar ketimpangan pendapatan dan menurunkan indeks kebahagiaan pekerja.

Ke depan, kunci terletak pada mekanisme bipartit yang transparan, pengawasan Dinas Tenaga Kerja, serta kejelasan formula kompensasi. Tanpa itu, wacana ini hanya akan menjadi sentimen pasar sesaat yang menguras energi publik tanpa perbaikan fundamental pada portofolio kebijakan ketenagakerjaan nasional.