Destry Minta Pasar Tak Panik Usai Pergantian Gubernur BI

Jakarta - Transisi kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) kembali menjadi sorotan setelah Gubernur Perry Warjiyo mengundurkan diri lebih awal dari masa jabatannya. Pejabat sementara (Pjs) Gubernur BI, Destry Damayanti, segera menenangkan pelaku pasar dengan pernyataan tegas bahwa stabilitas moneter tetap terjaga dan seluruh instrumen kebijakan berjalan sesuai koridor. Pasar diminta tidak panik dan tetap merujuk pada fundamental ekonomi domestik yang masih kuat.

Berdasarkan data transaksi pasar uang per 28 Juli 2026, rupiah sempat melemah tipis 0,3% ke level Rp16.320 per dolar AS pada pembukaan, namun kembali menguat ke Rp16.240 dalam waktu kurang dari satu jam setelah pernyataan resmi BI. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bergerak fluktuatif, dibuka turun 45 poin ke 7.010, sebelum berbalik menguat 0,7% ke 7.080 pada sesi pertama. Pergerakan ini mencerminkan sentimen pasar yang cepat merespons sinyal stabilitas dari otoritas moneter.

Destry yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior BI dikenal sebagai figur dengan pengalaman panjang di bidang makroprudensial dan sistem pembayaran. Pasar menilai bahwa transisi ini tidak akan mengganggu arah kebijakan BI, terutama mengingat Destry terlibat langsung dalam perumusan bauran kebijakan selama beberapa tahun terakhir. “Ini adalah mekanisme alamiah dalam institusi. Gubernur BI dipilih melalui proses yang ketat, dan saya hanya melanjutkan komitmen menjaga stabilitas,” ujar Destry dalam konferensi pers singkat di gedung Thamrin.

Sentimen Pasar Terbelah: Kepercayaan versus Ketidakpastian Politik

Di satu sisi, pelaku pasar menilai pengunduran diri Perry tidak membawa risiko besar karena BI memiliki kerangka kelembagaan yang kokoh. Data OJK menunjukkan kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) masih stabil di kisaran 14,8% dari total outstanding atau sekitar Rp1.020 triliun per akhir Juni 2026, hanya turun tipis dari 15,1% bulan sebelumnya. Ini mengindikasikan investor global belum melakukan capital outflow masif. Selain itu, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$142,3 miliar pada akhir Juni, cukup untuk membiayai 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional. Fundamental eksternal yang kuat ini menjadi bantalan jika terjadi volatilitas jangka pendek.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pengunduran diri tersebut membuka spekulasi tentang tekanan politik di baliknya. Beberapa analis mengaitkan langkah Perry dengan dinamika hubungan antara pemerintah dan bank sentral, mengingat dalam setahun terakhir BI kerap diminta mendukung pembiayaan fiskal di luar situasi darurat. Kekhawatiran ini terefleksi pada pergerakan credit default swap (CDS) Indonesia bertenor 5 tahun yang naik tipis dari 78 basis poin menjadi 83 basis poin pada Senin pagi, menandakan persepsi risiko gagal bayar sedikit meningkat. Namun, level tersebut masih jauh di bawah rata-rata emerging market sejenis dan masih dalam zona aman.

Data Makro: Antara Inflasi Terkendali dan Pertumbuhan Melambat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2026, inflasi tahunan (year-on-year) tercatat 3,12%, sedikit naik dari 2,98% pada Mei, namun tetap dalam kisaran target BI 2,5%—4,5%. Inflasi inti justru melandai ke 2,45%, menunjukkan permintaan domestik belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 diproyeksikan berada di 4,95%—5,1%, di bawah target pemerintah 5,3%—5,4%. Melemahnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari 55% PDB menjadi faktor utama perlambatan. Kondisi ini menempatkan BI dalam dilema: ruang pelonggaran moneter terbuka, tetapi stabilitas rupiah harus dijaga di tengah ketidakpastian global.

Gubernur sementara Destry diproyeksikan akan mempertahankan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate di level 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus mendatang. Sikap wait and see ini dinilai tepat oleh mayoritas ekonom, mengingat Federal Reserve masih menahan laju penurunan suku bunga dan tensi geopolitik global belum mereda. BI juga diprediksi terus mengoptimalkan operasi moneter melalui lelang SBN dan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) untuk menjaga likuiditas dan stabilitas nilai tukar.

Pro dan Kontra: Keberlanjutan Bauran Kebijakan

Kalangan pro berpendapat bahwa Destry Damayanti adalah figur yang sudah teruji. Sebagai arsitek utama kebijakan makroprudensial BI dalam lima tahun terakhir, ia paham betul kompleksitas sektor keuangan domestik. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan nasional per Mei 2026 masih kokoh di 26,8%, dengan kredit bermasalah (NPL) gross terjaga di 2,3%. Data ini menunjukkan sistem keuangan dalam kondisi sehat dan siap menyerap potensi guncangan. Selain itu, kebijakan hilirisasi dan insentif DHE yang digagas Destry selama menjabat deputi gubernur telah berhasil menaikkan retensi valas domestik hingga US$3,2 miliar per bulan.

Sementara itu, kalangan kontra menyoroti bahwa seorang pejabat sementara mungkin tidak memiliki legitimasi penuh untuk mengambil keputusan strategis jangka panjang, seperti revisi target inflasi atau perubahan regulasi makroprudensial yang signifikan. Ketidakpastian ini bisa menjadi alasan investor menunda ekspansi atau penanaman modal baru. Meski demikian, hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda pelarian modal yang signifikan. Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun justru turun 4 basis poin ke 6,68% pada perdagangan Selasa, menandakan adanya pembelian kembali oleh investor domestik yang memanfaatkan koreksi harga sebelumnya.

“Transisi di bank sentral adalah hal biasa, tetapi konteksnya yang berbeda. Pasar mengharapkan kepastian bahwa pergantian ini murni administrasi, bukan politis. Jika itu terjaga, dampaknya minimal,” ujar Bhima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), saat dihubungi Beritadua.

Jadi, Adakah Alasan untuk Panik?

Bila berkaca pada sejarah, pergantian Gubernur BI di tengah jalan bukan hal baru. Pada 2013, Agus Martowardojo masuk menggantikan Darmin Nasution dan pasar hanya bereaksi sesaat. Fundamental saat itu mirip dengan sekarang: inflasi terkendali, cadangan devisa cukup, dan sektor perbankan sehat. Pola serupa terlihat pada transisi 2018 ketika Perry Warjiyo menggantikan Agus. Indikator-indikator pasar tidak menunjukkan tekanan yang sistemik.

Saat ini, perhatian utama seharusnya diarahkan pada kemampuan BI menjaga komunikasi kebijakan yang transparan. Jika Dewan Gubernur solid dan Destry mampu memberikan sinyal kuat bahwa bauran kebijakan tidak berubah drastis, maka risk premium Indonesia akan kembali menyempit. Investor global masih menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan imbal hasil riil tertinggi di kawasan. Dengan skenario soft landing global yang semakin memungkinkan, arus modal asing justru berpotensi kembali masuk ke pasar obligasi dan saham domestik dalam beberapa bulan ke depan.

Dengan demikian, kepanikan berlebihan memang tidak berdasar. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan. Dinamika politik domestik pascapergantian akan menjadi variabel penentu yang diawasi ketat. Untuk saat ini, data berbicara: pasar merespons tenang, risiko sistemik terkendali, dan otoritas moneter dalam posisi siap siaga. Investor sebaiknya memonitor indikator utama seperti pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah dan posisi cadangan devisa sebagai kompas arah kebijakan dan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional.