Destry Damayanti Calon Gubernur BI, Dukungan Mengalir dari Pejabat Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 tumbuh 5,04 persen year-on-year, dengan inflasi Oktober 2025 sebesar 2,86 persen year-on-year yang masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Di tengah fundamental makroekonomi yang relatif terjaga itu, perhatian pelaku pasar beralih ke proses suksesi di bank sentral. Nama Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menguat sebagai calon Gubernur BI. Dukungan terhadapnya mengalir dari sejumlah pejabat ekonomi, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Para pejabat tersebut menilai pengalaman serta rekam jejak Destry di sektor keuangan sangat mumpuni untuk memimpin bank sentral.

Rekam Jejak Tiga Dekade di Sektor Keuangan

Destry Damayanti merupakan ekonom lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) yang melanjutkan pendidikan magister di Cornell University, Amerika Serikat. Kariernya membentang lebih dari 30 tahun, mulai dari peneliti ekonomi, ekonom utama di lembaga riset perbankan nasional, hingga menjabat Deputi Gubernur Senior BI sejak Agustus 2019. Posisi tersebut menjadikannya anggota ex-officio Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), forum koordinasi antara BI, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan. Airlangga menilai pengalaman panjang tersebut menjadi modal penting, sementara Purbaya menyebut rekam jejak Destry di industri keuangan sangat baik. Nada serupa disampaikan pejabat OJK dan LPS yang menekankan pentingnya pemimpin bank sentral yang memahami interaksi antara kebijakan moneter, pengawasan perbankan, dan penjaminan simpanan.

Di Satu Sisi: Kontinuitas Kebijakan Menjadi Daya Tarik

Dari sisi positif, pencalonan figur internal seperti Destry dipandang menjaga kontinuitas kebijakan moneter. Dalam dua tahun terakhir, BI menempuh siklus pelonggaran bertahap: BI Rate mengalami penurunan dari level 6,25 persen menjadi 4,75 persen per akhir 2025, sementara inflasi tetap terkendali. Cadangan devisa per Oktober 2025 tercatat sekitar US$148,7 miliar, setara lebih dari enam bulan impor, yang menjadi bantalan likuiditas valuta asing. Bagi investor, sosok yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan selama enam tahun terakhir mengurangi ketidakpastian arah kebijakan. Sentimen pasar tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menembus level 8.000 dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang bergerak di kisaran 6,0-6,3 persen. Stabilitas tersebut penting karena valuasi aset domestik sangat sensitif terhadap ekspektasi suku bunga, sehingga transisi kepemimpinan yang mulus berpotensi menjaga tren positif di pasar obligasi maupun portofolio saham.

Di Sisi Lain: Ujian Independensi dan Risiko Capital Outflow

Namun di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan tantangan yang tidak ringan. Pertama, ekspektasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berpotensi menimbulkan tekanan agar bank sentral lebih agresif memangkas suku bunga. Jika pelonggaran dilakukan lebih cepat daripada kondisi fundamental, risiko pelemahan rupiah meningkat. Saat ini rupiah bergerak di sekitar Rp16.600 per dolar AS, level yang mencerminkan masih derasnya tekanan eksternal. Kedua, kepemilikan asing di pasar SBN domestik yang berada di kisaran 13-14 persen membuat Indonesia rentan terhadap capital outflow, yakni keluarnya dana asing secara cepat ketika sentimen global memburuk. Ketiga, arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat yang belum sepenuhnya pasti dapat mempersempit ruang pelonggaran BI. Dalam konteks ini, independensi bank sentral menjadi isu krusial yang akan terus diuji oleh publik dan pasar.

"Pasar pada dasarnya menyambut baik figur teknokratis dengan rekam jejak panjang. Namun kredibilitas bank sentral pada akhirnya diukur dari konsistensi menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, bukan semata dari dukungan politik," ujar seorang ekonom pasar modal di Jakarta.

Proyeksi: Pasar Menanti Sinyal Kebijakan Awal

Ke depan, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR akan menjadi tahap penentu. Pasar akan mencermati tiga hal: komitmen terhadap sasaran inflasi, strategi stabilisasi rupiah, serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, yakni kebijakan yang menjaga kesehatan lembaga keuangan secara keseluruhan. Proyeksi sejumlah lembaga menempatkan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,0-5,4 persen, dengan ruang penurunan BI Rate yang semakin terbatas. Di satu sisi, dukungan lintas lembaga memperkuat legitimasi calon pemimpin BI. Di sisi lain, dukungan tersebut justru menaikkan ekspektasi pasar terhadap bukti independensi dalam keputusan suku bunga perdana. Bagi pelaku pasar, membaca arah kebijakan secara cermat tetap lebih penting daripada sekadar mengikuti sentimen sesaat.