Desil 9 dan 10: Posisi Statistik, Bukan Gelar Sultan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, rasio gini Indonesia berada di angka 0,379, sementara kelompok 20 persen rumah tangga teratas masih menyerap sekitar 45 persen total pengeluaran nasional. Di tengah perbincangan publik yang ramai mengaitkan desil 9 dan 10 dengan julukan "sultan", penting untuk meluruskan makna statistik di balik istilah tersebut. Desil tidak pernah dirancang sebagai label kelas kekayaan; istilah ini hanya menempatkan setiap rumah tangga pada posisi relatif di dalam sepuluh kelompok kesejahteraan yang dibentuk dari penghitungan 39 variabel.

Desil: Posisi Relatif, Bukan Gelar Sosial

Dalam pendekatan statistik, desil membagi seluruh rumah tangga ke dalam sepuluh kelompok yang masing-masing berisi 10 persen populasi, diurutkan dari kondisi terendah hingga tertinggi. Rumah tangga pada desil 1 sampai 4 menempati kelompok terbawah, desil 5 sampai 8 kelompok menengah, dan desil 9 sampai 10 kelompok teratas. Keanggotaan setiap rumah tangga ditentukan oleh 39 variabel yang mencakup pengeluaran per kapita, kepemilikan aset, kondisi hunian, akses sanitasi, hingga karakteristik demografi.

Karena dihitung dari pengeluaran yang disesuaikan, bukan dari pendapatan yang dilaporkan responden, posisi desil menggambarkan kemampuan belanja riil rumah tangga, bukan identitas sosial. Seseorang di desil 9 bisa saja berpenghasilan lebih rendah daripada tetangganya di desil 8 bila pola konsumsinya lebih tinggi lantaran menanggung lebih banyak anggota keluarga. Ambang masuk desil 9–10 diperkirakan berada di sekitar pengeluaran Rp2 juta per kapita per bulan—jauh dari gambaran "kaya raya" yang selama ini melekat di benak publik.

Di Satu Sisi: Instrumen Sahih bagi Kebijakan

Di satu sisi, pendekatan desil menawarkan keunggulan metodologis yang sulit digantikan ukuran lain. Data pengeluaran cenderung lebih akurat daripada data pendapatan yang rawan under-reporting, sehingga indeks yang dihasilkan lebih stabil antarwaktu. Bagi pemerintah, kelompok desil menjadi peta sasaran: program bantuan sosial dirancang menjangkau desil 1 dan 2, sementara penataan subsidi energi menggunakan pemetaan desil 5 ke atas untuk menentukan siapa yang berhak atas kompensasi.

Sifat relatif desil juga memungkinkan pembacaan tren. BPS mencatat rasio pengeluaran kelompok terbawah 40 persen terhadap total nasional mengalami kenaikan tipis dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 17,3 persen pada 2024 menuju level yang lebih tinggi pada 2025. Indeks tersebut menjadi penanda fundamental untuk menilai efektivitas kebijakan redistribusi sekaligus bahan proyeksi bagi pengamat ekonomi dan pelaku pasar. Data yang terbuka dan konsisten membuat pembandingan antarprovinsi dan antarwaktu menjadi mungkin—sesuatu yang belum bisa dilakukan ukuran kekayaan berbasis aset.

"Desil adalah cermin posisi, bukan cermin harta. Membaca angka desil tanpa memahami variabel pembentuknya sama seperti membaca indeks tanpa mengetahui komponennya," ujar seorang ekonom di lembaga riset Jakarta.

Di Sisi Lain: Distorsi Persepsi dan Risiko Stigma

Di sisi lain, penyederhanaan makna desil di ruang publik membawa distorsi yang tidak murah. Ketika julukan "sultan" dilekatkan pada desil 9 dan 10, publik kehilangan gambaran bahwa kelompok ini tetap heterogen: ada pekerja bergaji menengah di kota besar, petani dengan panen musiman, hingga pensiunan beraset terbatas. Stigma terhadap label desil berisiko memicu kebijakan yang kaku, padahal posisi rumah tangga bisa bergeser drastis dari tahun ke tahun.

Perpindahan antar-desil memang dinamis. Sebagian rumah tangga di desil 8 dan 9 terdorong turun ke kelompok menengah bawah ketika tekanan inflasi pangan melonjak. Pada 2025, inflasi inti tercatat melandai menuju kisaran 2 persen secara year-on-year, tetapi lonjakan harga beras sempat memaksa kelompok menengah mengalokasikan lebih dari separuh anggarannya untuk makanan. Dalam kondisi demikian, mengunci seseorang pada label desil tertentu berisiko melahirkan respons kebijakan yang tidak peka terhadap guncangan riil.

Dari Label Menuju Substansi

Pemahaman yang benar atas desil bukan sekadar soal terminologi. Kebijakan berbasis desil menyentuh langsung kantong masyarakat: penyesuaian tarif, subsidi, hingga insentif pajak menggunakan basis data ini untuk menentukan siapa yang membayar dan siapa yang dilindungi. Bila persepsi keliru—menganggap seluruh penghuni desil 9 dan 10 mampu membayar penuh—beban akan bergeser ke kelompok menengah yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik.

Kesalahan menilai distribusi kesejahteraan juga berdampak pada persepsi pelaku pasar. Proyeksi fiskal yang dibangun dari asumsi keliru tentang daya beli dapat memicu kekhawatiran investor, memperbesar risiko capital outflow dari portofolio surat berharga domestik, dan menekan valuasi aset keuangan dalam negeri. Sebaliknya, pemahaman yang jernih atas struktur desil membantu pasar membaca fundamental ekonomi dengan lebih tenang dan mengurangi gejolak likuiditas yang tidak perlu.

Ke depan, BPS dijadwalkan memperbarui komposisi desil melalui survei Susenas terbaru. Sejumlah pengamat memproyeksikan kelompok menengah akan mengalami kenaikan porsi pengeluaran seiring membaiknya penyerapan tenaga kerja formal, meski daya beli masih dibayangi tekanan harga. Perdebatan publik seharusnya bergeser dari pertanyaan "siapa yang layak disebut sultan" menuju pertanyaan yang lebih produktif: apakah kebijakan berhasil mengangkat kelompok terbawah, dan seberapa adil beban dibagi di antara sepuluh kelompok tersebut.

Pada akhirnya, angka desil hanyalah alat baca. Nilainya ditentukan oleh cara kita menggunakan posisi relatif tersebut untuk menyusun kebijakan yang manusiawi, bukan untuk menghakimi. Rasio distribusi yang membaik tanpa disertai pemahaman publik yang benar hanya akan melahirkan narasi yang salah arah—dan itu adalah biaya yang tidak pernah tercatat dalam statistik mana pun.