Defisit RAPBN 2027 Diperketat 2,4 Persen, Dampaknya pada Stabilitas Fiskal

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir November 2024, posisi belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar 9,2 persen year-on-year, sementara penerimaan perpajakan tumbuh moderat di kisaran 4,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dalam konteks konsolidasi fiskal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 akan membukukan defisit sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dari batas legal 3 persen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, sekaligus menandai tren penyempitan celah fiskal pasca-pemulihan ekonomi pascapandemi.

Penetapan rasio defisit 2,4 persen mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat fundamental keuangan publik di tengah volatilitas sentimen pasar global. Tahun 2020 lalu, defisit APBN sempat melebar hingga 6,1 persen akibat kebutuhan belanja penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi. Sejak saat itu, trajektori defisit mengalami penurunan bertahap ke 4,6 persen pada 2021, 3,7 persen pada 2022, dan diestimasi berada di kisaran 2,8 persen pada 2024. Proyeksi 2,4 persen untuk 2027 menunjukkan arah kebijakan yang semakin konservatif, meski tantangan penerimaan negara dan beban subsidi energi masih menjadi variabel pengganggu.

Postur Fiskal Konsolidatif dan Ruang Belanja Pemerintah

Di satu sisi, kebijakan menjaga defisit di angka 2,4 persen memberikan sinyal positif bagi para pemegang Surat Berharga Negara (SBN) dan investor asing. Likuiditas pasar obligasi pemerintah cenderung terjaga ketika pasar percaya bahwa risiko default atau devaluasi portofolio surat utang rendah. Sejalan dengan itu, indeks harga obligasi pemerintah Indonesia berpotensi stabil, mengurangi tekanan capital outflow yang kerap terjadi saat kekhawatiran fiskal memuncak. Dengan rasio utang pemerintah yang saat ini berada di kisaran 39 persen terhadap PDB, arah fiskal yang ketat dianggap mampu menjaga valuasi aset domestik tetap menarik relatif terhadap pasar berkembang lainnya.

Di sisi lain, target yang ambisius tersebut membatasi ruang fiskal untuk belanja modal dan subsidi. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi proyeksi 5,3 persen hingga 5,6 persen pada 2027, belanja infrastruktur dan pengentasan kemiskinan harus dikelola secara efisien. Efisiensi anggaran menjadi kunci, mengingat belanja pegawai dan bunga utang cenderung mengalami kenaikan secara struktural. Jika penerimaan perpajakan tidak mampu menembus rasio pajak minimal 11 persen terhadap PDB, maka pemerintah akan menghadapi trade-off yang ketat antara memacu pembangunan fisik dan menjaga keberlanjutan utang. Kondisi ini menuntut optimalisasi belanja yang berdampak langsung pada produktivitas ekonomi, bukan sekadar belanja konsumtif.

Dampak pada Pasar Keuangan dan Valuasi Aset

Sentimen pasar terhadap kebijakan fiskal yang ketat umumnya terbagi. Pro: investor institusional domestik dan asing cenderung melakukan akumulasi aset rupiah ketika defisit terkendali. Hal ini tercermin dari valuasi yield SBN 10 tahun yang bergerak stabil di bawah 7 persen, dibandingkan tekanan yield di atas 7,5 persen saat defisit melebar pada 2022. Stabilitas yield tersebut mendukung daya tarik portofolio aset tetap Indonesia di tengah dinamika suku bunga global yang masih tinggi. Likuiditas di pasar sekunder SBN pun diharapkan tetap sehat, sehingga pemerintah dapat membiayai defisit dengan biaya yang terjangkau tanpa mendesak lelang surat utang secara agresif.

Kontra: sebagian pelaku pasar khawatir bahwa konsolidasi fiskal yang terlalu cepat bisa menekan pertumbuhan ekonomi. Jika belanja pemerintah mengalami penurunan signifikan untuk mengejar target 2,4 persen, maka multiplier effect terhadap sektor riil berisiko melambat. Khususnya pada kuartal-kuartal awal 2027, penyerapan anggaran yang tertahan dapat menurunkan indeks aktivitas konstruksi dan konsumsi publik. Dalam skenario buruk, perlambatan tersebut bisa memicu capital outflow jika investor justru memandang proyeksi pertumbuhan PDB yang direvisi ke bawah sebagai sinyal fundamental yang melemah, bukan sebagai hasil dari disiplin fiskal.

Tantangan Eksekusi dan Risiko Fundamental

Mempertahankan defisit 2,4 persen pada 2027 bukanlah tugas ringan mengingat volatilitas harga komoditas dan perlambatan ekonomi global. Fundamental penerimaan negara sangat bergantung pada kinerja sektor perdagangan, manufaktur, dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh year-on-year secara konsisten. Sementara itu, beban belanja tak terduga seperti subsidi energi dan bantuan sosial seringkali sulit dipangkas secara drastis karena sifatnya yang politis dan pro-siklus. Oleh karena itu, keberhasilan postur anggaran ini sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah meningkatkan rasio pajak dan menekan kebocoran anggaran di tingkat kementerian dan lembaga.

"Target defisit 2,4 persen adalah langkah kredibel, namun pasar akan memantau apakah angka itu didukung oleh reformasi struktural di sisi penerimaan atau sekadar penghematan belanja jangka pendek," ujar pengamat makroekonomi senior.

Di satu sisi, komitmen fiskal yang jelas akan memperkuat daya tawar Indonesia dalam menarik investasi asing jangka panjang, terutama di sektor infrastruktur dan energi terbarukan. Di sisi lain, jika eksekusi anggaran menghadapi hambatan birokratis yang mengakibatkan silpa besar di akhir tahun, maka tujuan pembangunan bisa tercapai dengan biaya sosial yang lebih tinggi akibat pembengkakan belanja bunga utang di masa depan. Keseimbangan antara disiplin fiskal dan efektivitas belanja akan menjadi penentu utama apakah RAPBN 2027 mampu menjaga stabilitas makro tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif.