Defisit Fiskal Berkepanjangan Paksa India Jual Saham BUMN

Berdasarkan data Kementerian Keuangan India dan Reserve Bank of India (RBI) per Februari 2025, defisit fiskal negara tersebut dipatok pada level 4,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) untuk tahun fiskal 2024/2025, menyusul realisasi 5,6% pada periode sebelumnya. Defisit fiskal sendiri merupakan kondisi ketika belanja negara melampaui penerimaan, sehingga pemerintah harus menutup selisihnya melalui utang atau sumber pembiayaan lain. Tekanan yang berlangsung bertahun-tahun inilah yang memaksa New Delhi menempuh jalan agresif: menjual sebagian saham perusahaan milik negara, atau yang di India dikenal sebagai public sector undertakings (PSU).

Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Rasio utang pemerintah India saat ini berada di kisaran 81% hingga 83% terhadap PDB, jauh di atas rata-rata negara berkembang yang berada di level sekitar 70%. Dengan beban bunga utang yang menggerogoti hampir seperlima penerimaan negara, ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur dan kesehatan kian menyempit.

Tekanan Fiskal yang Tak Bisa Diabaikan

Dalam lima tahun terakhir, tren defisit anggaran India memang menunjukkan perbaikan, namun belum kembali ke level sebelum pandemi yang berada di kisaran 3,4% hingga 3,5% terhadap PDB. Lonjakan defisit sempat menyentuh angka 9,2% pada 2020/2021 akibat stimulus pandemi, sebelum perlahan turun secara year-on-year. Pemerintah menargetkan defisit turun ke 4,4% pada 2025/2026, sebuah komitmen yang diawasi ketat oleh lembaga pemeringkat global seperti S&P dan Moody's.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menetapkan target divestasi, yakni pelepasan aset negara kepada pihak swasta, sebesar 500 miliar rupee atau sekitar 6 miliar dolar AS dalam satu tahun fiskal. Sejumlah nama besar masuk radar, mulai dari perusahaan energi, perbankan pelat merah, hingga perusahaan logistik. Sebelumnya, penjualan saham perusahaan asuransi raksasa Life Insurance Corporation pada 2022 berhasil meraup sekitar 205 miliar rupee, sementara privatisasi maskapai Air India kepada Tata Group menjadi tonggak bersejarah program ini.

Di Satu Sisi: Efisiensi dan Pendalaman Pasar Modal

Di satu sisi, kebijakan divestasi dipandang sebagai langkah rasional secara fundamental. Pertama, pelepasan saham mendatangkan likuiditas langsung bagi kas negara tanpa menambah utang baru, sehingga beban bunga bisa ditekan. Kedua, masuknya pemilik swasta kerap membawa tata kelola yang lebih efisien dan berorientasi laba, mengingat banyak PSU India selama ini dinilai gemuk secara birokrasi dan lamban berinovasi.

Ketiga, dari sisi pasar modal, penambahan saham-saham BUMN yang melantai memperdalam indeks domestik dan memberi pilihan portofolio baru bagi investor ritel maupun institusi. Indeks BSE PSU, yang menghimpun saham perusahaan negara, tercatat mengalami kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir, menandakan sentimen pasar yang positif terhadap valuasi aset-aset tersebut.

"Divestasi yang dikelola dengan transparan dapat menjadi instrumen fiskal yang sehat. Ia mengubah aset yang menganggur menjadi modal produktif, sekaligus memaksa perusahaan negara bekerja dengan standar pasar," ujar seorang ekonom senior yang memantau ekonomi Asia Selatan.

Di Sisi Lain: Risiko Menjual Perak Keluarga

Di sisi lain, kritik terhadap strategi ini tidak sedikit. Para penentang menyebut penjualan BUMN yang menguntungkan ibarat menjual perak keluarga: negara kehilangan aliran dividen tahunan yang stabil demi penerimaan satu kali. Sejumlah PSU di sektor energi dan pertambangan tercatat rutin menyetor dividen triliunan rupee setiap tahun, sehingga melepasnya justru bisa memperbesar defisit struktural di masa depan.

Ada pula kekhawatiran soal valuasi. Jika penjualan dilakukan saat sentimen pasar sedang lemah atau di bawah tekanan capital outflow, harga yang diperoleh bisa jauh di bawah nilai wajarnya. India sendiri punya rekam jejak kurang menggembirakan dalam memenuhi target divestasi: dalam beberapa tahun fiskal, realisasinya hanya mencapai sekitar separuh dari target karena kondisi pasar yang tidak mendukung dan tarik-menarik politik domestik. Serikat pekerja juga kerap menolak karena khawatir privatisasi berujung pada pemutusan hubungan kerja massal.

Proyeksi ke Depan dan Implikasinya

Ke depan, keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada tiga faktor: waktu eksekusi, kesehatan fundamental perusahaan yang dijual, dan arus modal asing. Jika likuiditas global melonggar seiring proyeksi penurunan suku bunga bank sentral utama dunia, minat investor terhadap aset India berpotensi mengalami kenaikan. Sebaliknya, bila capital outflow dari pasar negara berkembang berlanjut, pemerintah mungkin harus menunda atau menurunkan harga jual.

Bagi pengamat ekonomi, pesan utamanya jelas: divestasi bukanlah obat mujarab, melainkan satu alat di dalam kotak kebijakan fiskal. Tanpa perbaikan sisi penerimaan, mengingat rasio pajak terhadap PDB India masih di kisaran 17% hingga 18% dan relatif rendah dibanding negara sekelasnya, penjualan aset hanya akan menunda, bukan menyelesaikan, persoalan defisit. Keseimbangan antara menjaga aset strategis dan menambal anggaran akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kredibilitas fiskal India dalam satu dekade ke depan.