DDMF: Transisi Energi Kunci Indonesia Naik Kelas Ekonomi

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Bank Indonesia per kuartal IV 2024, sektor energi terbarukan masih menyumbang kurang dari 15 persen dari bauran energi nasional, sementara target pemerintah menetapkan 23 persen pada 2025. Kesenjangan inilah yang menjadi sorotan dalam diskusi bertajuk transisi energi dan daya saing ekonomi yang digelar baru-baru ini, di mana lembaga think tank DDMF menyoroti perlunya percepatan transformasi sektor energi agar Indonesia mampu naik kelas dalam peta ekonomi global.

Peluang Pertumbuhan Baru dari Hilirisasi Energi

Transisi energi bukan sekadar soal pengurangan emisi karbon, melainkan berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Menurut proyeksi yang dipaparkan dalam forum tersebut, pengembangan industri kendaraan listrik, manufaktur baterai, serta pengolahan mineral bernilai tambah tinggi dapat menciptakan nilai ekonomi hingga ratusan triliun rupiah dalam satu dekade ke depan. Indonesia memiliki keunggulan komparatif melalui cadangan nikel yang mencapai sekitar 21 juta metrik ton atau terbesar di dunia, bahan baku utama baterai lithium-ion.

Di satu sisi, hilirisasi mineral telah menunjukkan tren positif. Data Kementerian Perindustrian mencatat ekspor produk nikel olahan mengalami kenaikan signifikan, dari sekitar USD 3 miliar pada 2017 menjadi lebih dari USD 30 miliar pada 2023, atau tumbuh hampir sepuluh kali lipat dalam enam tahun. Angka ini memperlihatkan bahwa strategi hilirisasi mampu mengubah struktur ekspor dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi bernilai lebih tinggi.

Di sisi lain, fundamental industri masih rapuh. Penguasaan teknologi inti, terutama dalam produksi sel baterai dan komponen kendaraan listrik, masih didominasi investor asing. Rasio kandungan lokal (TKDN) untuk komponen kendaraan listrik nasional baru menyentuh kisaran 40 persen, jauh di bawah ambisi menjadi produsen utama regional. Tanpa penguasaan teknologi, Indonesia berisiko terjebak sebagai penyedia bahan baku semata.

Kebutuhan Investasi Jangka Panjang dan Tantangan Likuiditas

Untuk mewujudkan transisi energi sebagai sumber pertumbuhan, kebutuhan investasi sangat besar. Proyeksi dari berbagai lembaga internasional memperkirakan Indonesia membutuhkan dana hingga USD 1,3 triliun hingga 2050 untuk membangun infrastruktur energi bersih, termasuk pembangkit listrik tenaga surya, hidrogen hijau, dan jaringan transmisi. Angka ini setara dengan lebih dari 80 persen produk domestik bruto (PDB) nasional saat ini.

Persoalan likuiditas menjadi kendala utama. Sumber pendanaan domestik, seperti perbankan dan pasar modal, dinilai belum memiliki kapasitas menanggung risiko jangka panjang yang melekat pada proyek energi terbarukan. Sementara itu, sentimen pasar global terhadap negara berkembang masih fluktuatif. Bank Indonesia mencatat capital outflow dari pasar keuangan domestik sempat mencapai Rp 30 triliun pada periode tertentu sepanjang 2024, mencerminkan kerentanan terhadap gejolak eksternal.

"Transisi energi harus dilihat sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan beban biaya jangka pendek. Tanpa kemauan politik dan kepastian regulasi, potensi ini bisa hilang," ujar seorang ekonom dalam forum tersebut, menyoroti pentingnya stabilitas kebijakan.

Dalam konteks valuasi, sektor energi terbarukan masih dianggap menarik jika dibandingkan dengan harga komoditas fosil yang cenderung volatil. Namun, para analis mengingatkan bahwa proyeksi pertumbuhan harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia. Indeks pembangunan teknologi informasi nasional, misalnya, masih tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Pro dan Kontra dalam Peta Jalan Transisi Energi

Pro: Transisi energi menawarkan diversifikasi ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Selain itu, pengembangan industri hijau berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Studi menunjukkan setiap investasi USD 1 juta di sektor energi bersih dapat menciptakan sekitar 10 hingga 15 lapangan kerja langsung, lebih tinggi dibandingkan sektor energi fosil.

Kontra: Biaya awal yang tinggi dan risiko teknologi menjadi hambatan. Ketergantungan pada teknologi impor membuat neraca perdagangan rentan terhadap depresiasi nilai tukar. Selain itu, transisi yang terlalu cepat dikhawatirkan mengganggu stabilitas pasokan energi nasional, terutama karena batu bara masih menyumbang lebih dari 60 persen bauran energi primer.

Secara fundamental, Indonesia memiliki modal besar untuk naik kelas melalui transisi energi. Namun, keberhasilan bergantung pada konsistensi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian mengambil posisi dalam rantai nilai global. Tanpa itu, peluang emas ini hanya akan menjadi wacana di atas kertas, sementara negara lain melaju lebih cepat dalam perlombaan ekonomi hijau.