Danantara-PNM: Menyambung Asa 23,1 Juta Pengusaha Ultra Mikro

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024, indeks inklusi keuangan nasional telah menembus 88,7 persen, tetapi akses pembiayaan formal bagi segmen usaha ultra mikro—pelaku usaha dengan omzet tahunan di bawah Rp300 juta—masih menjadi pekerjaan rumah terbesar. Di tengah tantangan tersebut, sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dinilai mampu memperluas jangkauan pemberdayaan bagi 23,1 juta pengusaha ultra mikro, mayoritas perempuan kepala keluarga yang menjadi nasabah program Mekaar.

Keterlibatan Danantara dalam penguatan PNM bukan sekadar suntikan modal. Secara fundamental, kehadiran lembaga pengelola aset negara yang nilai kelolaannya diproyeksikan mencapai US$900 miliar itu berpotensi menekan biaya dana (cost of fund)—yakni ongkos yang dikeluarkan lembaga untuk memperoleh pendanaan—memperpanjang tenor kredit, serta membuka akses PNM ke pasar modal dengan biaya lebih murah. Rasio permodalan yang lebih tebal juga memberi ruang ekspansi penyaluran pembiayaan tanpa mengorbankan kesehatan likuiditas.

Mengapa Segmen Ultra Mikro Krusial bagi Perekonomian

Segmen ultra mikro merupakan penopang utama penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, usaha mikro menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, meski kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) belum sebanding—UMKM secara agregat baru menyumbang sekitar 61 persen PDB. Artinya, produktivitas per usaha masih rendah, dan di sinilah pemberdayaan berbasis pendampingan seperti yang dijalankan PNM lewat Mekaar dan ULaMM menjadi krusial.

Program Mekaar, misalnya, menggabungkan pembiayaan harian tanpa agunan dengan pendampingan rutin bagi ibu-ibu prasejahtera. Model ini menempatkan PNM bukan sekadar penyalur kredit, melainkan institusi pembangunan sosial-ekonomi. Secara year-on-year, portofolio pembiayaan PNM terus mengalami kenaikan seiring bertambahnya jumlah nasabah, meski pertumbuhan itu juga menuntut penguatan tata kelola risiko.

Di Satu Sisi: Suntikan Dana dan Efisiensi Biaya

Dukungan Danantara membuka peluang bagi PNM untuk menurunkan ketergantungan pada pendanaan mahal. Sebagai pembanding, rasio biaya dana perbankan umum pada 2024 tercatat di kisaran 3,7–4 persen, sementara lembaga pembiayaan mikro kerap beroperasi dengan struktur pendanaan lebih mahal karena bergantung pada pinjaman antarlembaga. Dengan dukungan Danantara, struktur pendanaan PNM berpotensi menjadi lebih efisien, yang pada gilirannya menekan beban bunga yang dibayar nasabah.

Efisiensi tersebut adalah kunci. Setiap penurunan biaya dana sebesar 100 basis poin berpotensi meringankan beban bunga jutaan nasabah, sekaligus memperkuat daya tahan usaha mikro terhadap gejolak ekonomi. Integrasi dengan ekosistem BUMN juga memungkinkan sinergi distribusi, sehingga layanan pembiayaan PNM dapat menjangkau daerah yang selama ini minim akses ke lembaga keuangan formal.

Di Sisi Lain: Pertanyaan Tata Kelola dan Misi Ganda

Namun, keterlibatan Danantara juga memunculkan kekhawatiran. Danantara pada dasarnya adalah lembaga investasi yang berorientasi pada imbal hasil dan valuasi portofolio, sementara PNM mengemban misi sosial yang secara alamiah berbiaya tinggi: menjangkau nasabah di pelosok dengan pendampingan intensif. Potensi konflik antara logika profit dan misi pemberdayaan menjadi isu tata kelola yang harus dijaga agar dorongan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pendampingan.

Di samping itu, pengamat menilai perlu ada kejelasan batas mandat antara PNM, BRI sebagai induk usaha, dan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang setiap tahun ditargetkan pemerintah senilai ratusan triliun rupiah. Tanpa koordinasi ketat, risiko tumpang tindih penyaluran dan inefisiensi anggaran bisa muncul. Ada pula kekhawatiran bahwa fokus pada skala dan keuntungan akan menggeser ukuran keberhasilan dari kesejahteraan nasabah menjadi sekadar angka portofolio.

“Kunci keberhasilan sinergi ini bukan hanya seberapa besar dana yang digelontorkan, melainkan seberapa ketat tata kelola dan seberapa dalam pendampingan menyentuh nasabah,” ujar seorang pengamat BUMN yang tidak ingin disebutkan namanya.

Proyeksi dan Catatan Akhir

Proyeksi ke depan, sinergi Danantara–PNM berpotensi mempercepat pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar 90 persen serta menekan kesenjangan pembiayaan (financing gap) UMKM yang oleh berbagai lembaga riset diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Jika terealisasi dengan tata kelola yang baik, kombinasi dana murah, pendampingan, dan digitalisasi dapat menjadi model pemberdayaan yang layak ditiru negara berkembang lain.

Kendati demikian, optimisme itu harus dibarengi kehati-hatian. Data empiris menunjukkan bahwa pembiayaan mikro tanpa pendampingan berisiko menaikkan kredit bermasalah (non-performing loan) di tengah ketidakpastian suku bunga global. Sentimen pasar yang berubah cepat juga berpotensi memicu capital outflow—arus keluar dana asing—dari instrumen pendanaan lembaga keuangan non-bank. Karena itu, evaluasi berkala terhadap dampak sosial, bukan sekadar kinerja finansial, menjadi prasyarat agar 23,1 juta pengusaha ultra mikro benar-benar merasakan perluasan asa, bukan sekadar perluasan angka.