Danantara Pangkas 652 Perusahaan BUMN, Sisakan 250 Entitas Strategis

Berdasarkan data Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara per Desember 2025, total entitas pelat merah di bawah pengelolaan badan investasi tersebut tercatat lebih dari 900 perusahaan apabila dihitung hingga level induk, anak, dan cucu usaha. Kini, struktur raksasa itu akan dirampingkan secara besar-besaran. Manajemen Danantara mengonfirmasi rencana streamlining dengan menghapus 652 perusahaan, sehingga hanya menyisakan sekitar 250 perusahaan yang dinilai memiliki fundamental bisnis sehat, arus kas positif, dan prospek pertumbuhan berkelanjutan.

Kebijakan ini menandai fase paling agresif dari agenda transformasi BUMN sejak Danantara resmi beroperasi pada Februari 2025. Dengan aset kelolaan (assets under management/AUM) yang diproyeksikan menembus US$900 miliar atau setara lebih dari Rp9.000 triliun, Danantara menjelma menjadi salah satu sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara terbesar di Asia Tenggara, sejajar dengan Khazanah Nasional Malaysia dan mendekati skala awal Temasek Singapura.

Peta Jalan Perampingan: Merger, Likuidasi, dan Penutupan

Perampingan 652 entitas akan ditempuh melalui tiga jalur utama: penggabungan usaha (merger) untuk perusahaan dengan lini bisnis yang tumpang tindih, likuidasi bagi entitas yang sudah tidak aktif namun masih tercatat secara administratif, serta pembubaran bagi perusahaan yang terus membukukan kerugian tanpa prospek perbaikan. Istilah streamlining sendiri merujuk pada penyederhanaan struktur organisasi agar lebih ramping, efisien, dan mudah diawasi.

Sebagai gambaran, dari total lebih dari 900 entitas, sebagian besar merupakan cucu dan cicit perusahaan yang dibentuk pada era ekspansi BUMN dua dekade terakhir. Banyak di antaranya bergerak di sektor yang sama, mulai dari konstruksi, properti, hingga perdagangan, sehingga memicu kanibalisme pasar internal dan pemborosan belanja modal. Setelah perampingan, portofolio Danantara akan terkonsentrasi pada klaster strategis: energi, pertambangan, keuangan, infrastruktur, dan teknologi.

Di Satu Sisi: Efisiensi, Tata Kelola, dan Kenaikan Dividen

Kubu pendukung menilai langkah ini sudah lama ditunggu. Struktur yang ramping memungkinkan manajemen mengawasi rasio utang, profitabilitas, dan tata kelola perusahaan secara lebih ketat. Dengan jumlah entitas menyusut hingga sekitar 72 persen, beban biaya koordinasi dan duplikasi fungsi diproyeksikan mengalami penurunan signifikan.

Dari sisi fiskal, perampingan diharapkan mengerek setoran dividen BUMN ke kas negara. Sebagai pembanding, kontribusi dividen BUMN dalam APBN 2024 tercatat sekitar Rp85,6 triliun, sementara target ke depan berada di kisaran Rp90 triliun hingga Rp100 triliun per tahun. Efisiensi operasional juga berpotensi memperbaiki rasio pengembalian aset (return on assets/ROA) yang selama ini tertahan oleh entitas-entitas berkinerja lemah.

Perampingan ini bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan, tetapi memperbaiki kualitas portofolio. Jika dieksekusi konsisten, valuasi BUMN secara keseluruhan berpotensi mengalami kenaikan karena investor menyukai struktur yang sederhana dan transparan, ujar seorang ekonom senior lembaga riset keuangan di Jakarta.

Di Sisi Lain: Risiko Eksekusi dan Dampak Sosial

Meski demikian, kalangan pengamat mengingatkan bahwa penghapusan ratusan perusahaan bukan proses administratif yang sederhana. Setiap likuidasi harus melalui mekanisme hukum, penilaian aset secara independen, penyelesaian kewajiban utang, serta potensi sengketa dengan mitra bisnis. Pengalaman restrukturisasi BUMN periode 2017 hingga 2020 menunjukkan proses pembubaran satu entitas saja bisa memakan waktu lebih dari dua tahun.

Dampak ketenagakerjaan juga menjadi perhatian serius. Ratusan anak usaha yang ditutup berpotensi memengaruhi ribuan pekerja, baik melalui pemutusan hubungan kerja maupun relokasi. Apabila tidak dikelola dengan skema transisi yang jelas, sentimen negatif di pasar tenaga kerja dapat menekan konsumsi domestik, padahal konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang tumbuh 4,87 persen year-on-year pada kuartal I 2025.

Proyeksi Pasar dan Sentimen Investor

Dari perspektif pasar modal, saham-saham BUMN di Bursa Efek Indonesia berpotensi mengalami revaluasi seiring membaiknya transparansi. Indeks saham pelat merah sempat menguat ketika Danantara diluncurkan, meski kemudian bergerak fluktuatif mengikuti arah kebijakan global dan langkah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen demi menjaga stabilitas rupiah.

Namun, investor asing cenderung menunggu bukti eksekusi sebelum menambah porsi portofolio. Kekhawatiran atas capital outflow atau keluarnya modal asing tetap ada apabila proses perampingan menimbulkan ketidakpastian hukum maupun gangguan operasional. Likuiditas pasar obligasi korporasi BUMN juga perlu dipantau, mengingat sejumlah entitas yang akan dilikuidasi masih memiliki surat utang beredar.

Ke depan, keberhasilan program ini akan diukur dari tiga indikator: terealisasinya penghapusan 652 entitas sesuai jadwal, kenaikan setoran dividen terhadap APBN, dan perbaikan valuasi agregat BUMN. Di satu sisi, perampingan menawarkan efisiensi struktural yang selama dua dekade sulit diwujudkan. Di sisi lain, risiko eksekusi dan dampak sosial menuntut kehati-hatian. Bagi pelaku pasar, tren transformasi ini layak dicermati sebagai penentu arah fundamental korporasi negara dalam lima tahun ke depan.