Danantara Incar Saham BEI, OJK Soroti Kesiapan Infrastruktur Pasar

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per akhir 2024, rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengakuisisi 5% hingga 10% saham Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mencuat ke permukaan. Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi memperkuat ekosistem pasar modal nasional, namun otoritas menegaskan bahwa skema demutualisasi—perubahan status BEI dari lembaga swadaya menjadi perusahaan berbadan hukum perseroan—masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama dari sisi infrastruktur dan regulasi.

Di Satu Sisi: Potensi Suntikan Likuiditas dan Tata Kelola

Di satu sisi, masuknya Danantara sebagai pemegang saham BEI dipandang dapat memperkuat permodalan bursa. Dengan total kapitalisasi pasar BEI yang menembus Rp12.000 triliun pada 2024, kepemilikan saham oleh investor institusi besar berpotensi meningkatkan likuiditas perdagangan. Rasio likuiditas pasar saham Indonesia, yang diukur melalui nilai transaksi harian rata-rata, tercatat sekitar Rp13 triliun sepanjang 2023—masih tertinggal dibanding bursa regional seperti Singapura dan Thailand.

Sejumlah analis menilai kehadiran Danantara bisa mendorong tata kelola bursa ke level yang lebih baik. "Masuknya investor strategis domestik berpotensi memperkuat fundamental bursa dan mengurangi ketergantungan pada sentimen capital outflow global," ujar seorang pengamat pasar modal dalam sebuah diskusi terbatas. Proyeksi ke depan, kepemilikan saham oleh entitas negara ini juga dapat mempercepat integrasi antara pasar modal dan sektor riil, terutama dalam pembiayaan infrastruktur dan energi hijau.

Di Sisi Lain: Infrastruktur Demutualisasi Belum Siap

Di sisi lain, OJK memberikan catatan kritis. Hingga kini, kerangka hukum demutualisasi belum sepenuhnya rampung. Peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum perubahan status BEI masih dalam tahap pembahasan. Tanpa landasan regulasi yang kokoh, rencana akuisisi saham BEI oleh Danantara berisiko menghadapi hambatan administratif maupun yuridis.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK menyatakan bahwa infrastruktur pasar—mulai dari sistem perdagangan, kliring, hingga penyelesaian transaksi—masih memerlukan penyesuaian signifikan. "Kesiapan infrastruktur menjadi prasyarat mutlak sebelum demutualisasi dijalankan. Kami tidak ingin mengambil langkah yang justru mengganggu stabilitas pasar," tegasnya.

"Demutualisasi bukan sekadar soal kepemilikan saham, tetapi menyangkut tata kelola, transparansi, dan perlindungan investor ritel. Infrastruktur yang belum siap bisa menjadi bumerang bagi kepercayaan pasar."

Data OJK menunjukkan bahwa jumlah investor ritel di pasar modal Indonesia telah mencapai 12,5 juta single investor identification (SID) per Desember 2024, naik sekitar 18% year-on-year. Pertumbuhan ini menuntut sistem pengawasan dan perlindungan yang lebih adaptif. Jika demutualisasi dipaksakan tanpa kesiapan infrastruktur, dikhawatirkan terjadi celah regulasi yang merugikan investor kecil.

Proyeksi dan Sentimen Pasar ke Depan

Mengacu pada tren global, sejumlah bursa di Asia Tenggara telah lebih dulu melakukan demutualisasi, seperti Bursa Malaysia dan Singapore Exchange. Namun, setiap negara memiliki karakteristik pasar yang berbeda. Di Indonesia, struktur kepemilikan saham BEI saat ini masih dipegang oleh sejumlah anggota bursa dan pemerintah. Rencana Danantara untuk menguasai 5-10% saham menjadi ujian bagi kesiapan regulator dalam menyeimbangkan kepentingan likuiditas, tata kelola, dan stabilitas sistem keuangan.

Dari sisi valuasi, saham bursa di kawasan Asia Tenggara diperdagangkan pada kisaran 20-25 kali price-to-earnings ratio. Jika demutualisasi berjalan mulus, valuasi BEI berpotensi mengikuti tren tersebut. Namun, tanpa kepastian regulasi, sentimen pasar cenderung wait and see. Capital outflow dari pasar saham domestik sepanjang 2024 tercatat sekitar Rp8 triliun secara neto, menunjukkan bahwa investor asing masih berhati-hati.

Ke depan, OJK menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan lain. Prioritas utama adalah memastikan bahwa setiap langkah demutualisasi—termasuk masuknya Danantara—tidak mengorbankan prinsip keterbukaan dan perlindungan investor. Portofolio kebijakan pasar modal diarahkan pada penguatan fundamental, bukan sekadar mengejar target kepemilikan saham.

Dengan demikian, rencana Danantara mengakuisisi saham BEI bukan sekadar persoalan nominal persentase, melainkan bagian dari transformasi besar pasar modal Indonesia. Kesiapan infrastruktur, kejelasan regulasi, dan komitmen tata kelola akan menjadi penentu apakah langkah ini menjadi katalis positif atau justru menimbulkan gejolak baru di lantai bursa.