Danantara Butuh Rp100 Triliun untuk Perbaiki Kinerja Negatif BUMN

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per pertengahan tahun ini, defisit anggaran masih berada di kisaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara setoran dividen BUMN menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara bukan pajak. Di tengah tekanan fiskal tersebut, Danantara selaku pengelola dana abadi negara mengungkapkan estimasi kebutuhan dana untuk merombak badan usaha milik negara yang masih mencatat kinerja keuangan negatif: sekitar Rp100 triliun.

Jumlah tersebut setara dengan hampir tiga persen dari total belanja negara dalam rancangan APBN tahun depan yang ditargetkan menembus Rp3.700 triliun. Namun jika dibandingkan dengan total aset kelolaan Danantara yang dilaporkan melampaui US$900 miliar, angka itu relatif kecil. Pertanyaannya bukan sekadar besaran dana, melainkan efektivitas perombakan yang akan dilakukan.

Skala Persoalan: Beban Historis BUMN

Dalam diskursus korporasi, istilah “dosa lama” merujuk pada beban historis yang menempel di neraca perusahaan, mulai dari utang jatuh tempo yang belum tertuntaskan, proyek yang mangkrak, hingga kewajiban pensiun karyawan. Ketika beban itu melampaui nilai aset, ekuitas perusahaan menjadi negatif, artinya kewajiban perusahaan lebih besar daripada kekayaan yang dimilikinya. Kondisi ini membuat perusahaan kesulitan mendapatkan pembiayaan baru dan terus membukukan kerugian year-on-year.

Ratusan triliun rupiah akumulasi rugi tercatat di sejumlah BUMN sektor konstruksi, manufaktur, dan infrastruktur. Tren ini berlangsung sejak periode sebelum pandemi dan semakin dalam ketika permintaan domestik melemah. Tanpa intervensi, beban bunga dan biaya pemeliharaan aset yang terbengkalai justru akan terus menggerus kas negara melalui subsidi dan penjaminan.

Di Satu Sisi: Perombakan Bernilai Strategis

Pro: pendanaan restrukturisasi dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar belanja. Jika dibandingkan dengan rekapitalisasi perbankan pasca-krisis 1998 yang menelan dana ratusan triliun, angka Rp100 triliun relatif lebih kecil dan lebih terukur. Restrukturisasi yang berhasil akan mengubah BUMN bermasalah dari beban fiskal menjadi penyumbang dividen, memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas, dan membuka ruang bagi valuasi yang lebih sehat ketika aset dijual atau dimitrakan.

Selain itu, perombakan yang tegas mengirim sinyal positif ke pasar bahwa pemerintah serius membereskan tata kelola. Sentimen pasar yang membaik berpotensi menahan arus keluar modal asing atau capital outflow dari pasar surat utang dan saham, serta memperkuat fundamental portofolio investasi jangka panjang.

Di Sisi Lain: Risiko Fiskal dan Sosial

Kontra: dana sebesar Rp100 triliun tetap berpotensi membebani ruang fiskal yang sudah sempit. Setoran modal ke BUMN bermasalah berarti likuiditas yang dialihkan dari program lain, seperti perlindungan sosial dan infrastruktur produktif. Jika perombakan tidak diiringi pembenahan tata kelola, suntikan dana hanya akan menjadi jurang tanpa dasar, sebagaimana yang pernah terjadi pada sejumlah BUMN yang berulang kali direkapitalisasi tanpa perubahan kinerja yang signifikan.

Risiko kedua bersifat sosial dan politik. Efisiensi biasanya berujung pada pemutusan hubungan kerja dan penutupan unit usaha yang tidak efisien. Di daerah, penutupan tersebut dapat memicu gejolak ketenagakerjaan dan resistensi politik yang memperlambat pelaksanaan. Ada pula risiko penilaian aset yang terlalu optimistis; ketika pasar sedang lesu, penjualan aset dalam jumlah besar berisiko mendapat harga di bawah nilai buku.

Seorang ekonom yang memantau kinerja BUMN menilai, “Restrukturisasi hanya akan berhasil jika diiringi perombakan tata kelola, transparansi target, dan indikator kinerja yang terukur. Tanpa itu, dana Rp100 triliun hanya menunda persoalan, bukan menyelesaikannya.”

Proyeksi dan Strategi Pendanaan

Proyeksi: perombakan BUMN umumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun sebelum efeknya terlihat di laporan keuangan. Sumber dana dapat berasal dari penyertaan modal negara (PMN), monetisasi aset non-inti, serta pengalihan dividen dari BUMN yang sehat. Danantara juga dapat memanfaatkan struktur holding untuk merombak utang lintas anak usaha sehingga beban bunga dapat ditekan.

Keberhasilan restrukturisasi akan terukur dari tiga indikator: membaiknya rasio likuiditas, kembali positifnya laba operasional, dan meningkatnya kontribusi dividen ke kas negara. Jika target itu tercapai, dana Rp100 triliun dapat terbayar kembali dalam beberapa tahun. Sebaliknya, jika hanya berhenti pada suntikan modal tanpa perubahan fundamental, beban fiskal justru akan bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang angka, melainkan kredibilitas. Pasar akan menilai dari konsistensi pelaksanaan, bukan dari komitmen di atas kertas. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, perombakan BUMN bisa menjadi pendorong kesehatan fiskal; tanpa itu, angka Rp100 triliun hanya akan menjadi babak baru dari cerita lama.