CHR Ungkap Kekerasan dan Politik Uang Pemilu Parlemen BARMM Filipina

MANILA — Pelaksanaan pemilihan umum parlemen reguler perdana di Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM) yang digadang-gadang menjadi tonggak sejarah perdamaian di Filipina selatan justru tercoreng oleh serangkaian pelanggaran berat. Komisi Hak Asasi Manusia Filipina (CHR) secara resmi merilis temuan investigasi lapangan yang menyoroti eskalasi kekerasan politik, intimidasi terhadap pemilih, manipulasi surat suara, hingga praktik politik uang yang masif.

Melalui gugus tugas pemantauan khususnya, Bantay Karapatan sa Halalan (BKH), CHR mengerahkan tim pemantau independen untuk mengawasi langsung jalannya pemungutan suara di berbagai titik rawan konflik di seluruh wilayah BARMM. Hasil laporan awal menunjukkan bahwa hak-hak demokratis warga sipil terancam secara sistematis oleh faksi-faksi politik lokal yang bersaing memperebutkan kursi kekuasaan otonom.

Kronologi dan Temuan Lapangan Pemantau Independen

Penyelidikan mendalam yang dilakukan tim BKH mengungkap pola pelanggaran yang terjadi sejak tahap persiapan hingga hari pemungutan suara. Berikut adalah urutan eskalasi dan temuan utama di lapangan:

1. Fase Pra-Pemungutan Suara: Terdeteksi mobilisasi dana gelap berskala besar yang ditujukan untuk praktik beli suara (vote-buying), disertai tekanan psikologis terhadap kelompok masyarakat rentan dan pemilih adat di pedalaman.
2. Hari Pemungutan Suara: Terjadi insiden kekerasan fisik bersenjata di beberapa distrik pemilihan kunci, penembakan sporadis, serta intimidasi langsung terhadap para pemilih yang hendak mendekati tempat pemungutan suara (TPS).
3. Fase Penghitungan dan Pengelolaan Logistik: Ditemukannya anomali surat suara, termasuk indikasi surat suara yang telah dicoblos sebelum TPS resmi dibuka, serta hilangnya berkas administratif pemilu secara mencurigakan di sejumlah TPS terpencil.

"Pemilu perdana ini seharusnya menjadi instrumen transisi damai dan cerminan kedaulatan rakyat Bangsamoro, bukan arena pemaksaan kehendak melalui kekerasan bersenjata dan kecurangan logistik," tegas perwakilan CHR dalam pernyataan resminya di Manila.

Modus Intimidasi dan Anomali Surat Suara

Berdasarkan laporan investigasi CHR, intimidasi pemilih tidak hanya dilakukan oleh kelompok bersenjata non-negara, melainkan juga melibatkan tekanan terselubung dari aktor-aktor kekuasaan lokal. Di sejumlah titik, saksi independen dihalangi untuk memantau proses penghitungan suara, sementara para saksi partai tertentu diusir secara paksa dari area TPS.

CHR juga mencatat pelanggaran spesifik yang mengancam keabsahan pemilu, antara lain:

• Kerusakan dan Manipulasi Surat Suara: Ditemukannya surat suara yang sengaja dirusak atau ditukar di zona-zona pemilihan yang memiliki persaingan ketat.
• Politik Uang Terorganisir: Pembagian uang tunai dan paket bantuan materiil secara terang-terangan di dekat radius TPS untuk mengarahkan pilihan konstituen.
• Pelanggaran Kerahasiaan Pemilih: Pemilih dipaksa memperlihatkan lembar suara mereka kepada oknum tertentu sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara.

Tuntutan Akuntabilitas dan Ancaman Stabilitas Damai

CHR mendesak Komisi Pemilihan Umum Filipina (COMELEC) bersama aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh dugaan tindak pidana pemilu di BARMM. Tanpa adanya tindakan hukum yang tegas, pemilu yang bermasalah ini dikhawatirkan dapat memicu ketegangan horizontal dan mencederai proses perdamaian jangka panjang yang telah dibangun bertahun-tahun di kawasan Mindanao Muslim.