CCTV Terpusat Awasi SPPG: Efisiensi Anggaran MBG atau Biaya Baru?

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir 2024, alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun dan kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp100 triliun seiring percepatan penyaluran. Di tengah membengkaknya belanja sosial tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan pantauan yang tersambung langsung ke kantor pusat. Dari kacamata ekonomi, langkah ini bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan upaya menjaga tata kelola anggaran raksasa yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat dalam portofolio program prioritas pemerintah.

Skala Fiskal Program dan Urgensi Pengawasan

Dengan asumsi biaya Rp10.000 per porsi dan target operasional sekitar 30.000 unit SPPG hingga akhir 2025, setiap dapur gizi mengelola nilai ekonomi kurang lebih Rp30 juta per hari atau mendekati Rp900 juta per bulan. Jika dikalikan seluruh jaringan, perputaran dana harian program ini berpotensi menembus ratusan miliar rupiah sekaligus menjaga likuiditas ekonomi di tingkat desa. Dalam literatur ekonomi publik, program transfer sebesar ini rawan terhadap leakage atau kebocoran, yakni selisih antara dana yang dikucurkan dengan nilai riil yang sampai ke masyarakat. Berbagai studi internasional terhadap program bantuan pangan memperkirakan rasio kebocoran dapat berkisar 10 hingga 20 persen ketika mekanisme pengawasan lemah.

Di Satu Sisi: Potensi Efisiensi dan Penguatan Fundamental

Di satu sisi, integrasi CCTV ke kantor pusat layak dibaca sebagai investasi tata kelola dengan imbal hasil fiskal yang besar. Apabila pengawasan visual secara real-time mampu menekan kebocoran hanya 2 persen dari pagu Rp100 triliun, potensi penghematan mencapai Rp2 triliun per tahun, jauh melampaui biaya pemasangan dan pemeliharaan ribuan kamera. Transparansi yang membaik juga berpotensi memperkuat sentimen pasar terhadap kredibilitas belanja sosial pemerintah, mengingat MBG menjadi salah satu penopang konsumsi domestik yang diproyeksikan menjaga pertumbuhan ekonomi 2025 di kisaran 5 persen year-on-year. Dari sisi rantai pasok, pemantauan terpusat memungkinkan deteksi dini persoalan kualitas bahan baku, yang selama ini memicu sejumlah insiden keracunan dan berisiko menambah biaya kesehatan publik.

"Pengawasan berbasis teknologi pada program berskala besar bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada tindak lanjut, karena kamera hanyalah alat, bukan penyelesaian akhir," ujar seorang pengamat kebijakan fiskal di Jakarta.

Di Sisi Lain: Tambahan Belanja dan Risiko Implementasi

Di sisi lain, kebijakan ini menyimpan risiko fiskal dan operasional yang tidak dapat diabaikan. Pemasangan kamera di puluhan ribu titik menuntut belanja modal baru, mulai dari perangkat, jaringan internet, server pusat, hingga sumber daya manusia pemantau. Bila satu paket instalasi membutuhkan Rp10 juta hingga Rp20 juta per unit, kebutuhan awalnya diperkirakan berada pada rentang Rp300 miliar hingga Rp600 miliar, belum termasuk biaya bandwidth dan pemeliharaan tahunan. Pengalaman sejumlah proyek pengawasan digital juga menunjukkan tren bahwa tanpa audit berkala dan sanksi yang tegas, kamera kerap berakhir sebagai simbol semata. Tantangan lain datang dari konektivitas, mengingat sebagian SPPG beroperasi di wilayah dengan infrastruktur internet yang terbatas.

Proyeksi: Efektivitas Menentukan Nilai Ekonomi Kebijakan

Ke depan, nilai ekonomi inisiatif ini akan ditentukan oleh tiga variabel: luas cakupan pemasangan, kualitas tindak lanjut temuan, dan integrasi data pengawasan dengan sistem pelaporan keuangan. Jika ketiganya berjalan konsisten, rasio manfaat terhadap biaya kebijakan ini berpotensi berada di atas tiga kali lipat. Sebaliknya, bila pengawasan berhenti pada pemasangan perangkat, belanja tersebut berisiko menjadi pos anggaran tanpa dampak berarti terhadap fundamental program. Bagi pelaku usaha di rantai pasok MBG, mulai dari petani, koperasi, hingga UMKM katering, kepastian tata kelola inilah yang menentukan apakah program senilai ratusan triliun rupiah ini menjadi stimulus ekonomi berkelanjutan atau sekadar beban fiskal yang berulang setiap tahun.