CANBERRA — Australia Larang Pelajar Asing Membawa Keluarga Demi Tekan Migrasi

Langkah drastis kembali diambil Pemerintah Australia dalam merespons tekanan publik yang kian menguat terkait melonjaknya biaya hidup dan krisis perumahan nasional. Canberra secara resmi mengumumkan regulasi ketat baru yang melarang pelajar internasional membawa pasangan maupun anak-anak mereka selama masa studi. Kebijakan pengetatan ini juga menyasar skema Working Holiday Visa, sebuah keputusan strategis yang memicu perdebatan panas di panggung politik Negeri Kanguru.

Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, mengonfirmasi perubahan regulasi tersebut di tengah arus gelombang kritik dari kubu oposisi dan meningkatnya sentimen anti-imigrasi. Langkah pengetatan ini diambil menyusul lonjakan jumlah pendatang pasca-pandemi yang dinilai memberi tekanan berlebih pada infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, dan pasar properti lokal.

Tekanan Politik Sayap Kanan dan Retorika 'Australia First'

Keputusan pemerintah ini muncul di bawah bayang-bayang tekanan politik dari partai sayap kanan One Nation, yang baru-baru ini mengalami lonjakan popularitas dalam berbagai jajak pendapat nasional. Partai yang mengusung agenda radikal tersebut memicu kontroversi dengan mengusulkan pemotongan hingga 750.000 migran sementara dalam kurun waktu tiga tahun demi memberikan "ruang bernapas" bagi warga lokal.

Kendati demikian, Tony Burke membantah keras tuduhan bahwa reformasi kebijakan imigrasi ini dirancang sekadar untuk memuaskan syahwat politik atau merespons manuver partai One Nation—yang kerap disamakan dengan pendekatan keras mantan Presiden AS Donald Trump.

“Sangat keliru jika ada yang mengira ini adalah pekerjaan mendadak yang dilakukan hanya untuk merespons iklim politik saat ini — sama sekali bukan,” tegas Tony Burke di hadapan para wartawan.

Target Pemangkasan dan Tindakan Penegakan Hukum

Melalui reformasi ini, Pemerintah Australia menargetkan penurunan imigrasi bersih tahunan menjadi sekitar 225.000 orang pada tahun 2028. Angka ini memangkas secara signifikan tingkat migrasi saat ini yang berada di kisaran 300.000 orang per tahun, sekaligus mengembalikan volumenya ke level pra-pandemi COVID-19.

Tidak sekadar membatasi dokumen masuk, Canberra juga memperketat pengawasan terhadap pemegang visa yang melebihi masa tinggal (*visa overstayers*). Pemerintah mengumumkan perekrutan 100 petugas kepatuhan tambahan serta mengeksplorasi pengalihfungsian fasilitas karantina era pandemi di Melbourne menjadi pusat penahanan imigrasi sementara.

“Jika Anda ingin datang secara sementara ke Australia, ajukan visa sementara. Jika Anda ingin datang secara permanen, ajukan visa permanen. Dan jika Anda tidak lagi memiliki visa yang sah, Anda harus segera meninggalkan Australia,” ujar Burke dengan nada tegas.

Sistem Undian Baru untuk Pemegang Visa Liburan Kerja

Selain memperketat aturan bagi mahasiswa asing, pemerintah memperkenalkan skema sistem undian (*ballot system*) bagi para pelancong pemegang *Working Holiday Visa* yang ingin memperpanjang masa tinggal mereka. Sistem ini diharapkan mampu mengontrol arus tenaga kerja sementara agar lebih teratur dan terdata sesuai dengan kebutuhan sektor riil.

Kebijakan ini menjadi ujian berat bagi industri pendidikan tinggi Australia yang selama ini menggantungkan pendapatannya pada mahasiswa internasional. Di sisi lain, para pengamat memperingatkan bahwa pemotongan drastis ini dapat menciptakan tantangan baru pada sektor-sektor yang bergantung pada pekerja migran. Namun bagi pemilih lokal, langkah tegas ini dinilai sebagai jawaban atas emosi publik yang kian lelah menghadapi tekanan ekonomi nasional. Kebijakan ini memperjelas satu hal: pintu ramah bagi pendatang sementara di Australia kini resmi menyempit.