Buyback Utang AS Dinilai Meniru Kebijakan Indonesia, Ini Analisisnya

Berdasarkan data Departemen Keuangan Amerika Serikat per kuartal kedua 2026, total utang pemerintah federal telah melewati angka US$36 triliun dan terus bertumbuh year-on-year seiring defisit anggaran yang masih lebar. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah AS memutuskan melakukan pembelian kembali (buyback) surat utang negara demi menjaga stabilitas likuiditas dan kelancaran transaksi di pasar obligasi. Langkah ini menyita perhatian pelaku pasar di Indonesia, karena Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan Negeri Paman Sam itu pada dasarnya mencontoh langkah yang lebih dulu dijalankan Indonesia.

Dalam keterangannya, Purbaya menyebut praktik buyback yang kini diadopsi Amerika Serikat serupa dengan operasi pembelian kembali surat berharga negara (SBN) yang rutin dilakukan pemerintah Indonesia, terutama sejak masa pandemi Covid-19. Menurut dia, kebijakan tersebut terbukti efektif menjaga likuiditas perekonomian dan menahan gejolak pasar pada saat terjadi capital outflow. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya diskursus global mengenai cara otoritas fiskal menstabilkan pasar utang tanpa mengorbankan kredibilitas kebijakan.

Mekanisme Buyback dan Alasan Negeri Paman Sam Menempuh Jalan Ini

Buyback adalah aksi pemerintah membeli kembali obligasinya dari pasar sebelum jatuh tempo. Bagi pembaca awam, ini mirip debitur yang melunasi utang lebih awal untuk memperbaiki struktur keuangannya. Di pasar surat utang, aksi ini berfungsi sebagai alat stabilisasi: pemerintah menyuntikkan likuiditas, menahan kenaikan imbal hasil (yield), dan meredam volatilitas harga obligasi ketika sentimen pasar sedang buruk.

Data menunjukkan yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun sempat mengalami kenaikan hingga di atas 4,5 persen pada 2025 dan masih berfluktuasi di level yang relatif tinggi. Melalui buyback, Departemen Keuangan AS berharap kurva imbal hasil menjadi lebih halus dan fungsi pasar sebagai tempat pembentukan harga tetap berjalan. Dengan membeli obligasi yang kurang likuid, pemerintah memberikan kepastian bagi investor besar seperti dana pensiun dan asuransi untuk mengelola portofolionya tanpa distorsi harga yang berlebihan.

Di Satu Sisi: Pengakuan atas Kebijakan Indonesia

Dari perspektif domestik, langkah AS dapat dibaca sebagai validasi atas kebijakan yang sempat dianggap kurang lazim oleh sebagian pengamat. Indonesia tercatat gencar melakukan buyback SBN sejak krisis 2020, ketika pandemi memicu arus keluar modal dalam skala besar. Operasi itu, yang didukung skema burden sharing bersama Bank Indonesia, dinilai berhasil menahan lonjakan yield SBN dan menjaga nilai tukar rupiah dari tekanan yang lebih dalam.

Selain itu, posisi fundamental Indonesia dinilai cukup mendukung kebijakan serupa. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di kisaran 39-40 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat yang telah melampaui 120 persen. Cadangan devisa Indonesia juga bertahan di sekitar US$150 miliar, memberikan ruang bagi otoritas untuk meredam gejolak pasar.

"Apa yang dilakukan Indonesia sejak 2020 adalah membangun bantalan likuiditas saat pasar panik. Jika Amerika Serikat mengikuti pola serupa, itu menandakan kebijakan ini diakui efektif di pasar global," ujar seorang ekonom yang memantau pasar surat utang Indonesia.

Di Sisi Lain: Skala dan Konteks yang Berbeda

Kendati demikian, sejumlah pengamat mengingatkan agar perbandingan itu tidak dilebih-lebihkan. Skala ekonomi kedua negara sangat timpang: dolar AS adalah mata uang cadangan dunia, sehingga permintaan terhadap surat utang AS bersifat struktural dan cenderung stabil. Sebaliknya, SBN Indonesia lebih rentan terhadap perubahan selera investor asing, sehingga efektivitas instrumen yang sama belum tentu identik.

Di AS, buyback juga berpotensi menambah tekanan fiskal karena pemerintah membeli obligasi pada harga pasar, sementara defisit anggaran masih lebar. Sebagian ekonom khawatir kebijakan ini mengendurkan disiplin pasar dan membuka moral hazard, yakni anggapan bahwa pemerintah akan selalu hadir sebagai pembeli terakhir. Ada pula kekhawatiran injeksi likuiditas berlebih dapat memicu tekanan inflasi dan mempersulit arah kebijakan moneter Federal Reserve.

Konteks Indonesia pun berbeda. Buyback SBN di dalam negeri umumnya dilakukan pada saat tekanan pasar berlangsung, berbekal ruang fiskal yang sehat serta koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia. Artinya, keberhasilan Indonesia bukan semata soal instrumen, melainkan kombinasi fundamental, koordinasi kebijakan, dan titik awal ekonomi yang tidak sama.

Implikasi bagi Pasar Indonesia dan Proyeksi ke Depan

Bagi pasar domestik, kabar buyback AS memiliki efek ganda. Di satu sisi, aksi tersebut dapat menahan kenaikan yield obligasi global dan mengurangi tekanan capital outflow dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Indeks obligasi dan valuasi aset berisiko berpotensi membaik seiring membaiknya sentimen pasar global.

Di sisi lain, investor tetap mencermati arah kebijakan moneter domestik. Suku bunga acuan Bank Indonesia berada dalam tren penurunan sejak 2025, dan pasar menanti sinyal lanjutan untuk mengukur ruang pelonggaran ke depan. Jika likuiditas global membaik dan rupiah stabil di kisaran Rp16.000 per dolar AS, arus masuk portofolio asing ke SBN diperkirakan dapat berlanjut dan menopang stabilitas pasar keuangan nasional.

Proyeksi ke depan, para analis sepakat buyback hanyalah salah satu instrumen, bukan obat segala. Stabilitas pasar tetap bertumpu pada fundamental, kredibilitas kebijakan, dan konsistensi komunikasi otoritas. Sepanjang ketiganya terjaga, kebijakan buyback — di Jakarta maupun di Washington — akan berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti, disiplin fiskal.