Bulan Kritis Pangan, Bulog Diminta Amankan 250 Ribu Ton Jagung Pakan

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional per awal tahun ini, Indonesia kembali memasuki periode yang oleh pelaku industri disebut sebagai bulan kritis pangan. Pada rentang Maret hingga Mei, pasokan jagung pipilan kering dari sentra produksi seperti Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan biasanya menipis akibat peralihan musim tanam. Kondisi ini bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan pakan ternak, terutama untuk ayam ras petelur dan pedaging yang menjadi tulang punggung konsumsi protein hewani nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka mengingatkan bahwa ketersediaan jagung pakan tidak boleh lengah. Ia meminta Perum Bulog mengamankan sekitar 250 ribu ton jagung untuk memenuhi kebutuhan peternak rakyat selama periode rawan tersebut. Angka itu bukan tanpa dasar: kebutuhan jagung nasional untuk pakan diperkirakan menembus 10 juta ton per tahun, sementara produksi domestik berada di kisaran 9,5 juta ton, sehingga selalu ada celah yang harus ditutup melalui impor atau penyerapan cadangan.

Pro: Penyerapan oleh Bulog Menstabilkan Harga di Tingkat Petani

Di satu sisi, penugasan Bulog untuk menyerap jagung memiliki logika ekonomi yang kuat. Ketika panen raya tiba, harga jagung di tingkat petani kerap tertekan hingga di bawah Rp4.200 per kilogram, jauh di bawah harga pokok produksi yang berkisar Rp4.500–Rp4.800 per kilogram. Dengan menyerap 250 ribu ton, Bulog berpotensi menahan laju penurunan harga dan menjaga margin petani tetap sehat.

Dari kacamata makro, intervensi ini juga membantu mengendalikan inflasi pangan bergejolak atau volatile food. Sepanjang dua tahun terakhir, kelompok makanan bergejolak menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan, dengan andil kadang mencapai 0,2–0,3 persen. Jagung pakan yang stabil secara tidak langsung menahan kenaikan harga telur dan daging ayam, dua komoditas dengan bobot signifikan dalam keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK).

“Stok jagung yang cukup di gudang Bulog akan menjadi bantalan ketika pasokan dari petani menurun drastis. Ini murni soal ketahanan pangan, bukan sekadar dagang,” ujar seorang pejabat lingkup Kementerian Pertanian yang enggan disebut namanya.

Kontra: Beban Fiskal dan Risiko Distorsi Pasar

Di sisi lain, kebijakan penyerapan selalu punya konsekuensi. Pertama, beban fiskal. Mengamankan 250 ribu ton jagung berarti Bulog membutuhkan modal kerja sekitar Rp1,1–Rp1,2 triliun, belum termasuk biaya penyimpanan, pengeringan, dan distribusi ke peternak di daerah terpencil. Biaya logistik jagung dari sentra produksi ke sentra peternakan bisa mencapai Rp500–Rp700 per kilogram, yang sering kali tidak tercermin dalam harga jual.

Kedua, risiko distorsi pasar. Ketika Bulog masuk dengan harga pembelian tertentu, pedagang dan penggilingan lokal bisa menyesuaikan diri dan mengubah struktur margin. Jika harga jual Bulog ke peternak tidak kompetitif, stok bisa menumpuk di gudang, seperti yang pernah terjadi pada komoditas lain pada 2019–2020. Pada periode itu, serapan tidak diimbangi penyaluran, sehingga biaya penyimpanan membengkak dan kualitas jagung menurun karena kadar air.

Proyeksi dan Sentimen Pasar ke Depan

Ke depan, proyeksi produksi jagung nasional masih rentan terhadap anomali cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan curah hujan di beberapa sentra pada kuartal kedua berada di atas normal, yang bisa memperlambat panen dan menurunkan kualitas pipilan. Jika itu terjadi, harga jagung di tingkat peternak berpotensi naik 5–8 persen year-on-year.

Sentimen pasar juga dipengaruhi oleh likuiditas di rantai pasok. Peternak rakyat dengan skala 5.000–10.000 ekor umumnya tidak memiliki akses langsung ke gudang Bulog. Mereka bergantung pada pengepul dan koperasi. Tanpa mekanisme distribusi yang rapi, stok 250 ribu ton bisa berhenti di kota-kota besar dan tidak menyentuh peternak di daerah.

Dari perspektif fundamental, langkah pemerintah menyiapkan cadangan jagung adalah bagian dari strategi mitigasi risiko. Namun valuasi kebijakan ini tidak cukup diukur dari angka tonase. Ia harus diukur dari seberapa cepat stok berputar, seberapa adil harga di tingkat petani, dan seberapa stabil harga pakan di tingkat peternak. Ketiga indikator itu yang akan menentukan apakah bulan kritis benar-benar terlewati tanpa gejolak berarti.