BUENOS AIRES — Wakil Rektor UBA Kecam Pemangkasan Anggaran Universitas Argentina

Di tengah lorong-lorong bersejarah Universidad de Buenos Aires (UBA), bayang-bayang krisis finansial kian mengancam kelangsungan pendidikan tinggi di Argentina. Wakil Rektor UBA, Emiliano Yacobitti, melontarkan kritik pedas terhadap rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintahan Presiden Javier Milei ke Kongres Nasional. Langkah penghematan drastis yang digaungkan rezim Milei dinilai memukul telak sektor pendidikan umum, dengan beberapa pos anggaran dilaporkan mengalami penurunan nilai investasi hingga 85 persen.

Penurunan drastis ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi operasional ratusan fakultas dan pusat penelitian. Yacobitti menegaskan bahwa prioritas politik pemerintah saat ini jelas-jelas mengesampingkan masa depan intelektual bangsa, mengabaikan mandat undang-undang pembiayaan universitas yang seharusnya menjadi payung hukum perlindungan akademi nasional.

Jurang Lebar Antara Kebutuhan dan Alokasi Negara

Perselisihan antara pihak rektorat universitas negeri dan Istana Casa Rosada kini memasuki babak paling krusial. Pemerintah mengalokasikan dana sekitar 7,3 triliun peso untuk operasional seluruh universitas nasional pada tahun mendatang. Angka tersebut berbanding terbalik dengan estimasi kebutuhan riil yang telah dihitung secara cermat oleh Dewan Rektor, yang mencapai 11 triliun peso.

Defisit anggaran sebesar 3,7 triliun peso ini menciptakan jurang operasional yang kelam. Berikut adalah gambaran perbandingan ketimpangan anggaran yang diusulkan pemerintah dengan kebutuhan riil akademi:

Kemerosotan Kesejahteraan Akademisi dan Ancaman Brain Drain

Salah satu poin paling krusial yang disuarakan oleh Yacobitti adalah kemerosotan tajam daya beli para pengajar. Sejak Desember 2023, gaji riil dosen universitas negeri telah menyusut hingga 30,5 persen akibat lonjakan inflasi yang tidak diimbangi dengan penyesuaian upah yang layak.

“Anggaran ini mempertegas apa yang menjadi prioritas pemerintah, dan di dalam prioritas tersebut, sistem universitas publik sama sekali tidak terdaftar. Mereka juga tidak berniat memenuhi undang-undang pembiayaan universitas,” tegas Emiliano Yacobitti.

Situasi ini memicu kekhawatiran mendalam mengenai fenomena brain drain atau migrasi tenaga ahli ke luar negeri. Banyak akademisi senior dan peneliti muda terkemuka di UBA mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan Argentina atau beralih ke sektor swasta demi kelangsungan hidup. “Jika kondisi ini dibiarkan tanpa ada koreksi politik dari parlemen, mutu pendidikan tinggi Argentina yang selama ini menjadi kebanggaan kawasan Latin Amerika akan runtuh perlahan,” ungkap seorang pengamat kebijakan publik di Buenos Aires.

Politik Efisiensi yang Mempertaruhkan Masa Depan

Kebijakan pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari agenda penghematan ekstrem yang diusung Milei untuk menekan defisit fiskal negara. Namun, bagi komunitas akademis, sektor pendidikan tidak seharusnya diperlakukan sama seperti lembaga komersial yang hanya diukur dari angka efisiensi finansial belaka.

Universitas publik Argentina, khususnya UBA, secara historis telah melahirkan lima peraih Penghargaan Nobel dan menjadi motor penggerak mobilitas sosial bagi jutaan rakyat kelas pekerja. Dengan adanya pemangkasan hingga 85 persen pada pos-pos strategis seperti riset, pemeliharaan infrastruktur, dan beasiswa, keberlanjutan tradisi keunggulan akademik tersebut kini berada di ujung tanduk.

Kini, bola panas berada di tangan Kongres Nasional Argentina. Para anggota parlemen diharapkan dapat merevisi draf anggaran tersebut sebelum disahkan menjadi undang-undang, guna mencegah kelumpuhan total pada sistem perguruan tinggi negeri di negara tersebut.