BSI Luncurkan Program Pemulihan Ekonomi Desa Wisata Sade Lombok

Berdasarkan data Bank Indonesia per kuartal ketiga 2026, sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat menyumbang sekitar 11,4 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi, dengan Lombok sebagai kontributor utama. Namun, pascabencana yang melanda kawasan tersebut, aktivitas ekonomi di sejumlah desa wisata mengalami penurunan signifikan. Salah satu yang terdampak adalah Desa Wisata Sade, sebuah permukiman adat Sasak yang menjadi ikon wisata budaya di Lombok Tengah.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan program 'Satu Benang untuk Sade', sebuah inisiatif pemulihan ekonomi lokal yang menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan tersebut. Program ini menggabungkan pendampingan usaha, penyaluran pembiayaan mikro, serta revitalisasi sarana wisata berbasis komunitas. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perluasan portofolio pembiayaan syariah di sektor pariwisata yang selama ini dikenal memiliki rasio pembiayaan bermasalah relatif rendah.

Pro: Stimulus Likuiditas untuk UMKM Desa Wisata

Di satu sisi, langkah BSI dinilai tepat karena menyasar akar masalah pemulihan pascabencana, yakni likuiditas. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2026, penyaluran kredit perbankan syariah ke sektor UMKM tumbuh 8,7 persen year-on-year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan konvensional ke segmen serupa yang hanya 5,2 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki ruang ekspansi yang cukup besar, terutama di daerah dengan basis komunitas kuat seperti Lombok.

Program 'Satu Benang untuk Sade' juga berpotensi memperkuat fundamental ekonomi desa melalui penciptaan efek berganda (multiplier effect). Setiap rupiah yang disalurkan ke pengrajin tenun, pemandu wisata lokal, hingga pedagang kuliner tradisional berpotensi berputar kembali di ekonomi lokal. Dengan pendekatan berbasis komunitas, risiko gagal bayar dapat ditekan karena terdapat kontrol sosial yang kuat di tingkat desa.

"Pemulihan ekonomi pascabencana membutuhkan sinergi antara lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pembiayaan yang disertai pendampingan memiliki tingkat keberlanjutan lebih tinggi dibandingkan bantuan yang bersifat karitatif," ujar seorang ekonom senior yang enggan disebutkan namanya.

Kontra: Tantangan Valuasi dan Keberlanjutan Program

Di sisi lain, sejumlah analis mempertanyakan keberlanjutan program serupa yang kerap berhenti setelah tahap seremonial peluncuran. Indeks kepercayaan pelaku UMKM di NTB per September 2026 tercatat 103,2, hanya naik tipis 1,1 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan sentimen pasar masih rapuh, terutama karena ketidakpastian kunjungan wisatawan pascabencana.

Dari perspektif valuasi, pembiayaan ke sektor pariwisata desa memiliki risiko konsentrasi yang cukup tinggi. Jika terjadi gejolak eksternal, seperti penurunan jumlah wisatawan mancanegara atau capital outflow dari pasar obligasi domestik, maka kemampuan bayar debitur mikro bisa tertekan. Rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing) di segmen mikro perbankan syariah per Juni 2026 berada di kisaran 2,9 persen, masih di bawah ambang batas 5 persen, namun tetap memerlukan pemantauan ketat.

Selain itu, program pemulihan desa wisata sering menghadapi kendala struktural: akses jalan yang rusak, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, dan minimnya promosi digital. Tanpa perbaikan infrastruktur yang menyeluruh, stimulus pembiayaan berpotensi tidak optimal menyerap permintaan wisatawan.

Proyeksi dan Arah Tren ke Depan

Ke depan, keberhasilan program ini akan bergantung pada tiga faktor utama: konsistensi pendampingan, integrasi dengan kebijakan pemerintah daerah, dan kemampuan menjaga kualitas pembiayaan. Proyeksi pertumbuhan pembiayaan syariah di sektor pariwisata NTB diperkirakan mencapai 6-9 persen hingga akhir 2027, dengan catatan tidak ada guncangan eksternal yang signifikan.

Bagi pembaca awam, penting dipahami bahwa indeks dan rasio di atas adalah alat ukur kesehatan ekonomi, bukan jaminan hasil. Yang perlu dicermati adalah bagaimana tren penyaluran pembiayaan berjalan seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat desa. Jika keduanya bergerak selaras, maka pemulihan ekonomi Desa Wisata Sade dapat menjadi model replikasi bagi desa wisata lain di Indonesia.

Pada akhirnya, keseimbangan antara optimisme stimulus dan kehati-hatian risiko akan menentukan apakah 'Satu Benang untuk Sade' menjadi benang yang merajut pemulihan, atau sekadar simpul yang mudah terurai.