BRI Peduli Dorong Kapasitas dan Pemasaran Peternak Sapi Perah Malang

Berdasarkan data BPS per kuartal kedua 2026, produksi susu segar dalam negeri masih berkisar 1 juta ton per tahun, sementara kebutuhan nasional melampaui 4 juta ton. Rasio pemenuhan kebutuhan susu dari peternak lokal baru sekitar 20–25 persen; sisanya dipasok impor. Konsumsi susu per kapita yang baru mencapai 16–18 kilogram per tahun — masih jauh dari standar FAO sekitar 36 kilogram — sekaligus menggambarkan ruang tumbuh pasar susu yang besar dan pekerjaan rumah ekosistem peternakan nasional. Di tengah kondisi itu, BRI Peduli, payung program tanggung jawab sosial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, menggelar pemberdayaan bagi Kelompok Ternak Sumber Karanglo di Malang, Jawa Timur. Fokus programnya dua arah: peningkatan kualitas produk dan perluasan pemasaran hasil sapi perah binaan.

Kapasitas Peternak Diperkuat dari Hulu ke Hilir

Program ini tidak berhenti pada penyaluran bantuan fisik, melainkan menyentuh penguatan kapasitas jangka panjang. Para peternak memperoleh pendampingan teknis mulai dari manajemen pakan, kesehatan ternak, hingga higienitas proses pemerahan yang menentukan mutu susu. Pada sisi hilir, kelompok dibimbing memperbaiki kemasan dan konsistensi standar produk agar layak menembus pasar yang lebih luas, termasuk kerja sama dengan koperasi, ritel modern, maupun kanal penjualan digital. Langkah ini sejalan dengan tren industri yang menuntut mutu konsisten, sebab indeks harga dan daya tawar peternak sangat ditentukan oleh kualitas yang mereka jual. Semakin baik kualitas, semakin kuat posisi kelompok dalam negosiasi dengan pengepul dan industri pengolahan susu.

Pro: Dampak Langsung pada Pendapatan dan Ketahanan Pangan

Di satu sisi, intervensi semacam ini memiliki nilai fundamental yang kuat. Setiap perbaikan kapasitas berpotensi menaikkan produktivitas ternak, dan setiap kenaikan produktivitas pada akhirnya berdampak pada pendapatan rumah tangga peternak. Dalam skala nasional, keberhasilan kelompok-kelompok kecil seperti Sumber Karanglo turut menopang upaya substitusi impor: apabila produksi dalam negeri naik, defisit neraca dagang susu menyusut, dan tekanan terhadap likuiditas devisa pun mereda. Dampak makro itu ikut memperbaiki sentimen pasar terhadap komitmen ketahanan pangan nasional. Dari kacamata perusahaan, portofolio CSR yang terarah juga memperkuat reputasi dan kedekatan BUMN dengan komunitas agraris, nilai yang tidak selalu muncul dalam laporan keuangan tetapi dihargai pemangku kepentingan.

“Pemberdayaan yang menyentuh rantai nilai dari hulu ke hilir adalah arah yang tepat. Namun, keberhasilannya harus diukur dari kenaikan pendapatan peternak secara konsisten, bukan sekadar serapan anggaran program,” ujar seorang analis industri peternakan.

Kontra: Skala Kecil dan Tantangan Keberlanjutan

Di sisi lain, efektivitas program masih menghadapi sejumlah ganjalan struktural. Skala intervensi yang menyasar satu kelompok di satu kabupaten tentu belum sebanding dengan populasi sapi perah nasional yang baru sekitar 590 ribu ekor dan tersebar di ribuan desa. Artinya, dampak langsung terhadap produksi nasional masih marginal. Persoalan lain adalah keberlanjutan: pendampingan yang bergantung pada pendanaan korporasi berisiko melambat ketika program berakhir, sementara akar masalah peternak — harga pakan yang volatil, keterbatasan lahan, dan rantai distribusi yang panjang — tidak otomatis selesai oleh pelatihan. Tanpa dukungan kebijakan dan kemitraan jangka panjang, kenaikan kapasitas bisa berhenti sebagai proyek, bukan transformasi.

Proyeksi: Perluasan Model dan Peran Kemitraan

Ke depan, proyeksi perbaikan sektor susu nasional tetap bergantung pada kombinasi tiga hal: pendampingan, pembiayaan, dan akses pasar. Model seperti yang dijalankan BRI Peduli dapat direplikasi ke sentra peternakan lain, terutama di Jawa Timur yang menyumbang porsi terbesar populasi sapi perah nasional. Valuasi dampak program pun sebaiknya tidak hanya dihitung dari output susu, tetapi juga dari indikator kesejahteraan peternak year-on-year. Perbankan, koperasi, pemerintah daerah, dan industri pengolahan perlu duduk bersama membangun ekosistem pembiayaan yang terjangkau — dari kredit usaha rakyat hingga skema asuransi ternak — agar likuiditas usaha peternak tetap sehat. Dengan catatan itu, dukungan korporasi seperti ini dapat menjadi katalis yang menutup sebagian dari defisit produksi nasional, selama dijalankan secara konsisten dan terukur. Pada akhirnya, tren peningkatan kapasitas peternak bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor di tengah fluktuasi harga susu global.