BPS Klarifikasi Arti Desil 1-10 dalam DTSEN: Bukan Ukuran Kemiskinan Absolut

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen atau setara 23,85 juta jiwa, mengalami penurunan dibandingkan periode September 2024 yang berada di level 8,57 persen. Di tengah tren perbaikan indikator kesejahteraan tersebut, diskusi publik mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) justru memanas, khususnya soal makna pembagian desil 1 hingga 10. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan klarifikasi agar masyarakat tidak keliru menafsirkan kelompok desil sebagai label kemiskinan yang bersifat mutlak.

Apa Itu Desil 1 sampai 10?

Secara konsep, desil merupakan metode statistik untuk membagi populasi menjadi sepuluh kelompok berjumlah sama besar, diurutkan berdasarkan indikator kesejahteraan, umumnya pengeluaran per kapita per bulan yang dihimpun lewat Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Desil 1 menampung 10 persen penduduk dengan pengeluaran terendah, sementara desil 10 berisi 10 persen penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Dengan total penduduk yang mendekati 285 juta jiwa, setiap desil secara teknis mencakup sekitar 28 juta orang. Status desil dengan demikian lebih mencerminkan posisi relatif seseorang dibandingkan sesama warga negara, bukan potret kondisi ekonomi yang berdiri sendiri. Pergerakan komposisi desil dari waktu ke waktu juga dimanfaatkan BPS untuk membaca tren kesejahteraan secara year-on-year.

Bukan Garis Kemiskinan, Melainkan Posisi Relatif

Amalia menegaskan bahwa desil tidak boleh disamakan dengan garis kemiskinan resmi. Sebagai pembanding, BPS menetapkan garis kemiskinan Maret 2025 pada kisaran Rp609 ribu per kapita per bulan; penduduk dengan pengeluaran di bawah ambang itu dikategorikan miskin, sisanya tidak. Seseorang di desil 3, misalnya, belum tentu miskin menurut definisi statistik, apalagi bila ia tinggal di wilayah berbiaya hidup rendah. Sebaliknya, penduduk desil 5 di perkotaan besar bisa saja rentan karena beban pengeluaran yang tinggi. Dengan kata lain, desil adalah alat pemetaan distribusi, bukan vonis atas nasib ekonomi individu.

“Desil menggambarkan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, sehingga tidak dapat dipakai sebagai ukuran tunggal untuk menyatakan seseorang miskin atau tidak,” demikian inti penjelasan BPS kepada publik.

Dua Sisi Mata Uang: Manfaat dan Risiko Penafsiran

Di satu sisi, klasifikasi desil dalam DTSEN membawa manfaat nyata bagi presisi kebijakan. Pemerintah dapat memanfaatkannya untuk menargetkan bantuan sosial seperti bantuan pangan, subsidi energi, hingga program pendidikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, sehingga kebocoran anggaran dapat ditekan. Rasio kebocoran belanja perlindungan sosial yang selama ini menjadi sorotan berpotensi membaik seiring meningkatnya akurasi basis data.

Di sisi lain, risiko serius muncul bila publik membaca desil secara harfiah. Stigma terhadap warga desil 1 dapat tumbuh, padahal banyak di antara mereka bukan penduduk miskin menurut definisi resmi. Disparitas harga antarwilayah juga membuat perbandingan desil nasional kurang adil: nominal yang sama memiliki daya beli berbeda antara desa di Jawa Timur dan ibu kota. Tanpa edukasi memadai, instrumen yang dirancang sebagai alat bantu justru dapat melahirkan kesalahpahaman sosial.

Implikasi bagi Akurasi Data dan Kebijakan ke Depan

Klarifikasi ini penting mengingat DTSEN sedang dibangun sebagai basis data tunggal yang mengintegrasikan data administrasi kependudukan dengan hasil sensus dan survei lapangan. Proyeksi ke depan, kualitas segmentasi desil akan sangat bergantung pada pemutakhiran berkala serta validasi lapangan terhadap rumah tangga yang datanya belum lengkap. Dalam horizon beberapa tahun mendatang, penguatan interoperabilitas antarinstansi diharapkan menjadikan DTSEN rujukan tunggal program afirmasi, mulai dari bantuan sosial hingga pembiayaan usaha mikro. Fundamental data yang kokoh menjadi prasyarat agar sentimen pasar dan persepsi publik terhadap program perlindungan sosial tetap positif, sekaligus memastikan valuasi anggaran bantuan tepat sasaran.

Sebagai catatan tambahan, ketimpangan distribusi juga perlu dipantau lewat rasio Gini yang tercatat sebesar 0,375 pada Maret 2025, mengalami pengetatan dibandingkan periode sebelumnya. Pada akhirnya, pesan utama BPS cukup tegas: desil 1 hingga 10 adalah kerangka analisis distribusi kesejahteraan, bukan ukuran absolut kemiskinan. Masyarakat diimbau membaca angka tersebut secara kontekstual dengan mempertimbangkan garis kemiskinan resmi, disparitas harga wilayah, serta dinamika ekonomi rumah tangga, agar data desil benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang inklusif tanpa menimbulkan stigma yang tidak perlu.