BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Dorong Sinergi Perluas Perlindungan Pekerja

Di balik keriuhan pusat industri dan gemuruh aktivitas pertanian di Jawa Timur, sebuah kenyataan pahit menyeruak dari balik angka-angka statistik. Jutaan buruh, pedagang kecil, hingga pekerja mandiri masih berjuang di atas landasan ekonomi yang sangat rentan tanpa jaring pengaman sosial. Data terbaru menunjukkan fakta memprihatinkan: cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur baru menyentuh angka 27 persen dari total angkatan kerja yang ada. Artinya, terdapat sekitar 73 persen pekerja yang setiap hari mempertaruhkan nasib tanpa kepastian jaminan ketika risiko kecelakaan kerja, kematian, atau hari tua menghampiri.

Kondisi ini menempatkan mayoritas pekerja di Jawa Timur dalam posisi rentan terhadap kemiskinan ekstrem apabila terjadi musibah yang menghilangkan sumber pendapatan utama keluarga. Menanggapi jurang perlindungan yang menganga lebar tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur mengambil langkah agresif dengan mendorong konsolidasi dan sinergi lintas sektor secara menyeluruh.

Jaring Pengaman Sosial yang Masih Bolong

Ketimpangan kepesertaan ini memperlihatkan adanya kontras tajam antara sektor formal dan sektor informal. Di kawasan-kawasan industri besar seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan, mayoritas pekerja pabrik telah memiliki jaminan perlindungan. Namun, pemandangan berbeda terlihat pada ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, nelayan, hingga pekerja gig seperti pengemudi ojek daring.

Berikut adalah gambaran ketimpangan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan pemetaan sektor pekerjaan di Jawa Timur:

Dorongan Sinergi dan Strategi Lintas Sektor

Rendahnya angka kepesertaan tidak lagi bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan bisnis biasa. BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perluasan jangkauan perlindungan memerlukan keterlibatan aktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota, asosiasi pengusaha, hingga organisasi kemasyarakatan.

"Angka 27 persen adalah alarm keras bagi kita semua. Ini bukan sekadar pencapaian target lembaga, melainkan soal menghadirkan negara dalam melindungi keselamatan dan kesejahteraan jiwa jutaan pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur," ungkap perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dalam forum koordinasi lintas lembaga.

Strategi utama yang kini digencarkan mencakup beberapa poin krusial:

• Integrasi Regulasi Daerah: Mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) dan Instruksi Kepala Daerah yang mewajibkan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk alokasi Perlindungan Pekerja Rentan melalui APBD.
• Optimalisasi Dana Desa: Mendorong pemerintah desa memanfaatkan alokasi anggaran untuk mendaftarkan aparatur desa, pekerja konstruksi desa, serta masyarakat rentan setempat ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
• Kolaborasi CSR Perusahaan Swasta: Mengajak korporasi besar untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna membiayai iuran jaminan sosial bagi pekerja informal di sekitar wilayah operasional mereka.

Akar Masalah dan Tantangan Penegakan Hukum

Mengapa tingkat kepesertaan masih mengendap di angka rendah? Hasil penelusuran mengindikasikan adanya komplikasi masalah. Selain dominasi angkatan kerja di sektor informal yang sulit terdata secara administratif, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial menjadi penghambat utama. Banyak pekerja mandiri masih menganggap iuran jaminan sosial sebagai beban pengeluaran rutin, bukan sebagai bentuk investasi perlindungan jangka panjang.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap perusahaan sektor formal yang melakukan ketidakpatuhan—seperti mendaftarkan sebagian upah (*PDS Upah*) atau mendaftarkan sebagian tenaga kerja (*PDS TK*)—masih memerlukan tindakan sanksi administratif yang lebih tegas dan memberikan efek jera.

Tanpa langkah kolaboratif yang sistematis dan intervensi kebijakan yang berani, impian untuk mewujudkan perlindungan sosial menyeluruh (*Universal Social Security Coverage*) bagi seluruh rakyat Jawa Timur hanya akan menjadi wacana di atas kertas di tengah pesatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah.