BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Depok Perkuat Kemandirian Ekonomi Pekerja

Langkah strategis untuk memperluas jaring pengaman sosial kembali diwujudkan melalui kemitraan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Depok. Kolaborasi ini secara resmi menandai penguatan implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA), yang dirancang khusus untuk membantu keluarga pekerja membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh setelah mengalami risiko sosial.

Mengenal Lebih Jauh Program PEKA

PEKA hadir sebagai respons atas fakta bahwa perlindungan jaminan sosial tidak cukup hanya berupa santunan tunai. Program ini merupakan ekosistem pemberdayaan yang menyasar ahli waris atau keluarga pekerja yang mengalami musibah, seperti kecelakaan kerja fatal atau meninggal dunia. Melalui PEKA, penerima manfaat tidak hanya mendapatkan akses permodalan usaha mikro, tetapi juga pendampingan intensif, pelatihan keterampilan, serta bantuan pemasaran produk. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada 2024, lebih dari 1.200 keluarga di seluruh Indonesia telah berhasil keluar dari jerat kemiskinan melalui program ini, dengan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 35 persen dalam enam bulan pertama setelah intervensi. Di Depok, potensinya sangat besar mengingat karakteristik kota penyangga yang dihuni oleh ratusan ribu pekerja formal dan informal dengan mobilitas tinggi. Pendekatan ini mengubah paradigma perlindungan dari sekadar kompensasi menjadi investasi jangka panjang bagi kemandirian keluarga.

Sinergi Dua Arah untuk Perluasan Cakupan

Pemerintah Kota Depok memainkan peran krusial sebagai katalisator. Dengan memanfaatkan jaringan kader posyandu, RT/RW, hingga aplikasi layanan warga, Pemkot akan memfasilitasi identifikasi calon penerima PEKA yang benar-benar membutuhkan. Saat ini, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Depok baru mencapai 52 persen dari total angkatan kerja, menyisakan hampir separuh pekerja yang belum terlindungi, terutama dari sektor informal dan usaha mikro. Walikota Depok menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan program ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk alokasi pendampingan dari dinas koperasi dan UMKM. Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan modul kewirausahaan terstandar dan dana stimulus awal hingga Rp5 juta per keluarga. Sinergi ini tidak hanya mempercepat penyaluran manfaat, tetapi juga memastikan penerima tidak bergantung pada bantuan selamanya. Targetnya, sebanyak 800 keluarga pekerja di Depok akan diintervensi melalui PEKA pada tahun pertama kerja sama ini.

Transformasi Ekonomi dari Hulu ke Hilir

Dampak PEKA terasa langsung pada skala rumah tangga. Sebagai ilustrasi, seorang janda pekerja konstruksi di Tapos yang sebelumnya menggantungkan hidup pada belas kasihan kerabat, kini mengelola warung sembako dengan omzet harian stabil di atas Rp300 ribu berkat pendampingan dan akses ke pasar digital yang difasilitasi program. Ini bukan sekadar anekdot; kajian internal BPJS Ketenagakerjaan pada 2023 mencatat bahwa 78 persen penerima PEKA mampu mencapai titik impas usaha dalam waktu kurang dari empat bulan, serta 62 persen di antaranya mulai merekrut tetangga sebagai pekerja lepas, menciptakan efek pengganda ekonomi lokal. Di Depok, potensi integrasi dengan platform e-commerce lokal seperti Depok Creative Hub akan semakin memperkuat daya saing produk. Kemandirian ekonomi ini pada akhirnya mengurangi beban negara, karena keluarga pekerja yang tangguh tidak lagi memerlukan bantuan sosial tambahan dan justru berkontribusi pada perputaran ekonomi kota.

Tantangan dan Peta Jalan ke Depan

Meski optimisme tinggi, sejumlah tantangan tetap harus dijawab. Pertama, disparitas literasi digital di kalangan pekerja informal menjadi penghambat dalam mengakses pelatihan daring dan pemasaran online. Kedua, sinkronisasi data antara BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Depok perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih atau penerima ganda. Ketiga, perluasan program ke level komunitas harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar dana stimulus tepat guna. BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Depok sepakat untuk melakukan audit dampak setiap semester dan membuka ruang partisipasi publik melalui dashboard real-time. Rencana jangka panjangnya adalah menjadikan Depok sebagai percontohan nasional program PEKA yang terintegrasi penuh dengan layanan publik kota, pada 2026. Jika berhasil, model ini akan direplikasi di kota-kota penyangga lain seperti Tangerang Selatan dan Bekasi, menciptakan sabuk perlindungan sosial yang adaptif dan berkelanjutan. Keberhasilan inisiatif ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima, melainkan dari berapa banyak keluarga yang benar-benar lepas dari ketergantungan, dan berubah menjadi simpul ekonomi mandiri yang siap menghadapi gejolak di masa depan.

Baca juga:

• Forum APEC Perkuat Akses Pasar dan Investasi Indonesia
• KPK Geledah Rumah Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi