BPDP Dorong Hilirisasi Kakao untuk Tingkatkan Nilai Tambah Ekspor

Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia per awal 2026, nilai ekspor produk kakao olahan nasional mencapai 1,2 miliar dolar AS dengan volume pengiriman mencapai 650 ribu ton. Angka ini menunjukkan potensi besar industri kakao dalam negeri yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam hal nilai tambah di sektor hilir. Dalam konteks tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) secara strategis memperkenalkan berbagai produk turunan komoditas perkebunan, khususnya kakao, dalam gelaran Jogja International Food & Horeca Expo (JIFHEX) 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta.

Upaya Meningkatkan Nilai Tambah Produk Dalam Negeri

Dalam pameran yang mempertemukan pelaku industri makanan dan minuman ini, BPDP menghadirkan produk hilirisasi kakao yang meliputi cokelat batangan, bubuk kakao, lemak kakao, serta berbagai produk inovatif lainnya. Keikutsertaan BPDP dalam JIFHEX 2026 merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan konsumsi kakao domestik sekaligus mendorong diversifikasi produk olahan yang memiliki margin keuntungan lebih tinggi dibandingkan biji kakao mentah.

Secara fundamental, industri kakao Indonesia memiliki beberapa keunggulan komparatif. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara produsen kakao terbesar di dunia dengan produksi anual mencapai 750 ribu ton according to data Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo). Kedua, permintaan global terhadap produk kakao olahan terus mengalami tren kenaikan seiring pertumbuhan pasar makanan organik dan premium di negara-negara maju. Ketiga, diversifikasi produk turunan kakao membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memasuki pasar dengan nilai tambah yang lebih kompetitif.

Potensi dan Tantangan Industri Kakao Nasional

Di satu sisi, hilirisasi kakao memberikan dampak positif terhadap struktur ekonomi perkebunan nasional. Dengan mengolah biji kakao menjadi produk bernilai lebih tinggi, para petani dan pelaku usaha menengah dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Data BPDP menunjukkan bahwa nilai tambah dari proses hilirisasi dapat mencapai 300 hingga 400 persen dibandingkan penjualan biji kakao mentah. Selain itu, pengembangan produk turunan kakao juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengolahan dan pemasaran, yang pada gilirannya mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di daerah sentra produksi.

Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan fundamental yang perlu diatasi. Pertama, standar kualitas produk kakao olahan Indonesia masih belum sepenuhnya kompetitif di pasar internasional. Uni Eropa sebagai salah satu importir utama telah menerapkan regulasi ketat terkait residu pestisida dan kandungan logam berat dalam produk kakao. Kedua, kapasitas industri pengolahan kakao dalam negeri masih terfragmentasi, dengan sebagian besar pelaku usaha merupakan industri rumah tangga yang memiliki keterbatasan dalam hal modal dan teknologi. Ketiga, konsumsi kakao domestik Indonesia yang masih rendah, yakni sekitar 0,5 kilogram per kapita per tahun menurut data Food and Agriculture Organization (FAO), menjadi hambatan dalam menciptakan skala ekonomi yang memadai bagi industri hilir.

Dalam konteks sentimen pasar, tren global saat ini sangat mendukung pengembangan produk kakao organik dan berkelanjutan. Konsumen di negara-negara maju semakin sadar terhadap aspek keberlanjutan lingkungan dan keadilan perdagangan (fair trade). Hal ini membuka peluang bagi produk kakao Indonesia yang dihasilkan dari skema pertanian berkelanjutan untuk memasuki segmen premium pasar internasional. Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan investasi signifikan dalam infrastruktur pengolahan, pelatihan SDM, serta sertifikasi standar internasional.

Proyeksi dan Langkah Strategis ke Depan

Melihat proyeksi ke depan, BPDP menargetkan peningkatan kontribusi produk hilirisasi kakao terhadap total ekspor sektor perkebunan sebesar 15 hingga 20 persen dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan kelompok tani. Program pendampingan teknis, akses permodalan dengan bunga terjangkau, serta pengembangan brand produk kakao dalam negeri menjadi prioritas utama yang perlu direalisasikan secara bertahap.

"Hilirisasi bukan hanya tentang mengubah bentuk produk, tetapi tentang membangun ekosistem industri yang berdaya saing," tegas Direktur Utama BPDP dalam keterangannya pada acara JIFHEX 2026.

Secara keseluruhan, partisipasi BPDP dalam JIFHEX 2026 mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi struktural sektor perkebunan nasional. Dengan menggabungkan pendekatan hilirisasi produk, pengembangan kapasitas pelaku usaha, dan perluasan pasar domestik, industri kakao Indonesia berpotensi menjadi salah satu penghasil devisa non-migas yang strategis. Namun, keberhasilan implementasi strategi ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, keberlanjutan investasi, serta kemampuan industri dalam memenuhi standar kualitas yang terus berkembang di pasar global.