Biodiesel B50 Berpotensi Pangkas Devisa Ekspor Sawit US$2,7 Miliar

Jakarta — Rencana pemerintah menaikkan mandatori biodiesel dari B35 ke B50 memunculkan kekhawatiran baru di kalangan pelaku industri dan pengamat ekonomi. Indonesian Sustainable Energy Association (ISEAI) mengungkapkan bahwa peningkatan porsi campuran biodiesel berbasis minyak sawit ini berpotensi mengikis penerimaan devisa negara dari ekspor minyak sawit mentah hingga US$ 2,7 miliar per tahun, atau setara lebih dari Rp 44 triliun dengan kurs saat ini.

Proyeksi tersebut didasarkan pada perhitungan bahwa kebutuhan minyak sawit untuk konsumsi domestik akan melonjak signifikan seiring implementasi B50. Saat ini, program B35 yang mewajibkan pencampuran 35 persen biodiesel dalam bahan bakar solar telah menyerap sekitar 11 juta ton minyak sawit per tahun. Dengan kenaikan ke level 50 persen, volume yang dialihkan dari pasar ekspor ke konsumsi dalam negeri diperkirakan bertambah drastis, menyusutkan porsi ekspor yang selama ini menjadi andalan penerimaan negara.

Mekanisme Penggerusan Devisa dan Dampak pada Neraca Dagang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia pada tahun 2024 mencapai nilai sekitar US$ 25 miliar, menjadikan komoditas ini sebagai salah satu penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar. Ketika porsi produksi nasional yang semula dialokasikan untuk pasar internasional dialihkan ke program biodiesel domestik, volume ekspor otomatis menyusut. ISEAI menghitung bahwa selisih kebutuhan CPO untuk B50 dan B35 mencapai kisaran 4 hingga 5 juta ton tambahan per tahun.

Dengan asumsi harga rata-rata CPO global di level US$ 650 hingga US$ 750 per metrik ton, pengalihan volume sebesar itu berpotensi menghilangkan potensi penerimaan ekspor senilai US$ 2,6 miliar hingga US$ 3 miliar. Angka tengahnya berada di kisaran US$ 2,7 miliar sebagaimana disampaikan ISEAI. Kondisi ini memberikan tekanan pada neraca transaksi berjalan yang dalam beberapa kuartal terakhir sudah menghadapi tantangan dari sisi penurunan harga komoditas global dan meningkatnya capital outflow.

Dua Sisi Kebijakan: Kemandirian Energi versus Kehilangan Penerimaan Negara

Di satu sisi, program B50 merupakan langkah strategis dalam kerangka ketahanan dan kemandirian energi nasional. Indonesia masih mengimpor sebagian besar kebutuhan bahan bakarnya, dan substitusi impor solar dengan biodiesel domestik berpotensi menghemat devisa dari sisi pengurangan impor bahan bakar minyak. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penghematan devisa dari program B35 saja telah mencapai sekitar US$ 8 miliar per tahun. Kenaikan ke B50 diproyeksikan menambah penghematan tersebut secara signifikan, mengurangi ketergantungan pada produk kilang luar negeri.

Di sisi lain, argumen ISEAI menyoroti bahwa penghematan devisa dari pengurangan impor BBM tidak serta-merta dapat mengompensasi hilangnya penerimaan ekspor CPO. Pasalnya, devisa yang diperoleh dari ekspor bersifat langsung dan berdampak pada penguatan cadangan devisa negara. Sementara itu, penghematan impor BBM meskipun mengurangi tekanan pada neraca perdagangan, tidak memberikan tambahan likuiditas valuta asing ke dalam sistem keuangan domestik. Perbedaan mekanisme ini menjadi inti dari kekhawatiran yang disampaikan, karena cadangan devisa yang memadai sangat vital untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Tantangan bagi Industri Sawit dan Risiko Kelebihan Pasok Domestik

Dari perspektif industri hulu sawit, kebijakan B50 menciptakan dilema tersendiri. Produsen CPO memang mendapatkan kepastian pasar domestik yang stabil melalui skema pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi pada konsumsi dalam negeri berisiko menciptakan distorsi harga. Jika volume ekspor turun terlalu dalam, Indonesia dapat kehilangan pengaruhnya sebagai price setter di pasar global, sekaligus mengurangi fleksibilitas produsen dalam merespons dinamika permintaan internasional.

Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur dan insentif bagi produsen biodiesel. Peningkatan mandatori dari B35 ke B50 membutuhkan investasi tambahan pada fasilitas produksi dan penyesuaian spesifikasi teknis. Tanpa insentif yang memadai, produsen biodiesel dapat menghadapi tekanan margin yang pada gilirannya mempengaruhi keberlanjutan program ini. Risiko kelebihan pasok di pasar domestik juga perlu diantisipasi, terutama apabila kapasitas serapan tidak tumbuh secepat peningkatan produksi.

Proyeksi dan Implikasi Kebijakan ke Depan

ISEAI merekomendasikan agar pemerintah melakukan kajian yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh aspek biaya dan manfaat dari program B50. Perhitungan tidak hanya mencakup penghematan impor BBM, tetapi juga memperhitungkan potensi hilangnya penerimaan negara dari ekspor, dampak pada harga tandan buah segar di tingkat petani, serta implikasi terhadap posisi Indonesia dalam rantai pasok minyak nabati global. Pendekatan yang parsial dikhawatirkan menghasilkan kebijakan yang kurang optimal dalam jangka panjang.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan di kisaran 5 hingga 5,5 persen pada tahun 2025, stabilitas neraca perdagangan dan kecukupan cadangan devisa menjadi faktor krusial. Kebijakan B50 perlu dirancang secara bertahap dan disertai mekanisme mitigasi agar manfaat ketahanan energi dapat diraih tanpa mengorbankan penerimaan negara dari sektor ekspor unggulan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Keseimbangan antara agenda hilirisasi dan daya saing ekspor akan menentukan keberhasilan transisi energi Indonesia.