BI dan Peran Pembelian Surat Utang di Pasar

Berdasarkan data BPS/Bank Indonesia/OJK per 30 September 2025, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global. Namun, tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah, pergeseran sentimen pasar, serta kebutuhan untuk menjaga kecukupan likuiditas (jumlah uang yang tersedia di perekonomian untuk mendukung transaksi dan aktivitas ekonomi) masih menjadi perhatian. Salah satu langkah yang kembali mencuri perhatian publik adalah pembelian surat utang pemerintah oleh Bank Indonesia (BI) dalam jumlah yang signifikan, yakni mencapai hampir Rp300 triliun sepanjang tahun berjalan. Langkah ini memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap fundamental (kondisi ekonomi riil dan keuangan suatu negara secara mendasar) perekonomian Indonesia.

Menjaga Likuiditas di Tengah Tekanan Eksternal

Di satu sisi, pembelian surat utang pemerintah dapat berperan sebagai instrumen untuk menjaga likuiditas di pasar keuangan. Surat utang pemerintah merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan anggaran, sementara BI dapat berpartisipasi di pasar sekunder (pasar tempat instrumen yang telah diterbitkan diperdagangkan kembali) untuk menambah pasokan uang ke sistem perbankan. Berdasarkan data BI, pertumbuhan likuiditas yang diukur melalui M2 (uang beredar dalam arti luas) mengalami kenaikan sebesar 7,9% secara year-on-year (perbandingan angka pada periode yang sama tahun lalu) per Agustus 2025. Angka ini masih berada di bawah puncak tekanan likuiditas tahun 2023, namun menunjukkan tren (pergerakan data secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu) pemulihan yang terjaga.

Partisipasi BI di pasar surat utang juga dapat memengaruhi sentimen pasar (sikap dan ekspektasi pelaku pasar terhadap kondisi keuangan atau ekonomi). Ketika terjadi capital outflow (arus keluar modal asing dari suatu negara ke negara lain), pelaku pasar cenderung menarik dana dari aset berdenominasi rupiah, sehingga indeks (ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga atau kinerja suatu kelompok aset) harga surat utang dapat mengalami penurunan dan imbal hasil (yield) dapat mengalami kenaikan. Berdasarkan pergerakan pasar obligasi domestik per September 2025, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sempat mengalami kenaikan hingga 6,98% pada periode tekanan global, sebelum kembali bergerak ke kisaran 6,85% seiring dengan stabilisasi. Pembelian oleh BI dapat membantu meredakan tekanan tersebut, sehingga perbankan memiliki ruang untuk menyalurkan kredit tanpa harus menarik likuiditas secara drastis dari portofolio (kumpulan aset yang dimiliki oleh suatu lembaga atau individu) mereka.

Implikasi Terhadap Fundamental dan Rasio Keuangan

Di sisi lain, perlu dilihat dampak jangka panjang terhadap fundamental perekonomian. Pembelian surat utang oleh bank sentral perlu dikaji melalui rasio (perbandingan angka yang digunakan untuk mengukur kinerja atau kondisi keuangan) fiskal dan moneter. Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan ukuran beban utang dibandingkan dengan output ekonomi, masih tercatat di kisaran 38,9% per kuartal II 2025, jauh di bawah ambang batas 60% berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara. Namun, proporsi kepemilikan BI terhadap SBN yang beredar mengalami kenaikan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir, sehingga perlu diperhatikan agar interaksi antara pembiayaan fiskal dan kebijakan moneter tetap terjaga.

Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait valuasi (penilaian wajar atas suatu aset berdasarkan faktor ekonomi) pasar surat utang. Jika sentimen pasar bergantung secara berlebihan pada kehadiran pembeli tunggal, maka mekanisme harga dapat menjadi kurang mencerminkan risiko riil. Hal ini dapat berdampak pada biaya pembiayaan jangka panjang, khususnya ketika pasar kembali melakukan penyesuaian. Berdasarkan data historis, pada periode tahun 2022 hingga 2023, ketika tekanan global mendorong capital outflow yang cukup besar, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi (penurunan nilai mata uang terhadap mata uang lain) hingga mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun, yang turut memengaruhi proyeksi (perkiraan kondisi ekonomi di masa mendatang berdasarkan data dan asumsi) inflasi (kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan).

Menyeimbangkan Stabilitas dan Keberlanjutan

Dari perspektif moneter, menjaga likuiditas merupakan salah satu mandat BI untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Namun, keberlanjutan langkah ini bergantung pada kemampuan pasar untuk kembali berfungsi secara normal. Tren pembelian surat utang perlu diimbangi dengan upaya untuk memperdalam pasar keuangan domestik, sehingga basis pembeli yang beragam dapat kembali bertumbuh. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu pembeli, sekaligus menjaga daya tarik portofolio SBN bagi investor domestik maupun asing tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap fundamental.

"Kebijakan untuk menjaga likuiditas harus selalu memperhatikan batas antara dukungan sementara dan implikasi jangka panjang terhadap koordinasi fiskal-moneter, agar stabilitas yang dicapai tidak mengorbankan fleksibilitas kebijakan di masa mendatang."

Dengan mempertimbangkan kedua sisi tersebut, pembelian surat utang pemerintah hampir Rp300 triliun oleh BI dapat dipahami sebagai langkah responsif terhadap tekanan likuiditas, bukan sebagai solusi permanen. Di satu sisi, langkah ini berperan penting dalam meredakan sentimen pasar dan menjaga kecukupan likuiditas. Di sisi lain, efektivitasnya akan sangat bergantung pada perbaikan fundamental, pengelolaan rasio utang yang hati-hati, serta pemulihan arus modal agar mekanisme pasar dapat kembali berfungsi secara optimal. Tanpa keseimbangan tersebut, tekanan yang sama berpotensi kembali muncul, meski likuiditas saat ini telah terjaga.