BGN Ungkap 6 Juta Data Ganda Penerima MBG, Efisiensi Anggaran Terbuka

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan nasional berada di level 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta penduduk, sementara persoalan gizi dan stunting masih menjadi tantangan struktural bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam konteks tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun pada APBN 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program sosial terbesar dalam sejarah kebijakan fiskal Tanah Air.

Di tengah besarnya alokasi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya sekitar 6 juta data ganda dalam daftar calon penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan temuan ini sebagai bagian dari proses verifikasi dan validasi yang tengah berjalan. Angka itu setara dengan sekitar 7,2 persen dari total sasaran penerima, sehingga keakuratan basis data menjadi isu fundamental sebelum penyaluran dilakukan secara penuh.

Potensi Penghematan dari Pembersihan Basis Data

Dengan asumsi biaya Rp10.000 per porsi, duplikasi 6 juta penerima berpotensi menimbulkan pemborosan hingga Rp60 miliar per hari penyaluran. Bila dihitung dengan asumsi sekitar 240 hari penyaluran dalam setahun, proyeksi kebocoran yang dapat dicegah mencapai kisaran Rp14,4 triliun per tahun, setara hampir 20 persen dari total pagu anggaran program. Angka ini menegaskan bahwa kualitas data bukan sekadar persoalan administratif, melainkan variabel fiskal yang signifikan.

Pembersihan data (data cleansing) yang efektif akan memperbaiki rasio efektivitas belanja sosial, yakni perbandingan antara manfaat yang diterima masyarakat sasaran dengan setiap rupiah yang dikeluarkan negara. Dalam jangka panjang, efisiensi semacam ini dapat memperkuat fundamental fiskal, mengingat pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 di kisaran 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Akurasi data penerima adalah prasyarat agar belanja sosial berskala besar tidak berubah menjadi beban fiskal yang tidak produktif. Verifikasi berlapis sejak awal jauh lebih murah dibandingkan mengoreksi penyaluran yang sudah berjalan," ujar seorang pengamat kebijakan fiskal dari lembaga kajian ekonomi di Jakarta.

Di Satu Sisi Efisiensi, di Sisi Lain Tantangan Tata Kelola

Di satu sisi, temuan ini dapat dibaca sebagai sinyal positif karena sistem deteksi dini bekerja sebelum anggaran mengalir. Keterbukaan mengenai 6 juta data ganda justru berpotensi memperbaiki sentimen pasar terhadap kredibilitas pengelolaan program, sebab menunjukkan adanya mekanisme pengawasan internal yang berfungsi. Bagi pelaku pasar, kejelasan tata kelola program bermuatan fiskal besar merupakan salah satu variabel yang masuk dalam penilaian valuasi aset berdenominasi rupiah dan indeks kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain, munculnya duplikasi dalam skala jutaan mengindikasikan bahwa infrastruktur data kependudukan dan data pendidikan yang menjadi rujukan belum sepenuhnya terintegrasi. Risiko moral hazard, yakni kondisi ketika pihak tertentu memanfaatkan kelemahan sistem untuk keuntungan sendiri, tetap terbuka bila verifikasi tidak disertai audit independen. Tanpa perbaikan tata kelola, potensi penghematan di atas kertas bisa menguap menjadi inefisiensi berulang, dan kepercayaan publik berisiko mengalami penurunan.

Implikasi terhadap Proyeksi Fiskal dan Kepercayaan Investor

Dari perspektif makroekonomi, MBG dirancang sebagai instrumen ganda: intervensi gizi sekaligus stimulus melalui penyerapan tenaga kerja dapur serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pemasok bahan pangan. Bila penyaluran berjalan efisien, multiplier effect atau efek berantai belanja negara terhadap aktivitas ekonomi diperkirakan dapat menopang tren konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Sebagai pembanding, pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2024 tercatat sebesar 5,03 persen secara year-on-year, dan kesehatan fiskal menjadi salah satu penjaga laju tersebut.

Namun, bila persoalan data berlarut, risiko fiskal dapat meningkat. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa program bantuan berskala besar dengan tata kelola lemah kerap memicu pelebaran defisit dan menekan likuiditas pasar surat utang domestik. Investor cenderung merespons negatif ketidakpastian semacam itu, yang dalam skenario ekstrem dapat memicu capital outflow, yaitu keluarnya dana asing dari portofolio domestik, meski kondisi tersebut belum terjadi saat ini.

Ke depan, arah kebijakan akan sangat bergantung pada kecepatan BGN dan kementerian terkait merampungkan verifikasi. Proyeksi yang berimbang menempatkan dua kemungkinan: pembersihan data yang tuntas akan mengubah temuan 6 juta duplikasi menjadi preseden keberhasilan efisiensi, sementara penanganan yang lambat justru dapat menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap salah satu program prioritas pemerintah ini.