BGN Tegaskan Kewenangan Hentikan MBG Sepenuhnya di Tangan Presiden

Perdebatan mengenai keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat ke permukaan publik. Kali ini, muncul desakan dari sejumlah kalangan agar program andalan pemerintahan itu dihentikan dengan berbagai alasan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga persoalan efektivitas distribusi. Namun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan respons tegas yang sekaligus memperjelas batas kewenangan lembaga yang dipimpinnya.

Bukan Kewenangan BGN

Dalam keterangannya, Sudaryono menyampaikan bahwa keputusan untuk menghentikan atau membubarkan program MBG sepenuhnya berada di luar yurisdiksi BGN. Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan tender politik yang langsung berada di bawah otoritas presiden, sehingga BGN hanya berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Pernyataan ini sekaligus menjadi tameng bagi institusinya dari berbagai tekanan politik yang belakangan mengarah pada tuntutan evaluasi total terhadap MBG.

Menurut Sudaryono, sejak awal pembentukannya, BGN memang didesain sebagai badan operasional yang bertugas menjalankan mandat presiden dalam pemenuhan gizi nasional. Keputusan strategis seperti memulai, menunda, atau menghentikan program sepenuhnya merupakan ranah eksekutif tertinggi. BGN tidak memiliki kewenangan diskresioner untuk membubarkan program yang lahir dari keputusan politik tingkat atas tersebut.

Pro dan Kontra yang Mengemuka

Desakan untuk menghentikan MBG datang dari pengamat kebijakan publik dan sejumlah anggota parlemen yang menyoroti realisasi anggaran MBG yang telah mencapai lebih dari Rp 40 triliun sejak diluncurkan. Mereka menilai, di tengah tekanan fiskal dan perlambatan ekonomi global, pemerintah perlu melakukan reprioritisasi belanja. Data Badan Pusat Statistik per Juni 2026 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke angka 4,8 persen secara year-on-year, memperkuat argumen bahwa alokasi dana besar untuk MBG perlu dikaji ulang efektivitasnya.

Di sisi lain, pendukung program menilai MBG memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penurunan angka stunting. Hasil Survei Status Gizi Indonesia terbaru menunjukkan prevalensi stunting nasional turun dari 21,6 persen menjadi 19,2 persen dalam dua tahun terakhir. Penurunan sebesar 2,4 poin persentase ini diklaim sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam satu dekade terakhir. Para pendukung juga menekankan bahwa program ini menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM dan petani setempat yang menjadi pemasok bahan pangan.

Posisi BGN di Persimpangan

Pernyataan Sudaryono secara implisit menggambarkan posisi dilematis yang dihadapi BGN. Di satu pihak, lembaga ini harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan teknis program yang terus menuai sorotan. Di pihak lain, mereka tidak memiliki kapasitas untuk menghentikan program meskipun ada rekomendasi dari hasil audit internal. Struktur kelembagaan yang demikian menempatkan BGN dalam posisi sebagai pelaksana murni, bukan pengambil kebijakan.

BGN saat ini mengelola distribusi makanan bergizi kepada lebih dari 40 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, tantangan operasional yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari logistik, pengawasan kualitas, hingga sinkronisasi dengan pemerintah daerah.

Beberapa ekonom menilai bahwa perdebatan mengenai MBG seharusnya tidak terjebak pada dikotomi melanjutkan atau menghentikan. Pendekatan yang lebih konstruktif adalah melakukan reformulasi program agar lebih tepat sasaran dan efisien dari sisi pembiayaan. Misalnya, dengan memperketat kriteria penerima manfaat berdasarkan data terbaru Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, atau mengintegrasikan MBG dengan program jaring pengaman sosial lain agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

Menanti Sikap Istana

Dengan klarifikasi BGN bahwa keputusan akhir ada pada presiden, publik kini menanti sikap resmi dari Istana. Sejumlah sinyal politik mengindikasikan bahwa presiden masih berkomitmen melanjutkan MBG setidaknya hingga akhir tahun anggaran berjalan. Namun, ruang diskusi untuk evaluasi fundamental tetap terbuka, terutama dengan adanya tekanan dari fraksi-fraksi di DPR yang mulai mempertanyakan keberlanjutan program dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun depan.

Yang pasti, MBG telah menjadi salah satu program yang paling banyak menyedot perhatian publik sekaligus anggaran negara. Keputusan untuk melanjutkan, menghentikan, atau mereformasi program ini akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi stabilitas politik dan fiskal pemerintahan dalam beberapa bulan mendatang.