BGN Petakan Daerah Stunting untuk Dapur Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per Juli 2026, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,5 persen, turun tipis dari 21,6 persen pada tahun sebelumnya. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen pada 2024. Menyikapi hal tersebut, BGN tengah melakukan pemetaan wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan tinggi sekali di seluruh Indonesia. Pemetaan ini menjadi dasar untuk pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar daerah-daerah prioritas.

Pemetaan Wilayah Prioritas Stunting

Kepala BGN, Sudaryono, dalam rapat perdana setelah dilantik pada 22 Juli 2026, menegaskan bahwa pemetaan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan intervensi gizi tepat sasaran. "Kami tidak ingin membangun dapur di sembarang tempat. Prioritas utama adalah daerah dengan angka stunting yang sangat tinggi, karena di sanalah dampak MBG akan paling terasa," ujarnya. Data BPS menunjukkan bahwa provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 35,3 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, dan Papua 30 persen. Di sisi lain, DKI Jakarta dan Bali mencatat angka terendah, masing-masing 14,8 persen dan 15,2 persen.

Proses pemetaan menggunakan indikator gabungan dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), serta survei status gizi Indonesia (SSGI). BGN juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memvalidasi data lapangan. Hingga saat ini, tercatat 120 kabupaten/kota masuk kategori stunting tinggi, dan 45 di antaranya masuk kategori sangat tinggi. Dari jumlah tersebut, BGN menargetkan pembangunan 500 dapur MBG baru pada akhir 2027, dengan prioritas di 45 kabupaten tersebut.

Pro dan Kontra Pembangunan Dapur MBG

Di satu sisi, pembangunan dapur MBG di daerah stunting tinggi dinilai tepat sasaran. Direktur Eksekutif Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), dr. Diah Saminarsih, menyatakan bahwa intervensi makanan bergizi di daerah dengan gizi buruk akan mempercepat penurunan stunting. "Dapur yang dekat dengan sasaran mengurangi risiko penurunan kualitas gizi makanan selama transportasi. Ini efisien dari sisi logistik," jelasnya. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10 persen cakupan MBG di daerah stunting tinggi berpotensi menurunkan prevalensi stunting sebesar 0,8 persen dalam dua tahun.

Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan risiko pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menyoroti biaya logistik dan sumber daya manusia. "Membangun dapur di daerah terpencil membutuhkan biaya tinggi, terutama untuk bahan baku dan tenaga ahli gizi. Jika tidak diimbangi dengan anggaran operasional yang memadai, justru akan membebani APBD," katanya. Berdasarkan simulasi INDEF, biaya operasional satu dapur MBG mencapai Rp 1,2 miliar per tahun, termasuk gaji 15 karyawan, bahan pangan, dan utilitas. Untuk 45 kabupaten prioritas, total kebutuhan anggaran mencapai Rp 54 miliar per tahun, yang harus dipenuhi dari APBN maupun APBD.

Selain itu, ada kekhawatiran tentang keberlanjutan program. Sejarah program bantuan pangan di Indonesia menunjukkan bahwa banyak proyek serupa berhenti setelah pergantian kepemimpinan atau ketika anggaran defisit. Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program MBG pada 2025 hanya mencapai 78 persen dari pagu Rp 71 triliun, akibat keterlambatan pencairan di daerah. Jika hal ini berulang, pembangunan dapur di daerah stunting tinggi bisa menjadi investasi yang sia-sia.

Proyeksi dan Langkah Ke Depan

BGN optimistis bahwa dengan pemetaan yang akurat, program ini dapat mengejar target penurunan stunting. Sudaryono menambahkan bahwa pihaknya akan melibatkan pemerintah daerah dan kader posyandu dalam pengelolaan dapur. "Kami akan membentuk koperasi lokal untuk memasok bahan pangan, sehingga ekonomi masyarakat ikut bergerak," ujarnya. Proyeksi BGN menunjukkan bahwa jika 500 dapur beroperasi penuh, sekitar 2,5 juta balita dan ibu hamil akan menerima makanan bergizi setiap hari. Ini setara dengan 15 persen dari total sasaran nasional.

Namun, para ekonom mengingatkan pentingnya evaluasi berkala. Direktur Eksekutif Center for Food and Energy Studies (CFES), Yusuf Wibisono, menyarankan agar BGN menetapkan indikator kinerja yang jelas, seperti penurunan angka stunting per kabupaten per tahun. "Jangan hanya fokus pada jumlah dapur yang dibangun, tapi ukur dampaknya terhadap status gizi anak. Jika tidak, kita hanya membangun gedung tanpa hasil," tegasnya. Data dari Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa harga pangan di daerah stunting tinggi rata-rata 12 persen lebih mahal dibanding daerah lain, sehingga intervensi harga bahan pokok juga perlu dilakukan bersamaan.

Dengan segala pro dan kontra, keputusan BGN untuk memetakan wilayah stunting tinggi adalah langkah awal yang rasional. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen politik, ketersediaan anggaran berkelanjutan, dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dapur. Tanpa itu, target menurunkan stunting menjadi 14 persen pada 2030 akan sulit tercapai. Publik menunggu realisasi nyata dari peta yang telah disusun, bukan sekadar dokumen perencanaan.