Belanja Haji 2026 Tembus Rp29 Triliun, Beri Suntikan Ekonomi Rp8,78 T

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada pekan ini, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Total pengeluaran seluruh jemaah haji pada tahun ini mencapai Rp29,25 triliun, dengan dampak langsung terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp8,78 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa sektor keagamaan, khususnya haji, bukan hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi yang tidak bisa diabaikan.

Kontribusi sebesar Rp8,78 triliun tersebut setara dengan sekitar 0,05 persen dari total PDB nasional yang diproyeksikan mencapai Rp22.000 triliun pada tahun berjalan. Meskipun secara persentase terlihat kecil, namun dalam konteks sektor jasa dan perdagangan, angka ini cukup signifikan, terutama bagi daerah-daerah yang menjadi titik transit dan akomodasi jemaah, seperti Jakarta, Madinah, dan Jeddah.

Rincian Pengeluaran Jemaah dan Multiplier Effect

Dari total belanja Rp29,25 triliun, komponen terbesar berasal dari biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal di Arab Saudi. BPS mencatat bahwa rata-rata pengeluaran per jemaah mencapai sekitar Rp65 juta, dengan masa tinggal rata-rata 40 hari. Angka ini mengalami kenaikan year-on-year sebesar 4,2 persen dibandingkan musim haji sebelumnya, didorong oleh inflasi harga tiket pesawat dan peningkatan standar layanan hotel.

Di satu sisi, belanja ini memberikan multiplier effect yang luas bagi ekonomi domestik, terutama bagi maskapai penerbangan nasional, perusahaan travel umrah dan haji, serta industri makanan dan minuman yang memasok kebutuhan katering. Di sisi lain, sebagian besar dana tersebut sebenarnya mengalir keluar negeri, karena pembayaran untuk akomodasi dan transportasi di Arab Saudi menjadi pendapatan bagi pelaku usaha di negara tersebut. Oleh karena itu, kontribusi bersih terhadap ekonomi domestik hanya sekitar 30 persen dari total belanja, yaitu Rp8,78 triliun.

"Dampak ekonomi haji tidak bisa dilihat hanya dari angka bruto. Kita harus membedakan antara pengeluaran yang dinikmati oleh pelaku usaha dalam negeri dengan yang bocor ke luar negeri. Namun, tetap saja, suntikan Rp8,78 triliun ini membantu menjaga likuiditas sektor jasa dalam negeri," ujar ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, dalam keterangannya.

Pro dan Kontra: Peluang vs Kebocoran Devisa

Pro: Kontribusi Rp8,78 triliun ini menunjukkan bahwa industri haji memiliki rantai pasok yang panjang di dalam negeri. Mulai dari penyediaan perlengkapan ihram, koper, obat-obatan, hingga jasa bimbingan manasik, semua melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bahkan, BPS mencatat bahwa sektor transportasi darat dalam negeri untuk perjalanan jemaah dari daerah ke bandara berkontribusi sekitar Rp1,2 triliun dari total angka tersebut.

Kontra: Namun, jika dilihat secara lebih kritis, total belanja haji yang mencapai Rp29,25 triliun sebenarnya merupakan potensi capital outflow yang signifikan. Dari angka tersebut, diperkirakan Rp20,47 triliun berakhir di kas perusahaan asing, terutama maskapai penerbangan asing, hotel di Arab Saudi, dan operator bus lokal Saudi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan porsi belanja yang bisa dinikmati oleh pelaku usaha dalam negeri, misalnya dengan mendorong penggunaan maskapai nasional secara penuh atau membangun aset akomodasi milik negara di Arab Saudi.

Proyeksi dan Implikasi Kebijakan ke Depan

Melihat tren peningkatan jumlah jemaah yang diproyeksikan mencapai 250.000 orang pada tahun 2027, BPS memperkirakan kontribusi ekonomi dari sektor haji akan terus meningkat, dengan potensi mencapai Rp10 triliun jika pemerintah berhasil menekan kebocoran devisa. Namun, hal ini membutuhkan kebijakan yang lebih terarah, seperti negosiasi ulang kontrak dengan maskapai asing dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di sekitar bandara embarkasi.

Di sisi lain, sentimen pasar terhadap sektor ini juga mulai positif. Saham-saham emiten travel haji dan umrah di bursa efek mengalami kenaikan rata-rata 2,5 persen dalam sebulan terakhir, mencerminkan optimisme investor terhadap fundamental industri ini. Namun, analis mengingatkan bahwa valuasi saham sektor ini sudah cukup tinggi, sehingga perlu kehati-hatian dalam membaca proyeksi jangka pendek.

Kesimpulannya, belanja haji 2026 memang memberikan suntikan ekonomi yang nyata, namun pemerintah perlu bekerja keras untuk memastikan bahwa manfaat tersebut tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam bentuk peningkatan pendapatan UMKM dan pengurangan ketergantungan pada layanan asing. Dengan perencanaan yang matang, sektor ini bisa menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya jumlah kelas menengah muslim di Indonesia.