Becak Listrik Depok: Dorongan Kesejahteraan atau Beban Fiskal Baru?

Berdasarkan data Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota Depok per Oktober 2026, sebanyak 120 unit becak listrik disalurkan kepada pengemudi berusia lanjut di wilayah tersebut. Program ini menargetkan penarik becak yang masuk kategori usia produktif nonaktif, dengan rentang usia di atas 60 tahun. Angka ini setara dengan sekitar 12 persen dari total populasi becak konvensional yang tercatat di Depok pada 2025, yang mencapai kurang lebih 1.000 unit. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, alokasi bantuan moda transportasi berbasis listrik ini mengalami kenaikan signifikan dari nol menjadi 120 unit dalam satu siklus anggaran.

Di Satu Sisi: Efisiensi Biaya Operasional dan Kesejahteraan Pengemudi

Di satu sisi, program ini menawarkan insentif ekonomi yang cukup nyata bagi para penarik becak. Berdasarkan estimasi teknis dari Dinas Perhubungan setempat, becak listrik membutuhkan biaya pengisian daya sekitar Rp 5.000 hingga Rp 8.000 per hari, jauh lebih rendah dibandingkan pengeluaran bahan bakar atau tenaga manusia pada becak konvensional yang bisa mencapai Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per hari. Selisih ini berpotensi meningkatkan pendapatan bersih pengemudi hingga 40 persen secara year-on-year, terutama bagi mereka yang sebelumnya hanya mengandalkan tenaga fisik.

Dari sisi likuiditas rumah tangga, bantuan aset produktif ini juga dapat mengurangi beban pengeluaran kesehatan. Pengemudi lansia yang sebelumnya mengalami kelelahan fisik berlebih kini memiliki opsi moda yang lebih ringan. Pemerintah daerah mencatat bahwa program serupa di beberapa kota lain pada 2024 menunjukkan kenaikan pendapatan bulanan penerima dari kisaran Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,8 juta dalam enam bulan pertama. Pendekatan ini sejalan dengan tren kebijakan transfer aset produktif yang mulai menggantikan bantuan sosial tunai murni.

"Bantuan modal berbentuk alat produksi seperti becak listrik berpotensi lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan konsumtif, karena menciptakan aliran pendapatan berulang bagi penerima," ujar seorang ekonom pembangunan dari Universitas Indonesia dalam sebuah diskusi panel.

Di Sisi Lain: Tekanan Fiskal, Infrastruktur, dan Risiko Pasar

Di sisi lain, muncul sejumlah kekhawatiran terkait fundamental anggaran dan kesiapan ekosistem. Merujuk data APBD Depok 2026, alokasi subsidi dan pengadaan moda transportasi hijau ini menyerap dana sekitar Rp 3,6 miliar untuk 120 unit, atau setara Rp 30 juta per unit. Angka ini belum termasuk biaya perawatan baterai dan penggantian komponen yang diperkirakan mencapai 15 persen dari harga unit per tahun. Jika proyeksi umur pakai baterai hanya 3 hingga 4 tahun, maka total biaya kepemilikan bisa membengkak menjadi Rp 45–50 juta per unit.

Selain itu, kapasitas infrastruktur pengisian daya di Depok masih terbatas. Berdasarkan data PLN Unit Pelaksana setempat, jumlah stasiun pengisian umum untuk kendaraan listrik ringan baru tersedia 7 titik pada 2026, dengan rasio 1 titik per 17 becak. Keterbatasan ini berpotensi menimbulkan antrean dan menurunkan produktivitas harian. Dari kacamata sentimen pasar, kebijakan ini juga dapat menciptakan distorsi persaingan bagi operator becak konvensional yang tidak mendapatkan bantuan serupa, sehingga berisiko memicu ketimpangan pendapatan antar-pengemudi.

Lebih jauh, dari perspektif makro, program bantuan aset ini menambah beban belanja daerah di tengah ruang fiskal yang menyempit. Rasio belanja bantuan sosial dan modal terhadap total belanja APBD Depok 2026 tercatat 18,4 persen, naik dari 16,1 persen pada 2025. Tanpa diimbangi kenaikan pendapatan asli daerah, defisit anggaran berpotensi melebar dan memicu capital outflow dari obligasi daerah jika persepsi risiko fiskal meningkat. Valuasi program pun perlu diuji: apakah manfaat ekonominya melampaui biaya oportunitas yang dikeluarkan?

Proyeksi dan Catatan Fundamental

Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada tiga faktor: kesinambungan pasokan listrik, pelatihan teknis bagi pengemudi lansia, serta skema perawatan baterai yang terjangkau. Jika ekosistem pendukung tidak dibangun, bantuan ini berisiko menjadi beban anggaran jangka panjang tanpa dampak kesejahteraan yang signifikan. Pemerintah daerah perlu menyusun indikator evaluasi yang jelas, misalnya kenaikan pendapatan riil penerima dan tingkat utilisasi unit harian, agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi sentimen pasar sesaat. Tanpa data evaluasi yang transparan, publik sulit menilai apakah 120 becak listrik ini merupakan investasi sosial yang tepat atau sekadar simbolik di tengah tekanan fiskal yang nyata.