Bea Cukai Gagalkan Rokok Ilegal Rp13,3 Miliar di Tanjung Priok

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan per Agustus 2026, intensitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di jalur laut menunjukkan tren mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year). Dalam operasi terbaru di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, petugas menggagalkan upaya penyelundupan rokok tanpa pita cukai dengan nilai barang mencapai Rp13,3 miliar. Penindakan ini sekaligus menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp8,6 miliar yang berasal dari cukai, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak rokok yang seharusnya dipungut.

Sebagai gambaran makro, cukai hasil tembakau (CHT) merupakan salah satu penopang utama penerimaan negara. Cukai sendiri adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, seperti produk tembakau dan minuman beralkohol. Dalam beberapa tahun terakhir, target penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkisar Rp230 triliun hingga Rp250 triliun per tahun, dengan kontribusi sekitar 10 persen terhadap total penerimaan perpajakan. Dengan skala sebesar itu, setiap kebocoran—sekecil apa pun secara proporsional—tetap bernilai signifikan secara nominal.

Jika dihitung, rasio potensi kerugian terhadap nilai barang dalam kasus ini mencapai sekitar 64,7 persen. Angka tersebut mencerminkan struktur harga rokok legal di Indonesia, di mana komponen pungutan negara—cukai, PPN, dan pajak rokok daerah—mendominasi harga jual eceran (HJE). Inilah yang menjadi insentif ekonomi bagi pelaku penyelundupan: selisih harga antara produk legal dan ilegal menciptakan peluang arbitrase, yakni keuntungan dari perbedaan harga di dua pasar yang berbeda.

Di Satu Sisi: Penindakan Memperkuat Penerimaan dan Kepastian Usaha

Dari perspektif penerimaan negara, keberhasilan penindakan memiliki makna ganda. Pertama, secara langsung mencegah kehilangan penerimaan yang menjadi hak negara. Kedua, secara tidak langsung mengirimkan sinyal positif bagi sentimen pasar, khususnya pelaku industri hasil tembakau (IHT) legal yang selama ini mematuhi kewajiban perpajakan. Fundamental industri legal—mulai dari petani tembakau, buruh linting, hingga produsen besar—sangat bergantung pada kepastian persaingan yang adil. Sektor ini diperkirakan menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu hingga hilir.

Penindakan yang konsisten juga berperan menjaga kredibilitas kebijakan fiskal. Ketika pemerintah menetapkan target penerimaan cukai yang terus mengalami kenaikan setiap tahun, efektivitas pengawasan menjadi variabel penentu tercapainya target tersebut. Tanpa penegakan hukum yang memadai, kenaikan tarif cukai justru berisiko memperlebar pasar gelap (black market) dan menggerus basis penerimaan itu sendiri.

"Penindakan bea dan cukai bukan sekadar soal menyita barang. Ini soal menjaga integritas sistem fiskal. Setiap batang rokok ilegal yang beredar berarti ada penerimaan negara yang hilang, sekaligus ada pengusaha legal yang dirugikan karena harus bersaing dengan produk yang tidak membayar kewajibannya," ujar seorang pengamat kebijakan perpajakan dari lembaga kajian ekonomi di Jakarta.

Di Sisi Lain: Penindakan Saja Tidak Menyelesaikan Akar Masalah

Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa pendekatan represif semata memiliki keterbatasan. Peredaran rokok ilegal pada dasarnya digerakkan oleh dua kekuatan: insentif harga di sisi penawaran dan daya beli di sisi permintaan. Ketika tarif cukai mengalami kenaikan rata-rata sekitar 10 persen per tahun pada periode 2023–2024—sebelum akhirnya ditahan pada 2025—harga rokok legal menjadi semakin mahal. Bagi konsumen berpenghasilan rendah, produk ilegal yang dijual jauh di bawah harga pasar menjadi alternatif yang sulit ditolak.

Dalam literatur ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai trade-off kebijakan: kenaikan tarif di satu titik dapat menurunkan penerimaan jika konsumsi beralih ke pasar gelap. Berbagai kajian memperkirakan peredaran rokok ilegal di Indonesia berada pada kisaran 6 hingga 12 persen dari total konsumsi nasional, dengan potensi kehilangan penerimaan negara mencapai belasan triliun rupiah per tahun. Angka penindakan senilai Rp13,3 miliar, seberhasil apa pun secara operasional, masih relatif kecil dibandingkan skala persoalan keseluruhan. Selain itu, pengawasan ribuan pintu masuk laut di negara kepulauan menuntut biaya operasional dan sumber daya manusia yang tidak sedikit.

Proyeksi: Kombinasi Penegakan Hukum dan Kalibrasi Tarif

Ke depan, proyeksi penerimaan cukai akan sangat ditentukan oleh keseimbangan dua instrumen: penegakan hukum dan kalibrasi tarif. Pemerintah memiliki sejumlah bantalan kebijakan, antara lain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar 2 persen dari penerimaan cukai yang disalurkan ke daerah penghasil untuk mendanai pengawasan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan petani. Optimalisasi dana ini dinilai dapat memperkuat pengawasan di tingkat lokal tanpa membebani APBN secara berlebihan.

Di satu sisi, penguatan teknologi pengawasan—seperti pemindaian kontainer dan analitik data lintas instansi—berpotensi menaikkan rasio keberhasilan penindakan. Di sisi lain, kebijakan tarif yang mempertimbangkan elastisitas harga dan daya beli masyarakat tetap diperlukan agar selisih harga antara produk legal dan ilegal tidak semakin lebar. Bagi investor dan pelaku industri, konsistensi kebijakan inilah yang pada akhirnya memengaruhi indeks kepercayaan pasar, valuasi, dan fundamental sektor ini dalam jangka panjang.