Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Harley Bekas dari China

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai per Agustus 2026, petugas di Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor Harley-Davidson bekas dalam kondisi terurai serta 20 unit frame (rangka) bekas yang berasal dari China. Penggagalan ini merupakan hasil dari pemeriksaan mendalam terhadap dokumen impor yang menunjukkan indikasi ketidaksesuaian antara deklarasi dan kondisi fisik barang. Nilai taksiran barang selundupan tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah, mengingat harga pasar motor Harley-Davidson bekas di Indonesia yang masih tinggi meskipun usianya sudah tua.

Modus Misdeclaration yang Terbongkar

Modus yang digunakan dalam penyelundupan ini adalah misdeclaration, yaitu praktik menyalahi deklarasi jenis barang pada dokumen kepabeanan. Dalam kasus ini, barang yang seharusnya dilaporkan sebagai sepeda motor utuh atau komponen kendaraan bermotor dengan izin khusus, justru dideklarasikan sebagai barang lain yang seolah-olah tidak memerlukan persetujuan impor. Petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan alat pemindai dan inspeksi langsung menemukan kejanggalan pada kontainer yang seharusnya berisi barang tekstil, namun ternyata berisi komponen motor mewah tersebut. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antarpelabuhan menyatakan bahwa modus ini semakin canggih, dengan pelaku yang kerap memecah pengiriman menjadi beberapa kontainer kecil untuk mengurangi risiko deteksi.

Di satu sisi, keberhasilan ini menunjukkan peningkatan kapasitas pengawasan Bea Cukai dalam mendeteksi penyelundupan kendaraan bermotor ilegal. Di sisi lain, kasus ini mengungkapkan bahwa permintaan pasar terhadap motor bekas impor, terutama merek premium seperti Harley-Davidson, masih sangat tinggi. Hal ini didorong oleh selera konsumen Indonesia yang menginginkan motor bergaya klasik dengan harga lebih murah dibandingkan membeli unit baru dari dealer resmi. Namun, impor motor bekas sebenarnya dilarang oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag 18/2021, yang melarang impor kendaraan bermotor dalam kondisi tidak baru untuk melindungi industri dalam negeri dan keselamatan berkendara.

Dampak Ekonomi dan Regulasi

Pro: Penindakan ini memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang mencoba melanggar aturan. Dengan adanya penyitaan, negara berpotensi memperoleh penerimaan dari lelang barang rampasan, yang menurut data Kementerian Keuangan tahun 2025 mencapai rata-rata Rp 80 miliar per tahun dari lelang barang ilegal. Selain itu, pengawasan yang ketat menjaga iklim usaha yang sehat bagi dealer resmi dan importir yang patuh, sehingga tidak terjadi distorsi pasar yang merugikan pendapatan pajak dan bea masuk.

Kontra: Namun, beberapa pengamat menilai bahwa larangan impor motor bekas justru mendorong munculnya pasar gelap yang semakin sulit dikendalikan. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) berpendapat bahwa kebijakan proteksionis tanpa disertai penawaran produk lokal yang setara hanya akan meningkatkan biaya kepatuhan dan membuka celah korupsi. Data BPS menunjukkan bahwa impor kendaraan bermotor non-utuh (CKD) dari China mengalami kenaikan 12,7% year-on-year pada semester pertama 2026, yang sebagian diduga merupakan penyelundupan yang lolos dari pemeriksaan di pelabuhan lain.

Selain aspek regulasi, kasus ini juga menyoroti masalah logistik dan transparansi rantai pasok. Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu masuk utama barang impor menangani lebih dari 40% total perdagangan non-migas Indonesia. Dengan volume kontainer yang mencapai 6,8 juta TEUs pada 2025, risiko kesalahan deteksi masih cukup besar. Meskipun Bea Cukai telah menggunakan teknologi pemindai sinar-X dan sistem manajemen risiko berbasis data, namun keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan di lapangan masih menjadi kendala. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pihak pelayaran dan jasa pengurusan transportasi (PPJK) menjadi krusial untuk memastikan deklarasi yang jujur dan akurat.

Proyeksi dan Langkah ke Depan

Ke depan, Bea Cukai berencana memperkuat sistem pertukaran data elektronik dengan otoritas kepabeanan China dan negara asal lainnya untuk melacak riwayat pengiriman dan memverifikasi keaslian dokumen. Selain itu, peningkatan sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar, dinilai perlu direvisi agar lebih memberikan efek jera. Sementara itu, bagi konsumen yang ingin memiliki motor Harley-Davidson, alternatif yang legal adalah membeli unit bekas yang sudah memiliki surat kendaraan lengkap dari dalam negeri atau melalui mekanisme impor yang diizinkan untuk keperluan pameran atau balap dengan izin khusus.

Sentimen pasar terhadap kasus ini cukup beragam. Di satu sisi, kolektor motor klasik menyambut baik penindakan karena menjaga nilai investasi motor legal yang mereka miliki. Di sisi lain, komunitas penggemar motor tua merasa kecewa karena pilihan mereka semakin terbatas. Namun, fundamental hukum harus ditegakkan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar. Berdasarkan estimasi, dari 5 unit motor dan 20 frame yang disita, potensi kerugian bea masuk dan pajak impor mencapai Rp 1,2 miliar. Dengan pengawasan yang lebih baik, diharapkan tren penyelundupan dapat ditekan, meskipun proyeksi peningkatan impor kendaraan bekas dari China tetap akan terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara kepentingan industri dalam negeri, penerimaan negara, dan kebutuhan konsumen dengan kebijakan yang adaptif dan berbasis data.