Bank Sampah Mandalika dan Ekonomi Sirkular di Balik Ajang MotoGP

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 38,5 juta ton timbunan sampah nasional dalam setahun, dengan kontribusi sampah plastik mencapai 18,5 persen dari total volume tersebut. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, sebuah ironi di tengah gencarnya kampanye pariwisata hijau yang digaungkan pemerintah. Di kawasan wisata super prioritas seperti Mandalika, Nusa Tenggara Barat, persoalan sampah menjadi ujian tersendiri, terutama ketika event internasional berskala besar digelar dan mendatangkan puluhan ribu pengunjung dalam waktu singkat.

Dalam konteks itulah, keberadaan bank sampah di kawasan Desa Kuta Mandalika menjadi penting untuk dicermati. Bank sampah, bagi pembaca awam, adalah lembaga berbasis masyarakat yang memfasilitasi warga menyetorkan sampah terpilah layaknya menabung di bank konvensional, lalu sampah tersebut dikonversi menjadi nilai rupiah atau ditukar dengan kebutuhan pokok. Mekanisme ini berada dalam kerangka ekonomi sirkular, yaitu model ekonomi yang menekankan perpanjangan siklus hidup material melalui daur ulang dan pemanfaatan ulang.

Dua Sisi Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata

Di satu sisi, kehadiran event balap kelas dunia seperti Pertamina Grand Prix of Indonesia turut memberi tekanan tambahan pada kapasitas pengelolaan sampah lokal. Lonjakan volume limbah ritel, kemasan makanan, dan botol plastik kerap melampaui kemampuan fasilitas pengolahan setempat dalam jangka pendek. Beberapa laporan lapangan menyebutkan bahwa pada periode penyelenggaraan event besar, TPA dan fasilitas pengelolaan sampah di Lombok mengalami puncak beban yang tidak selalu diimbangi penambahan armada maupun tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan persoalan struktural dalam infrastruktur pengelolaan limbah yang masih menjadi pekerjaan rumah hampir semua destinasi wisata unggulan.

Di sisi lain, momentum event internasional justru dapat berfungsi sebagai katalis pemberdayaan masyarakat. Bank sampah di Desa Kuta Mandalika memperoleh eksposur sekaligus dorongan operasional dari berbagai pihak, termasuk mitra korporasi yang menjalankan program tanggung jawab sosial. Perlu dicatat bahwa kontribusi dari BUMN sektor energi dalam mendukung bank sampah bukan semata program filantropi. Dari perspektif ekonomi, langkah tersebut dapat dipandang sebagai investasi pada modal sosial yang memperkuat citra lingkungan sebuah perusahaan di tengah meningkatnya tuntutan global akan praktik bisnis berkelanjutan (ESG).

Angka Ekonomi Sirkular dan Nilai Tambah Lokal

Secara makro, sektor persampahan menyimpan potensi ekonomi yang kerap luput dari perhatian. Data Asosiasi Pengusaha Daur Ulang mencatat bahwa nilai tambah dari pengolahan plastik daur ulang dapat mencapai Rp3.000 hingga Rp8.000 per kilogram tergantung jenis dan kualitas material. Bagi rumah tangga di kawasan pedesaan, tambahan pendapatan dari tabungan sampah kategori plastik dan kertas bisa berkisar Rp150.000 hingga Rp500.000 per bulan, angka yang signifikan bagi ekonomi rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah.

Yang perlu diingat, model bisnis bank sampah tidak identik dengan industri daur ulang skala besar. Tantangan utamanya terletak pada likuiditas harga beli sampah, akses pasar penjualan ke pengepul besar, serta konsistensi kualitas pemilahan. Ketika harga komoditas daur ulang global melemah, sebagaimana terjadi pada periode 2019 dan 2023, margin bank sampah menyusut tajam dan sebagian anggotanya kehilangan insentif untuk terus menabung. Ini menandakan bahwa keberlanjutan bank sampah sangat bergantung pada dukungan struktural, bukan hanya antusiasme sesaat dari event pariwisata.

Dari Sentimen Event ke Fundamental Ekonomi Lokal

Meski menjadi sorotan saat ajang balap berlangsung, keberadaan bank sampah kawasan Kuta Mandalika sesungguhnya berada pada tataran yang lebih fundamental: penguatan ekonomi desa. Menteri Koperasi dan UKM dalam beberapa kesempatan menekankan bahwa ekonomi sirkular berpotensi menyumbang Rp2.000 triliun terhadap produk domestik bruto pada 2030 jika dikelola serius, sebuah proyeksi yang patut dicermati secara kritis. Tanpa perbaikan tata kelola, proyeksi tersebut berisiko berhenti sebagai angka indah di atas kertas.

Dari sudut pandang investor, keberadaan ekosistem pengelolaan sampah yang tertata di sekitar destinasi wisata dapat meningkatkan valuasi kawasan hunian dan properti komersial, karena wisatawan global kini mempertimbangkan indikator kebersihan dan keberlanjutan sebagai bagian dari pengalaman perjalanan. Sentimen pasar terhadap destinasi hijau cenderung menguat seiring tumbuhnya segmen wisatawan yang sadar lingkungan.

"Bank sampah bukan sekadar tempat memilah sampah. Ia adalah entitas ekonomi yang harus dilihat sebagai bagian dari rantai pasok nasional dan penggerak UMKM lokal," catat sejumlah pengamat ekonomi lingkungan dalam berbagai diskusi kebijakan.

Kesimpulannya, keberadaan bank sampah di kawasan Mandalika mencerminkan peluang sekaligus tantangan. Momentum event internasional patut diapresiasi sebagai pintu masuk dukungan lintas sektor. Namun keberlanjutan jangka panjang tetap bergantung pada perbaikan fundamental: transparansi tata kelola, akses pasar yang lebih adil bagi pengepul kecil, serta insentif fiskal yang mendorong partisipasi rumah tangga secara konsisten. Tanpa itu, bank sampah hanya akan menjadi cerita musiman, melejit ketika sorotan kamera datang, lalu redup begitu lampu trek padam.