Menhub Tekankan Pengawasan Keselamatan Kendaraan Ojol oleh Aplikator

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan per awal 2025, jumlah kendaraan roda dua yang terdaftar sebagai mitra transportasi daring nasional mencapai lebih dari 2,1 juta unit, tersebar di 100 kota kabupaten/kota. Angka ini mencerminkan pertumbuhan year-on-year sekitar 8,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Di balik pertumbuhan tersebut, isu keselamatan kendaraan menjadi perhatian serius, terutama menyangkut kelayakan teknis dan kepatuhan standar operasional.

Dorongan Regulator terhadap Peran Aplikator

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara eksplisit meminta perusahaan aplikasi mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mengawasi pemenuhan standar keselamatan kendaraan mitra pengemudi ojek online. Permintaan ini muncul di tengah meningkatnya laporan kecelakaan yang melibatkan pengemudi ojol, baik dari sisi kelayakan kendaraan maupun kelelahan pengemudi imbas jam kerja panjang.

Dalam kerangka regulasi, aplikator dipandang sebagai pihak yang memiliki data paling lengkap tentang mitranya, mulai dari identitas, riwayat perjalanan, hingga performa keselamatan. Karena itu, pengawasan tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah yang kapasitas inspeksinya terbatas. Regulator berargumen bahwa posisi aplikator sebagai perantara digital seharusnya diikuti tanggung jawab verifikasi berkelanjutan, bukan sekadar verifikasi berkas di awal pendaftaran.

"Pengawasan keselamatan tidak boleh menjadi beban tunggal pemerintah. Aplikator punya instrumen data untuk melakukan pemantauan secara real time, dan itu yang kami harapkan dioptimalkan," ujar Dudy dalam keterangan resminya.

Di Satu Sisi: Efisiensi Pengawasan Berbasis Data

Pro dari pendekatan ini terletak pada efisiensi. Dengan memanfaatkan algoritma dan basis data mitra, aplikator bisa melakukan skrining otomatis terhadap kendaraan yang masa berlaku STNK, KIR (untuk kendaraan tertentu), atau asuransinya mendekati kedaluwarsa. Sistem juga dapat mendeteksi pola perjalanan abnormal yang mengindikasikan kelelahan pengemudi, misalnya durasi aktif melebihi ambang batas tertentu.

Secara fundamental, biaya kepatuhan yang ditanggung aplikator relatif kecil dibanding skala ekonomi yang mereka nikmati. Nilai transaksi ekonomi sektor ride-hailing nasional diproyeksikan menembus Rp 90 triliun pada 2025. Dengan valuasi sebesar itu, investasi dalam sistem verifikasi dan audit keselamatan merupakan rasio pengeluaran yang wajar. Pengawasan berbasis data juga memungkinkan penindakan lebih cepat terhadap mitra yang melanggar, tanpa menunggu razia manual yang sporadis.

Di Sisi Lain: Beban Mitra dan Risiko Pengalihan Biaya

Kontra dari kebijakan ini menyangkut daya beli mitra pengemudi. Jika standar keselamatan diperketat, biaya perawatan kendaraan dan pembaruan dokumen otomatis meningkat. Rata-rata pendapatan bersih pengemudi ojol dilaporkan berkisar Rp 2,5 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan di kota besar, dengan porsi signifikan sudah tersedot untuk cicilan kendaraan, bahan bakar, dan komisi aplikasi. Peningkatan kewajiban servis berkala berpotensi menekan margin mereka lebih jauh.

Kekhawatiran lain adalah potensi pengalihan biaya kepatuhan dari aplikator ke mitra. Jika aplikator menaikkan standar tanpa menyediakan subsidi perawatan atau insentif, maka beban riil jatuh ke pengemudi. Ini bisa memicu penurunan jumlah mitra aktif, yang pada gilirannya berdampak pada likuiditas layanan dan kenyamanan konsumen. Di beberapa kota, fenomena penurunan jumlah pengemudi aktif sudah terlihat dalam data internal asosiasi, terutama pasca penyesuaian tarif terakhir.

Sentimen Pasar dan Proyeksi ke Depan

Dari sudut pandang industri, respons aplikator akan menentukan arah sentimen pasar. Jika perusahaan mampu menunjukkan komitmen keselamatan yang terukur, kepercayaan publik dan regulator bisa meningkat, membuka ruang diskusi soal skema tarif yang lebih berkeadilan. Sebaliknya, jika implementasi berjalan setengah hati, risiko regulasi yang lebih ketat dan kaku akan meningkat. Pemerintah sendiri memiliki opsi menerapkan audit keselamatan berkala sebagai syarat perpanjangan izin operasi aplikator.

Yang perlu dicermati, kebijakan ini bukan sekadar soal teknis kendaraan, melainkan menyangkut keseimbangan antara perlindungan konsumen, keberlanjutan usaha mitra, dan tanggung jawab korporasi. Tanpa skema pembiayaan yang jelas, dorongan keselamatan bisa berujung pada penurunan jumlah mitra dan kenaikan harga layanan. Namun tanpa pengawasan, risiko kecelakaan dan reputasi industri justru lebih mahal dalam jangka panjang.

Ke depan, indikator yang layak dipantau adalah rasio kecelakaan per 10.000 perjalanan, tingkat kepatuhan dokumen kendaraan, serta jumlah mitra aktif bulanan. Ketiga indikator itu akan menunjukkan apakah pendekatan pengawasan oleh aplikator berjalan efektif atau hanya menjadi formalitas administratif. Pada akhirnya, keselamatan bukan biaya, melainkan investasi yang menentukan keberlanjutan ekosistem transportasi daring nasional.