Bakom Bantah Wacana BI Menjadi Bagian Pemerintah

Berdasarkan data Bank Indonesia per pertengahan 2026, inflasi umum year-on-year tercatat stabil di dalam rentang sasaran 2,5 persen plus minus satu persen, sementara cadangan devisa nasional masih berada di atas 140 miliar dolar AS. Di tengah kondisi fundamental yang relatif terjaga itu, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan bahwa tidak pernah ada wacana untuk menjadikan Bank Indonesia (BI) sebagai bagian dari pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Bakom RI sebagai respons atas spekulasi yang beredar di sebagian kalangan pelaku pasar dan media.

Pernyataan ini sekaligus meredam keresahan yang sempat menyeruak di bursa efek dan pasar surat utang pemerintah. Kedudukan bank sentral memang menjadi salah satu isu paling sensitif bagi sentimen pasar karena menyangkut kredibilitas kebijakan moneter dalam jangka panjang. Sejak awal, BI menempati posisi sebagai lembaga negara yang independen, bukan bagian dari kabinet maupun struktur pemerintahan.

Posisi Konstitusional BI dan Landasan Hukumnya

Kedudukan independen BI berakar pada Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Amanat konstitusi itu kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menegaskan BI sebagai lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain dalam menjalankan tugasnya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) tidak mengubah esensi independensi tersebut. UU P2SK justru mempertegas sinergi antarinstitusi melalui forum koordinasi, tanpa menghilangkan hak otonom BI dalam menetapkan instrumen kebijakan moneternya. Dengan begitu, isu penggabungan BI ke dalam struktur pemerintahan tidak memiliki landasan hukum maupun konstitusional yang kuat.

Di Satu Sisi: Independensi Menjaga Kredibilitas

Dari perspektif pertama, independensi BI merupakan aset kebijakan yang sulit dinilai dengan uang. Kebijakan moneter yang bebas dari tekanan politik cenderung lebih disiplin dan konsisten, sehingga ekspektasi inflasi masyarakat tetap tertambat pada sasaran yang ditetapkan. Buktinya terlihat dari tren penurunan suku bunga acuan BI-Rate yang berlangsung bertahap sejak 2025, setelah sebelumnya bertahan lama di level 6,25 persen pada 2024. Penurunan itu dilakukan tanpa menimbulkan gejolak nilai tukar yang berarti, karena pasar menilai langkah BI tetap didasari data, bukan tekanan politik.

Sejarah juga mencatat, independensi BI lahir dari pengalaman pahit krisis 1998. Saat itu, kredibilitas kebijakan moneter yang terkikis ikut memperburuk gejolak nilai tukar dan likuiditas sistem perbankan. Reformasi kemudian melahirkan UU BI sebagai jaring pengaman agar bank sentral tidak lagi menjadi alat pembiayaan defisit. Para ekonom yang mendukung posisi ini berpendapat, setiap isu yang menggoyahkan independensi bank sentral berpotensi memicu capital outflow, menekan rupiah, dan mendorong imbal hasil surat utang mengalami kenaikan. Ketika itu terjadi, dana portofolio asing biasanya bereaksi cepat meninggalkan pasar.

Di Sisi Lain: Koordinasi Fiskal-Moneter Tetap Dibutuhkan

Di sisi lain, ada pandangan yang menilai koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal seharusnya semakin erat, terutama ketika pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Argumentasinya, bauran kebijakan yang selaras antara anggaran pemerintah dan suku bunga dapat mempercepat efek stimulus terhadap sektor riil. Konsep ini dalam literatur ekonomi disebut policy mix, dan di Indonesia sudah difasilitasi melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan BI, Kementerian Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan.

Namun demikian, koordinasi bukan berarti peleburan. Perbedaan kepentingan antara keduanya justru sehat: pemerintah cenderung menginginkan pembiayaan utang yang murah, sementara BI bertugas menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Jika kepentingan fiskal mendominasi, muncul risiko yang dikenal sebagai fiscal dominance, yaitu ketika kebijakan moneter dipaksa mengikuti kebutuhan anggaran negara. Dalam jangka panjang, kondisi itu justru dapat mengerek inflasi dan melemahkan fundamental ekonomi. Karena itu, penegasan Bakom perlu dibaca sebagai upaya menjaga batas yang jelas antara koordinasi dan independensi.

Implikasi bagi Pasar dan Proyeksi ke Depan

Bagi pasar keuangan, klarifikasi semacam ini penting untuk meredakan premi risiko. Indeks harga saham gabungan dan pasar surat utang domestik cenderung merespons positif ketika kepastian kelembagaan terjaga, sementara valuasi aset rupiah sangat bergantung pada persepsi investor terhadap arah kebijakan. Sepanjang tidak ada perubahan undang-undang, pelaku pasar akan memperlakukan isu ini sebagai dinamika komunikasi politik, bukan perubahan fundamental.

Proyeksi ke depan, stabilitas makro tetap bertumpu pada tiga variabel: inflasi yang terjaga, rasio utang pemerintah yang berada di kisaran 40 persen terhadap produk domestik bruto, dan cadangan devisa yang memadai. Selama ketiganya terjaga, ruang penurunan suku bunga lanjutan diperkirakan masih tersedia, dan tekanan terhadap nilai tukar dapat dikendalikan. Bagi investor, sikap yang bijak adalah mencermati keputusan resmi lembaga negara dan dokumen hukum, alih-alih menanggapi rumor yang belum terverifikasi.

Pada akhirnya, perdebatan tentang kedudukan bank sentral adalah bagian normal dari dinamika kebijakan di negara berkembang. Yang membedakan adalah sejauh mana institusi mampu membuktikan kredibilitasnya melalui hasil nyata: inflasi yang rendah dan stabil, nilai tukar yang tidak volatil, serta sistem keuangan yang likuid. Sepanjang itu tercapai, isu kelembagaan semacam ini hanya akan menjadi catatan kaki, bukan pengubah arah pasar.