lukman-hakim
Perbedaan pandangan politik mendalam kembali mengguncang pemerintahan Provinsi Buenos Aires, Argentina. Senator provincial sekaligus mantan Menteri Keamanan Buenos Aires, Sergio Berni, secara terbuka menolak keputusan badan peradilan yang menangguhkan penerapan undang-undang penurunan usia tanggung jawab pidana (imputabilitas) menjadi 14 tahun. Langkah Berni ini menegaskan adanya keretakan sikap antara dirinya dan jajaran pemerintahan Gubernur Axel Kicillof dalam merespons tingginya angka kejahatan remaja.
Kontroversi ini memuncak setelah seorang hakim lokal memutuskan untuk membekukan sementara aturan tegas tersebut. Berni, yang mengklaim sebagai salah satu tokoh utama yang sejak awal menuntut berlakunya Régimen Penal Juvenil (Rezim Hukum Pidana Remaja) baru di Argentina, mengecam keputusan penangguhan tersebut sebagai langkah yang kontradiktif dan merugikan sistem penegakan hukum di wilayah tersebut.
Dinamika Hukum dan Penangguhan oleh Peradilan
Penangguhan berdurasi 60 hari tersebut secara resmi dijatuhkan oleh Hakim Marta Pascual. Keputusan hukum ini lahir sebagai respons atas aksi habeas corpus preventif kolektif yang didaftarkan pada 31 Agustus lalu oleh Gabriela Salicio. Salicio bertindak atas nama Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, sebuah jaringan organisasi kemanusiaan yang memiliki ikatan kuat dengan Gereja Katolik Argentina.
Pihak penentang regulasi menilai bahwa menurunkan batas usia tanggung jawab pidana tanpa kesiapan infrastruktur resosialisasi hanya akan menjadi tindakan punitif yang tidak menyelesaikan akar masalah. Namun, dalam pandangan analitis Berni, penundaan ini justru memperpanjang kekosongan hukum yang berbahaya.
| Aspek Kebijakan | Pendirian Sergio Berni | Keputusan Hakim & Kelompok Sipil |
|---|---|---|
| Usia Minimal Pidana | Mendukung penuh batas 14 tahun diterapkan segera. | Menuntut penangguhan 60 hari untuk evaluasi. |
| Fokus Utama Sistem | Kepastian hukum dan penerapan rezim pidana baru. | Perlindungan hak anak dan kesiapan sistem sosial. |
| Pendanankan Reorganisasi | Menuntut anggaran nasional secara paralel saat hukum berjalan. | Menilai infrastruktur resosialisasi saat ini belum layak. |
Tuntutan Anggaran Nasional dan Urgensi Resosialisasi
Saat berbicara dalam wawancara khusus bersama LN+, Berni menegaskan bahwa keterbatasan dana dari pemerintah pusat tidak boleh dijadikan alasan bagi Provinsi Buenos Aires untuk menunda penegakan aturan pidana anak yang baru.
"Saya percaya Provinsi Buenos Aires harus mulai menerapkan Hukum Penal Remaja yang baru ini, terlepas dari tuntutan berkelanjutan kita terhadap Pemerintah Nasional untuk mendapatkan dana reformasi yang dibutuhkan dalam hal resosialisasi," tegas Berni.
Menurut analisisnya, hambatan birokrasi dan sengketa transfer anggaran antara pemerintah pusat dan provinsi tidak boleh mengorbankan keamanan publik. Berni mendorong agar reformasi fasilitas rehabilitasi berjalan beriringan dengan penindakan hukum tegas terhadap pelaku kejahatan di bawah umur.
Kronologi Penangguhan Aturan Pidana Remaja
- 31 Agustus: Gabriela Salicio atas nama Hogar de Cristo mengajukan gugatan habeas corpus untuk membendung implementasi aturan baru.
- Keputusan Pengadilan: Hakim Marta Pascual meluluskan gugatan tersebut dan menangguhkan UU Pidana Anak 14 tahun selama 60 hari.
- Intervensi Politik: Sergio Berni tampil ke publik menentang putusan hakim dan mendesak penerapan hukum tanpa menanti alokasi dana nasional.
Pertentangan antara pendekatan hukum tegas yang diusung Berni dan pendekatan kehati-hatian yang diambil oleh peradilan serta kelompok keagamaan mencerminkan perdebatan krusial di Argentina. Penangguhan selama 60 hari ini akan menjadi periode krusial yang menentukan arah kebijakan hukum kejahatan anak di Province of Buenos Aires.
Comments (0)