ARGENTINA — Mauricio Macri Kecam Hakim Penunda Regulasi Pidana Remaja

Ketegangan institusional kembali mencuat di panggung hukum dan politik Argentina setelah mantan Presiden Mauricio Macri melontarkan kritik keras terhadap putusan pengadilan tingkat daerah. Polemik ini bermula dari keputusan Hakim Marta Pascual yang membekukan penerapan sistem peradilan pidana remaja baru di Provinsi Buenos Aires selama 60 hari. Kebijakan nasional yang sedianya menurunkan batas usia pertanggungjawaban pidana menjadi 14 tahun tersebut kini terganjal oleh langkah yudisial lokal.

Melalui pernyataan resmi di platform media sosial X, Macri menegaskan bahwa langkah pengadilan provinsi tersebut mencerminkan anomali penegakan hukum dan merusak tatanan pemisahan kekuasaan negara. Ia menilai tidak masuk akal jika sebuah produk legislasi berkekuatan hukum nasional dapat dilumpuhkan sepihak di kawasan paling krusial di Argentina.

Pertarungan Yurisdiksi dan Krisis Keamanan

Dalam telaah investigatif terhadap putusan tersebut, penangguhan undang-undang ini terjadi di wilayah dengan dinamika kriminalitas paling kompleks. Provinsi Buenos Aires dikenal sebagai episentrum demografi sekaligus kawasan dengan catatan tingkat kejahatan tertinggi. Macri menyoroti bahwa pembekuan aturan nasional ini melemahkan upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi keterlibatan anak di bawah umur dalam jaringan kriminalitas berat.

“Sangat tidak dapat diterima bahwa undang-undang nasional ditangguhkan keberlakuannya di yurisdiksi paling padat dan dengan tingkat kekerasan tertinggi di negara ini hanya karena keputusan pengadilan provinsi,” tegas Macri dalam pernyataan resminya.

Macri menilai terdapat intervensi yudisial yang melampaui kewenangan semestinya, sehingga memicu ketidakseimbangan antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politica). Menurutnya, pengesahan regulasi di tingkat parlemen nasional seharusnya dihormati dan dijalankan tanpa pembangkangan administratif di level provinsi.

Kritik Tajam atas Dasar Praduga Hakim

Fokus kritik mantan presiden tersebut tidak hanya menyasar aspek prosedural yurisdiksi, melainkan juga dasar pembuktian yang dipakai oleh Hakim Marta Pascual. Sang hakim beralasan bahwa lembaga peradilan wajib melakukan intervensi pencegahan sebelum terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi anak binaan dalam sistem baru tersebut.

Namun, Macri menepis argumen pencegahan itu sebagai langkah yang tidak berlandaskan fakta hukum materiil di persidangan. Beberapa poin krusial yang disorot meliputi:

• Ketiadaan Bukti Konkret: Keputusan hakim dinilai hanya bersandar pada asumsi subjektif tanpa lampiran bukti empiris yang valid di muka sidang.
• Preseden Buruk Yudisial: Pembekuan undang-undang berdasarkan spekulasi dikhawatirkan dapat melumpuhkan berbagai regulasi pidana lain di masa depan.
• Hambatan Reformasi Peradilan: Upaya modernisasi rezim penanganan tindak pidana anak justru tersandera oleh perdebatan birokrasi hukum regional.

“Hakim mengakui bahwa keputusannya hanya didasarkan pada praduga semata: bahwa lembaga peradilan tidak boleh menunggu hingga pelanggaran hak terjadi untuk campur tangan jika memiliki unsur pertimbangan logis. Namun, unsur-unsur pembuktian yang diklaim tersebut sama sekali tidak pernah dihadirkan,” lanjut Macri.

Perdebatan ini mencerminkan jurang pemisah yang mendalam di Argentina antara kubu penegak ketertiban yang mendesak reformasi hukum lebih tegas melawan lonjakan aksi kriminal remaja, dan kalangan peradilan progresif yang memprioritaskan perlindungan hak anak serta kesiapan infrastruktur pemasyarakatan.