Arab Saudi Minta Tentara RI Jaga Dua Kota Suci, Istana Menolak

Berdasarkan keterangan resmi yang dihimpun dari lingkungan Istana Kepresidenan, Pemerintah Arab Saudi menyampaikan permintaan agar Indonesia mengirimkan kontingen tentara untuk bertugas menjaga kawasan Makkah dan Madinah. Permintaan tersebut disampaikan melalui jalur diplomatik dan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara. Namun, Presiden Republik Indonesia menolak permintaan itu dengan alasan yang menyangkut prinsip konstitusi dan posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Latar Belakang Permintaan dan Konteks Geopolitik Timur Tengah

Permintaan Arab Saudi untuk mengerahkan pasukan dari negara-negara sahabat bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam lanskap keamanan Timur Tengah. Sejumlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Pakistan, Malaysia, dan Turki, memiliki sejarah kerja sama pertahanan dengan Riyadh, meski bentuk dan skalanya berbeda-beda. Dalam beberapa dekade terakhir, Riyadh memandang stabilitas dua kota suci sebagai isu strategis yang tidak hanya berdimensi keagamaan, tetapi juga politik dan ekonomi.

Dari perspektif ekonomi, Arab Saudi tengah menggenjot diversifikasi pendapatan melalui Visi 2030. Sektor haji dan umrah menjadi salah satu pilar penting, dengan nilai ekonomi yang diproyeksikan terus mengalami kenaikan year-on-year. Pada 2023, jumlah jemaah umrah global dilaporkan melampaui 13 juta orang, sementara kuota haji Indonesia tetap berada di kisaran 221.000 jemaah per tahun. Artinya, peran Indonesia sebagai negara pengirim jemaah terbesar kedua dunia membuat Riyadh memiliki kepentingan langsung terhadap hubungan bilateral ini.

Namun, keterlibatan militer dalam urusan dalam negeri negara lain menyimpan risiko besar. Indonesia sejak lama memegang prinsip tidak mengirim pasukan tempur ke luar negeri kecuali dalam kerangka misi perdamaian PBB. Ini menjadi batu sandungan utama dalam negosiasi tersebut.

Dua Sisi Pandangan: Peluang Diplomatik versus Risiko Kedaulatan

Di satu sisi, sejumlah pengamat menilai permintaan itu bisa menjadi momentum memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Senior ekonom sekaligus pengamat hubungan internasional, dalam diskusi terbatas, menyebut kerja sama pertahanan dengan Arab Saudi berpotensi membuka akses pada investasi dan kerja sama ekonomi yang lebih luas. "Negara-negara yang memiliki kedekatan pertahanan dengan Riyadh umumnya menikmati arus investasi dan fasilitasi perdagangan yang lebih lancar. Ini soal sentimen pasar dan fundamental hubungan bilateral," ujarnya.

"Kerja sama pertahanan dengan Riyadh umumnya menikmati arus investasi dan fasilitasi perdagangan yang lebih lancar. Ini soal sentimen pasar dan fundamental hubungan bilateral."

Dalam konteks ekonomi, Arab Saudi merupakan salah satu mitra dagang penting Indonesia di kawasan Timur Tengah. Nilai perdagangan bilateral pada 2023 tercatat sekitar USD 6,8 miliar, didominasi ekspor minyak dan gas, serta produk nonmigas seperti kendaraan bermotor dan tekstil. Selain itu, Riyadh menempatkan dana di sejumlah instrumen keuangan Indonesia melalui sovereign wealth fund dan deposito valas. Kenaikan kerja sama bisa memperkuat likuiditas domestik dan menekan capital outflow.

Di sisi lain, penolakan Presiden dinilai lebih mencerminkan kepatuhan pada konstitusi. Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa tentara nasional bertugas menjaga kedaulatan negara, bukan untuk kepentingan pertahanan negara lain. Pengiriman pasukan ke zona rawan konflik juga berpotensi memicu reaksi dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.

Kontra: jika Indonesia menerima permintaan itu, maka beban anggaran pertahanan bisa meningkat signifikan. Biaya operasi penempatan pasukan di luar negeri, misalnya, dapat menyerap ratusan miliar rupiah per tahun. Rasio anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB saat ini berada di kisaran 0,7 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata global yang mencapai 2,2 persen. Menambah beban operasi luar negeri berisiko mengganggu alokasi belanja domestik, terutama untuk pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, ada dimensi politik domestik yang tak bisa diabaikan. Isu penempatan pasukan di luar negeri kerap menjadi sentimen yang mudah dipolitisasi. Pemerintah memilih jalur konservatif demi stabilitas politik dalam negeri, terutama menjelang siklus elektoral dan proses konsolidasi fiskal.

Implikasi Ekonomi dan Proyeksi Hubungan Bilateral

Penolakan ini, dalam pandangan sejumlah analis, tidak serta-merta menurunkan kualitas hubungan Indonesia-Arab Saudi. Kedua negara tetap memiliki fondasi kerja sama yang kuat di bidang haji, umrah, energi, dan investasi. Proyeksi ke depan, kerja sama ekonomi justru diperkirakan tetap tumbuh seiring pemulihan pasca-pandemi dan tingginya permintaan jemaah umrah Indonesia.

Namun, ada indikasi bahwa Riyadh akan lebih selektif dalam menentukan mitra pertahanan di Asia Tenggara. Ini berpotensi mengalihkan peluang ekonomi tertentu ke negara-negara yang bersedia menerima kerangka kerja sama tersebut. Jika hal ini terjadi, Indonesia perlu mengantisipasi potensi penurunan aliran investasi langsung dari Timur Tengah yang sebelumnya diproyeksikan naik 8–12 persen pada 2024–2025.

Dari kacamata fundamental ekonomi makro, keputusan penolakan tidak berdampak langsung signifikan terhadap indeks pasar modal atau nilai tukar rupiah, karena isu ini lebih bersifat geopolitik ketimbang fiskal-moneter. Namun, sentimen pasar terhadap obligasi global dan sukuk domino bisa terpengaruh jika hubungan bilateral memanas dalam jangka panjang. Pemerintah perlu menjaga komunikasi diplomatik yang intens agar hubungan tetap berada di jalur positif.

Kesimpulannya, keputusan Presiden mencerminkan pilihan antara realistis dan rasional: mempertahankan prinsip kedaulatan ketimbang mengejar peluang ekonomi jangka pendek. Yang dibutuhkan sekarang adalah strategi diplomasi ekonomi yang mampu mempertahankan kedekatan dengan Riyadh tanpa terjebak dalam komitmen pertahanan yang bertentangan dengan konstitusi.