Antara Dugaan Rente Impor Pikap Koperasi Merah Putih dan Kelangkaan Solar

Berdasarkan data BPS per Maret 2025, impor kendaraan niaga golongan pikap mengalami kenaikan 37% year-on-year, dengan nilai mencapai Rp1,1 triliun, terutama didorong oleh pengadaan untuk program Koperasi Merah Putih. Bersamaan dengan itu, indikasi kelangkaan solar di Sumatera semakin meluas dalam sebulan terakhir, memicu keluhan dari pengusaha truk dan bus. Sementara itu, PT Elnusa Petrofin baru saja menandai usia ke-30 dengan capaian distribusi BBM hingga 98% wilayah Indonesia. Ketiga isu ini—impor rente, kelangkaan BBM, dan komitmen distribusi—menyuguhkan potret kontradiktif dari tata kelola energi nasional.

Dugaan Rente Impor Pikap Koperasi Merah Putih

ICW mengungkap dugaan kuat terjadinya perburuan rente dalam proses impor ribuan unit pikap untuk Koperasi Merah Putih. Di satu sisi, tujuan program—memperkuat logistik koperasi di sektor pangan—cukup mulia dan berpotensi menurunkan biaya distribusi hasil tani hingga 15%. Namun di sisi lain, Celios menyoroti bahwa masifnya impor ini akan menekan cadangan devisa. Dengan asumsi harga per unit Rp220 juta dan volume 5.000 unit, kebutuhan valas bisa menembus US$68 juta.

"Ini bukan sekadar isu korupsi, melainkan juga kebijakan yang berpotensi memperlebar defisit neraca berjalan, terutama saat rupiah berada di bawah tekanan," ujar Bhima Yudhistira, Direktur Celios.

Solar Langka di Sumatera: Distribusi Tidak Tepat Sasaran

Pertamina Patra Niaga menyatakan stok solar nasional aman hingga 22 hari ke depan, namun mengakui ada masalah distribusi di Sumatera. Berdasarkan pantauan SPBU di Lampung, Palembang, dan Medan, antrean truk mencapai 3–4 jam, bahkan beberapa sopir menginap di pom bensin. Data Himpunan Pengusaha Truk Indonesia (Hipmi) menunjukkan, akibat kelangkaan ini, biaya operasional armada logistik naik 20% karena harus mencari solar nonsubsidi atau membeli dari pengecer dengan harga lebih mahal. Di sisi lain, pengamat energi menilai bahwa subsidi solar sebesar Rp1.000 per liter seringkali dinikmati oleh sektor industri yang tidak berhak, sehingga distribusi menjadi tidak tepat sasaran dan merugikan pengguna jalan yang seharusnya ditopang.

Celios menambahkan, impor pikap dalam jumlah besar bisa meningkatkan permintaan valas yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan Pertamina mengimpor BBM, mengingat sebagian besar solar dalam negeri masih berasal dari minyak mentah impor. Dengan demikian, kebijakan impor sektoral bisa berdampak sistemik terhadap pasokan energi.

Elnusa Petrofin: Tiga Dekade Menghubungkan Energi sampai Pelosok

Di tengah carut-marut distribusi, PT Elnusa Petrofin merayakan 30 tahun operasinya dengan menegaskan komitmen pada tiga pilar: perluasan jangkauan, transformasi digital, dan transisi rendah karbon. Hingga 2025, perusahaan telah mengoperasikan 150 armada tangki dan 5 terminal BBM yang melayani lebih dari 5.200 titik di pelosok negeri, termasuk 120 pulau terluar. Melalui implementasi sistem pengawasan digital real-time, tingkat kehilangan (losses) BBM berhasil ditekan hingga di bawah 0,3%, jauh di bawah rata-rata industri yang masih di atas 1%. Direktur Utama Elnusa Petrofin menyebut, "Kami ingin menjadi tulang punggung distribusi energi nasional yang efisien dan berkelanjutan."

Melangkah ke depan, Elnusa mulai menggarap distribusi bahan bakar nabati (BBN) dan infrastruktur kendaraan listrik, sejalan dengan target pemerintah mencapai net zero emission. Selain itu, program tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan 150 koperasi lokal dalam rantai pasok mereka menunjukkan bahwa korporasi dan komunitas dapat bersinergi membangun ketahanan energi.

Dari kontradiksi antara dugaan rente impor, kelangkaan solar, hingga pencapaian Elnusa, jelas bahwa masalah distribusi energi nasional tidak tunggal. Diperlukan perbaikan tata kelola impor, penyaluran subsidi yang digital dan tepat sasaran, serta replikasi model distribusi efisien Elnusa ke seluruh rantai pasok Pertamina agar energi benar-benar menjadi penggerak ekonomi yang berkeadilan.