Angka Desil Akan Diperbarui, Pemerintah Menanti Hasil Sensus Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah berencana memperbarui angka desil kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menjadikan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai bahan utama kajian. Desil adalah istilah statistik yang membagi penduduk menjadi sepuluh lapisan berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita, mulai dari desil pertama (D1) sebagai kelompok berpenghasilan terendah hingga desil kesepuluh (D10) sebagai kelompok paling mampu. Selama ini angka desil menjadi rujukan utama penyaluran bantuan sosial dan subsidi, sehingga pergeseran pada data ini berdampak langsung pada jutaan keluarga penerima manfaat.

Sensus Ekonomi sendiri digelar BPS setiap sepuluh tahun sekali. Sensus sebelumnya pada 2016 mencatat lebih dari 26 juta pelaku usaha di luar sektor pertanian, sementara Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan menjangkau cakupan yang lebih luas. Hasil lengkap sensus diperkirakan baru tersedia pada 2027, dan pemerintah disebut akan menunggu angka final tersebut sebelum memutuskan revisi desil.

Mengapa Angka Desil Dianggap Perlu Dikaji Ulang

Kajian ulang ini berangkat dari fakta bahwa struktur perekonomian dan demografi rumah tangga berubah cepat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data BPS per Maret 2025, indeks gini — ukuran ketimpangan pendapatan — berada di level 0,380 dengan tingkat kemiskinan 8,57 persen. Meski tren kemiskinan menunjukkan penurunan, kerentanan kelompok menengah bawah justru meningkat. Jumlah penduduk kelas menengah tercatat menyusut dari sekitar 57 juta jiwa pada 2019 menjadi 48 juta jiwa pada 2024, menandakan jutaan rumah tangga bergeser ke lapisan aspiring middle class yang lebih rentan terhadap guncangan harga.

Kondisi itu membuat data lama dinilai kurang mencerminkan kondisi terkini. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga di kisaran lima persen year-on-year belum otomatis menurunkan ketimpangan, karena manfaatnya tidak terdistribusi merata antarlapisan. Pembaruan desil karenanya dipandang sebagai langkah fundamental untuk menjaga kredibilitas data kebijakan sosial.

Di Satu Sisi: Pembaruan Data Memperkuat Ketepatan Sasaran

Para pendukung pembaruan menilai sensus memberikan gambaran yang jauh lebih segar tentang aktivitas ekonomi di akar rumput. Dengan menjangkau usaha mikro dan sektor informal, hasil sensus memungkinkan pemerintah menyandingkan data pengeluaran rumah tangga dengan profil pendapatan pelaku usaha. Manfaatnya, dua jenis kesalahan klasik dalam penyaluran bansos bisa ditekan: exclusion error, ketika keluarga miskin tidak terdaftar, dan inclusion error, ketika kelompok mampu justru menerima bantuan.

Keakuratan ini juga relevan dengan agenda reformasi subsidi. Anggaran subsidi energi setiap tahunnya melampaui Rp400 triliun, dan sebagian besar masih bersifat menyeluruh. Dengan peta desil yang lebih akurat, alokasi subsidi dapat diarahkan secara lebih tertarget sehingga ruang fiskal lebih leluasa tanpa mengganggu likuiditas belanja negara. “Sejauh data yang dipakai valid dan mutakhir, pembaruan desil justru memperkuat fondasi perlindungan sosial,” ujar seorang peneliti kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.

Di Sisi Lain: Jeda Waktu dan Keterbatasan Data Menjadi Catatan

Namun, proses ini tidak lepas dari sejumlah catatan. Pertama, jeda waktu. Karena hasil lengkap sensus baru tersedia pada 2027, penyaluran bantuan dalam kurun transisi tetap mengandalkan data lama yang cenderung usang. Kedua, desil yang dibangun dari pengeluaran per kapita tidak menangkap kepemilikan aset seperti rumah, kendaraan, dan tanah. Rumah tangga dengan pengeluaran rendah tetapi aset besar berpotensi salah diklasifikasikan sebagai kelompok miskin.

Ketiga, persoalan teknis dan biaya. Sensus yang menjangkau jutaan rumah tangga di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, menuntut sumber daya besar dan kualitas data lapangan yang konsisten. Keempat, isu privasi: pembaruan data kependudukan berskala nasional menuntut tata kelola dan perlindungan data yang ketat. Terakhir, dimensi politik: perubahan daftar penerima bantuan yang signifikan berpotensi memicu resistensi di tingkat daerah dan ketegangan sosial di lapangan.

Proyeksi ke Depan: Desil Baru, Kebijakan Lebih Presisi

Di satu sisi, pembaruan desil berpotensi menjadi tonggak perbaikan tata kelola data nasional, sekaligus memperkuat sentimen pasar terhadap kredibilitas fiskal karena belanja sosial diharapkan lebih efisien. Di sisi lain, manfaat itu hanya akan terwujud jika proses sensus berjalan tuntas, data dipadukan dengan sistem kependudukan digital dan data keuangan perbankan, serta sosialisasi dilakukan sejak dini agar masyarakat memahami perubahan status penerima.

Proyeksi awal menunjukkan angka desil baru kemungkinan mulai digunakan untuk perencanaan anggaran 2028, dengan uji coba pada 2027. Kendati begitu, pemerintah tetap menekankan bahwa keputusan final menunggu hasil resmi sensus. Yang jelas, arah kebijakan ke depan tidak lagi sekadar memperbaiki angka, tetapi membangun sistem data yang hidup dan terus diperbarui, sehingga bantuan negara benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.