Amran Titipkan Prinsip Meritokrasi ke Kepala BGN Sudaryono

Langit birokrasi nasional kembali diwarnai dinamika baru dengan dilantiknya Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Di tengah sorotan publik terhadap upaya pemerintah menekan angka stunting dan memperkuat ketahanan pangan, pesan khusus datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Bukan sekadar selamat, Amran menitipkan wejangan tentang prinsip meritokrasi sebagai fondasi kerja lembaga tersebut.

Amran, yang dikenal sebagai menteri reformis di sektor pertanian, menekankan bahwa keberhasilan BGN sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang direkrut. 'Sistem meritokrasi adalah kunci. Tanpa orang yang tepat, program sebaik apa pun akan gagal,' ujarnya dalam pertemuan yang tidak dipublikasikan secara luas, namun menggema di kalangan pengamat kebijakan publik.

Urgensi Meritokrasi dalam Lembaga Strategis

BGN hadir dengan misi krusial: memastikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak di bawah lima tahun. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga akhir 2025 prevalensi stunting di Indonesia masih berkisar 21,6 persen, turun dari 24,4 persen pada 2023 namun masih jauh dari target 14 persen pada 2026. Angka ini menunjukkan bahwa intervensi gizi membutuhkan percepatan, dan kesalahan penunjukan personel dapat berakibat fatal.

Di satu sisi, penerapan meritokrasi menjanjikan birokrasi yang lebih efisien dan bebas dari kepentingan politik. Di sisi lain, realitas di banyak lembaga menunjukkan bahwa patronase masih sering mengalahkan kompetensi. Amran sendiri di Kementerian Pertanian telah menerapkan sistem seleksi terbuka untuk jabatan eselon, sebuah langkah yang menuai pujian karena berhasil menyegarkan birokrasi pertanian. Pengalaman inilah yang coba ditularkan Amran kepada Sudaryono.

Potret Sudaryono dan Tantangan BGN

Sudaryono bukan nama asing. Sebelum dipercaya memimpin BGN, ia adalah profesional yang karirnya banyak dihabiskan di sektor pangan dan logistik. Pengangkatan ini diharapkan membawa perspektif operasional yang kuat. Namun, tugas di BGN bukan perkara sederhana. Lembaga ini harus mengoordinasikan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp48 triliun pada 2026, mencakup program pemberian makanan bergizi untuk 84,2 juta penerima, serta pengawasan ribuan pos gizi di seluruh Indonesia.

Pro: Sudaryono memiliki kemampuan manajerial yang teruji. Kontra: ia harus berhadapan dengan mesin birokrasi yang besar dan potensi resistensi internal. Di sinilah meritokrasi menjadi penting: mengisi pos-pos kunci dengan individu kompeten yang tidak sekadar loyal secara politis. Amran menekankan agar Sudaryono berani mengevaluasi struktur yang ada dan tidak ragu mengganti pejabat yang tidak perform.

Sinergi Kementan-BGN: dari Sawah ke Piring

Pesan Amran juga menyiratkan hubungan erat antara Kementerian Pertanian dan BGN. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sangat bergantung pada pasokan pangan dari petani dalam negeri. Jika BGN gagal membangun sistem logistik yang andal, maka surplus produksi pangan yang digenjot Kementan bisa sia-sia. Di sinilah koordinasi antar-lembaga menjadi vital.

Data BPS mencatat produksi beras nasional 2025 mencapai 32,1 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi nasional sebesar 30,9 juta ton. Surplus ini idealnya terserap oleh program MBG yang dikelola BGN. Namun, tanpa sumber daya manusia yang cakap dalam mengelola rantai pasok dan distribusi, surplus hanya menjadi catatan statistik. Meritokrasi diharapkan menghasilkan tim BGN yang mampu menjembatani petani dengan jutaan peserta program gizi.

Respons Pengamat dan Harapan Publik

Pengamat kebijakan publik mengapresiasi langkah Amran yang menyuarakan meritokrasi secara terbuka. 'Ini sinyal bagus bahwa menteri senior tidak hanya diam, tetapi ikut memastikan regenerasi birokrasi yang sehat,' ujar Ekonom Senior dari Institute for Development Studies, yang tidak ingin disebutkan namanya. Menurutnya, tantangan terbesar adalah mengubah budaya feodal di tubuh birokrasi yang sering kali mengutamakan senioritas ketimbang prestasi.

Di sisi lain, publik berharap pesan Amran tidak sekadar menjadi lip service. Sudaryono diharapkan segera melakukan audit sumber daya manusia di BGN, menetapkan key performance indicators (KPI) yang ketat, dan membangun sistem reward and punishment berbasis pencapaian hasil. Transparansi rekrutmen juga menjadi kunci untuk menghindari jual beli jabatan yang selama ini menjadi momok.

Meritokrasi sebagai Budaya, Bukan Hanya Aturan

Amran tidak hanya berbicara tentang perekrutan, tetapi juga tentang pembangunan budaya kerja. Di Kementan, ia menerapkan sistem evaluasi bulanan di mana setiap direktur wajib melaporkan progres dan hambatan. Gagasan ini ia titipkan kepada Sudaryono agar BGN tidak terjebak pada rutinitas birokratis yang lamban. Budaya meritokrasi harus tercermin dalam keseharian: promosi diberikan berdasarkan data, bukan kedekatan; pelatihan diarahkan untuk peningkatan kompetensi, bukan formalitas.

Kuncinya adalah konsistensi. Jika BGN mampu menunjukkan tata kelola yang transparan dan berbasis prestasi, lembaga ini bisa menjadi model bagi kementerian dan lembaga lain. Sebaliknya, jika korupsi kecil-kecilan dan konflik kepentingan dibiarkan, kepercayaan publik akan runtuh, dan target penurunan stunting berpotensi meleset. Dengan anggaran yang besar, godaan moral pun besar.

Maka, pesan Amran adalah ujian perdana bagi Sudaryono: apakah ia mampu menjadikan BGN sebagai laboratorium meritokrasi ataukah hanya melanjutkan tradisi lama birokrasi yang penuh kompromi. Waktu dan hasil yang akan menjawab.