Akurasi Desil DTSEN Dipertanyakan: Data Bansos Perlu Verifikasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat 8,57 persen dengan rasio gini yang stagnan di kisaran 0,38, sementara angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan year-on-year hingga mendekati satu persen. Di balik tren penurunan kemiskinan yang membaik itu, pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada puluhan juta rumah tangga dengan mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang membagi penduduk ke dalam sepuluh kelompok pendapatan atau desil. Persoalannya, para pengamat menilai desil semata belum cukup akurat untuk menentukan siapa yang sejahtera dan siapa yang benar-benar membutuhkan uluran negara.

Apa Itu Desil dan Mengapa Menjadi Penentu Bansos

Desil adalah istilah statistik untuk membagi populasi ke dalam sepuluh kelompok sama besar berdasarkan urutan kesejahteraan, dari desil satu sebagai kelompok termiskin hingga desil sepuluh sebagai kelompok terkaya. Dalam DTSEN, pengelompokan ini disusun dari basis data yang memadukan catatan kependudukan, registrasi sosial ekonomi, dan informasi dari puluhan kementerian serta lembaga, dengan cakupan sekitar 300 juta data penduduk. Rumah tangga pada desil satu hingga empat menjadi sasaran utama berbagai program, mulai dari Program Keluarga Harapan, bantuan pangan, hingga subsidi energi. Dengan anggaran perlindungan sosial yang mencapai lebih dari Rp500 triliun per tahun, penentuan desil memiliki konsekuensi fiskal yang besar: salah urut berarti salah salur.

Untuk pembaca awam, bayangkan desil seperti tangga berundak sepuluh anak tangga. DTSEN menempatkan setiap rumah tangga pada anak tangga tertentu berdasarkan perkiraan tingkat kesejahteraan, lalu bansos diarahkan ke anak tangga paling bawah. Persoalannya, tangga mana yang sebenarnya layak mendapat bantuan tidak selalu jelas, karena garis kesejahteraan bersifat dinamis dan berbeda di setiap daerah.

Di Satu Sisi, Data Tunggal Menawarkan Akurasi dan Efisiensi

Pendukung kebijakan ini menilai DTSEN merupakan lompatan besar dibanding era data terpisah seperti DTKS dan P3KE yang kerap tumpang tindih dan duplikatif. Konsolidasi data mengurangi selisih jumlah penerima antarprogram, mempercepat proses verifikasi, dan menekan biaya administrasi. Dalam praktiknya, basis data tunggal juga memungkinkan pemerintah memantau perubahan kondisi rumah tangga secara berkala, sehingga penyaluran bansos dapat menyesuaikan lebih cepat. Efisiensi ini penting bagi fundamental fiskal: setiap rupiah yang tepat sasaran berarti ruang fiskal yang lebih luas untuk belanja produktif lainnya. Keandalan data sosial juga menjadi salah satu bahan penilaian investor terhadap kredibilitas pengelolaan anggaran negara, faktor yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi sentimen pasar terhadap aset keuangan domestik.

Di Sisi Lain, Desil Bukan Cermin Utuh Kesejahteraan

Namun para pengamat mengingatkan bahwa desil hanyalah peringkat relatif yang disusun dari data administratif, bukan hasil pengukuran langsung di lapangan. Data pengeluaran dan pendapatan yang tercatat dapat cepat usang, sementara kondisi rumah tangga berubah dinamis: kehilangan pekerjaan, sakit berkepanjangan, atau beban utang tidak selalu terekam dalam basis data. Akibatnya muncul dua risiko sekaligus. Pertama, eksklusi, yakni keluarga yang layak menerima justru tidak masuk daftar. Kedua, inklusi salah sasaran, ketika penerima yang terdaftar sebenarnya tidak lagi membutuhkan. Valuasi kekayaan seperti kepemilikan tanah, kendaraan, atau tabungan nyaris tidak tersentuh, padahal aset-aset itu menentukan ketahanan ekonomi rumah tangga saat menghadapi guncangan.

"Desil itu ukuran urutan, bukan diagnosis kesejahteraan. Tanpa verifikasi berkala dan indikator pelengkap seperti kepemilikan aset serta jumlah tanggungan, akurasi data bansos akan tetap menjadi pekerjaan rumah," ujar seorang pengamat kebijakan sosial yang enggan disebutkan namanya.

Proyeksi Perbaikan: Verifikasi Lapangan dan Indikator Pelengkap

Untuk menjawab kritik tersebut, sejumlah perbaikan dapat ditempuh. Pertama, memadukan desil dengan indikator tambahan, misalnya akses listrik, sanitasi, status pekerjaan, dan beban pendidikan keluarga, sehingga profil kesejahteraan menjadi lebih utuh. Kedua, memperbarui data secara berkala dengan verifikasi berbasis komunitas, termasuk melibatkan musyawarah desa sebagai mekanisme sanggah bagi warga yang merasa penetapannya keliru. Ketiga, membuka ruang transparansi agar kesalahan data dapat dikoreksi dengan cepat oleh publik. Proyeksi jangka pendek, kombinasi desil dengan indikator pelengkap berpotensi menurunkan tingkat kesalahan sasaran menuju kisaran satu digit persen, sekaligus memperkuat efektivitas portofolio program perlindungan sosial. Dalam jangka menengah, perbaikan ini ikut menjaga likuiditas anggaran rumah tangga miskin sekaligus meredam risiko ketidakpercayaan, yang dalam skenario ekstrem dapat memicu capital outflow ketika investor meragukan kredibilitas data fiskal suatu negara.

Pada akhirnya, DTSEN dan desil hanyalah alat, bukan tujuan. Sebaik apa pun indeks dan peringkat yang dihasilkan, akurasi tetap bergantung pada seberapa sering data diperbarui dan seberapa dekat pengukuran dengan realitas rumah tangga. Pemerintah perlu menyeimbangkan kecepatan penyaluran dengan ketelitian verifikasi, sebab di balik setiap angka desil terdapat jutaan keluarga yang menunggu kepastian. Kombinasi verifikasi lapangan, indikator pelengkap, dan pembaruan data yang disiplin adalah jalan tengah yang masuk akal untuk membuat kebijakan bansos semakin tepat sasaran, tanpa kehilangan kecepatan yang dibutuhkan masyarakat miskin.