Airlangga Yakini Perekonomian Tetap Stabil Pascamundurnya Perry Warjiyo

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri dari jabatannya mengejutkan banyak pihak. Namun, kekhawatiran pasar akan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional langsung diredam oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa mundurnya Perry tidak akan mengganggu fundamental ekonomi Indonesia, dan bank sentral akan tetap fokus pada mandat utamanya, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Pernyataan Airlangga disampaikan di tengah dinamika pasar keuangan yang cenderung fluktuatif menyusul kabar pengunduran diri tersebut. Meski demikian, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk tetap tenang karena kebijakan moneter telah berjalan pada koridor yang tepat dan terukur.

Jejak Perry Warjiyo dan Transisi Kepemimpinan

Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur BI sejak 24 Mei 2018, melanjutkan tongkat estafet dari Agus Martowardojo. Di bawah kepemimpinannya, BI menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari gejolak perang dagang AS-China, pandemi COVID-19 yang menekan pertumbuhan ekonomi, hingga ketidakpastian pasar global akibat kebijakan suku bunga agresif bank sentral Amerika Serikat, The Fed.

Salah satu warisan Perry adalah kebijakan burden sharing antara BI dan pemerintah saat pandemi, di mana bank sentral ikut membeli surat berharga negara di pasar perdana untuk membiayai penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, namun terbukti efektif menjaga likuiditas dan mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam.

Pengunduran dirinya, yang belum dijelaskan secara rinci alasannya oleh pihak berwenang, memunculkan spekulasi tentang arah kebijakan moneter ke depan. Namun, Airlangga menegaskan bahwa transisi kepemimpinan di BI tidak akan menciptakan kekosongan kebijakan. “BI adalah lembaga yang kuat dengan sistem tata kelola yang mapan,” ujarnya.

Mengapa Stabilitas Dikatakan Tak Terganggu

Airlangga menjelaskan beberapa alasan fundamental mengapa mundurnya seorang gubernur BI tidak serta-merta mengganggu stabilitas ekonomi. Pertama, kerangka kebijakan moneter Indonesia saat ini sudah berbasis aturan (rules-based), bukan sekadar pada figur. Sasaran inflasi, nilai tukar, dan operasi moneter dijalankan berdasarkan data dan mekanisme yang baku. Kedua, koordinasi antara BI, pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah sangat solid. “Sinergi ini menjamin respons kebijakan yang cepat dan tepat, bahkan dalam masa transisi sekalipun,” ungkap Airlangga.

Dari sisi eksternal, cadangan devisa Indonesia per Juli 2026 tercatat sebesar 140,3 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini jauh di atas standar kecukupan internasional yang hanya 3 bulan impor. Dengan cadangan sebesar itu, BI memiliki amunisi yang cukup untuk menstabilkan rupiah apabila terjadi gejolak spekulatif.

Selain itu, posisi neraca pembayaran Indonesia juga berada dalam kondisi sehat. Defisit transaksi berjalan tetap terkendali di kisaran 1,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada triwulan II 2026, sedikit melebar dari 0,9 persen pada triwulan sebelumnya namun masih dalam ambang aman karena ditopang oleh surplus neraca perdagangan komoditas unggulan seperti batu bara, nikel olahan, dan minyak kelapa sawit. Aliran modal asing ke portofolio obligasi pemerintah juga masih mencatat net inflow, menunjukkan kepercayaan investor terhadap risiko Indonesia.

Fokus BI dalam Jangka Pendek

Deputi Gubernur BI yang sekarang akan mengisi jabatan sementara hingga Presiden mengusulkan dan DPR menyetujui gubernur definitif. Dalam masa transisi ini, Airlangga menekankan bahwa tidak akan ada perubahan drastis pada arah kebijakan. “BI tetap fokus menjaga nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi,” tegasnya.

Secara teknikal, rupiah sempat melemah tipis ke level Rp15.925 per dolar AS pada perdagangan pagi sesaat setelah kabar mundur Perry tersiar, dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp15.890. Namun, pelemahan tersebut hanya bersifat temporer. Analis menilai pasar lebih bereaksi terhadap efek kejutan (surprise factor) ketimbang ekspektasi perubahan fundamental. Setelah pernyataan Airlangga dan penjelasan resmi dari BI, rupiah berangsur kembali menguat.

Kepala Ekonom Bank Swasta Nasional, yang enggan dikutip secara langsung, menyebut bahwa pergerakan rupiah pascaberita ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh sentimen global mengenai kemungkinan jeda kenaikan suku bunga The Fed. “Pasar sudah cukup matang memahami bahwa pergantian pimpinan BI adalah hal biasa. Tidak akan ada perubahan signifikan pada stance moneter,” jelasnya.

Respons Pasar dan Prospek Ke Depan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga menunjukkan ketahanan. Setelah sempat turun 0,5 persen di awal sesi, indeks berbalik menguat dan ditutup hijau pada perdagangan tanggal 27 Juli 2026 di level 7.215. Sektor perbankan dan infrastruktur menjadi penopang utama kenaikan, menandakan bahwa investor domestik dan asing tidak panik. Obligasi negara seri benchmark 10 tahun juga hanya mengalami kenaikan yield tipis dari 6,82 persen ke 6,86 persen, yang masih dalam rentang wajar.

Ke depan, pasar akan mencermati siapa pengganti Perry Warjiyo. Sejumlah nama, baik dari internal BI maupun kalangan profesional ekonomi, mulai disebut-sebut. Namun, Airlangga enggan berspekulasi. Ia hanya memastikan bahwa pemerintah akan mengusulkan kandidat yang memiliki kapasitas dan integritas untuk melanjutkan tradisi independensi BI.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu juga menyampaikan optimismenya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan PDB tahun 2026 akan berada pada kisaran 5,1 hingga 5,3 persen, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, investasi infrastruktur, dan hilirisasi sumber daya alam. Inflasi pun diprediksi tetap terkendali di dalam sasaran BI sebesar 2,5 plus minus 1 persen.

Dengan demikian, kekhawatiran bahwa mundurnya Perry akan menciptakan turbulensi ekonomi tampaknya terlalu berlebihan. Stabilitas makroekonomi Indonesia yang terjaga, sistem lembaga keuangan yang kuat, serta koordinasi kebijakan yang erat merupakan jangkar yang lebih besar daripada figur seorang individu. Meski demikian, pemerintah dan BI tetap tidak boleh lengah. Tantangan eksternal seperti fragmentasi geopolitik global dan kebijakan moneter negara maju masih membayangi. Kolaborasi dan komunikasi yang transparan kepada pasar menjadi kunci agar Indonesia dapat terus melalui masa transisi ini dengan mulus.