Airlangga Tegaskan Indonesia Tak Jadi Jalan China Keluar dari Tarif AS

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2026, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tercatat masih tumbuh dua digit secara year-on-year, sementara China tetap menjadi mitra dagang terbesar Tanah Air dengan kontribusi sekitar seperempat dari total perdagangan luar negeri. Dua angka itulah yang kemudian menjadi bahan tudingan bahwa Indonesia dipakai sebagai pintu belakang bagi produk China untuk lolos dari bea masuk Amerika Serikat yang tengah naik drastis.

Klaim tersebut dibantah habis-habisan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya pada Kamis, 20 Agustus 2026, Airlangga menegaskan bahwa tuduhan penggunaan skema transhipment—yakni memindahkan barang dari satu negara ke negara lain hanya untuk mengubah asal pengiriman—tidak berdasar. Pemerintah, kata dia, telah memeriksa arus barang dan memegang sejumlah dokumen yang membuktikan ekspor Indonesia ke AS berjalan langsung dari pelabuhan dalam negeri.

Mengapa Tudingan Itu Muncul

Transhipment sendiri merupakan istilah yang belakangan kerap muncul dalam pemberitaan ekonomi global. Secara sederhana, praktik ini dilakukan eksportir untuk menyamarkan negara asal barang: produk dibuat di China, dikirim ke negara ketiga, lalu diekspor kembali seolah-olah berasal dari negara itu. Tujuannya menghindari bea masuk tambahan atau sanksi dagang yang dikenakan AS terhadap Beijing.

Tudingan terhadap Indonesia muncul di tengah eskalasi perang tarif. Sejak 2025, Washington menerapkan tarif tinggi pada sebagian besar produk China, dengan puncaknya mencapai kisaran 100 persen lebih untuk sejumlah barang elektronik dan tekstil. Di saat bersamaan, nilai perdagangan Indonesia-China justru mengalami kenaikan dan beberapa produk seperti tekstil, alas kaki, dan panel surya tercatat meningkat volumenya. Kombinasi itu membuat pengamat luar menaruh curiga bahwa sebagian pengiriman ke AS kemungkinan melintas lebih dulu ke Indonesia.

Bukti yang Dibawa Airlangga

Menghadapi kecurigaan itu, Airlangga tidak hanya membantah secara lisan. Ia menyebutkan sejumlah bukti yang telah disiapkan: data kepabeanan yang menunjukkan pengiriman langsung dari pelabuhan Indonesia ke AS, dokumen asal barang atau rules of origin yang menyatakan produk benar-benar diolah di dalam negeri, serta catatan nilai tambah yang dibentuk di pabrik-pabrik lokal. "Kami sudah cek satu per satu. Barang yang diekspor memang diproduksi dan diproses di Indonesia, bukan sekadar singgah," ujarnya.

Selain itu, pemerintah menyoroti bahwa struktur ekspor Indonesia ke AS didominasi produk bernilai tambah dalam negeri, bukan barang jadi China yang dikemas ulang. Data BPS memperlihatkan komoditas unggulan seperti elektronik, alas kaki, dan produk manufaktur lainnya mengalami kenaikan kapasitas produksi domestik dalam tiga tahun terakhir, sehingga lonjakan ekspor lebih mudah dijelaskan dari sisi fundamental industri, bukan dari praktik penyamaran asal barang.

Dua Sisi: Pro dan Kontra

Di satu sisi, langkah Airlangga membuka data dianggap tepat. Ekonom yang mendukung pemerintah menilai transparansi semacam ini menurunkan risiko sanksi balasan dari AS. Jika Washington menemukan bukti pelanggaran, konsekuensinya bisa jauh lebih mahal daripada sekadar denda: produk Indonesia berisiko dikenai tarif tambahan, sentimen pasar terhadap eksportir lokal melemah, dan arus investasi asing yang masuk lewat jalur portofolio bisa berbalik menjadi capital outflow.

Di sisi lain, sejumlah analis menilai bantahan lisan belum cukup meredam kecurigaan. Mereka mengingatkan bahwa pengawasan asal barang di lapangan sering kali tidak semudah di atas kertas. Celah seperti perbedaan data bea cukai, dokumen yang dipalsukan, atau jalur pengiriman yang berlapis tetap berpotensi terjadi, dan AS dikenal sangat agresif dalam menindak negara yang dianggap menjadi titik singgah barang China. Sebagian pihak bahkan mendorong pemerintah menerbitkan audit independen atas arus ekspor tiga tahun terakhir sebagai langkah preventif.

Proyeksi dan Risiko ke Depan

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, yang jelas adalah risiko reputasi kini menggantung di atas perdagangan bilateral RI-AS yang bernilai puluhan miliar dolar per tahun. Jika tuduhan terus bergulir tanpa penyelesaian yang meyakinkan, bukan mustahil muncul tekanan tambahan berupa peninjauan ulang preferensi tarif atau pemeriksaan ketat di pelabuhan tujuan yang ujung-ujungnya menaikkan biaya logistik dan memperlambat arus barang.

Bagi pemerintah, pekerjaan rumah berikutnya adalah menjaga keterbukaan data dan memperkuat kerja sama bea cukai dengan otoritas AS. Airlangga sendiri menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mematuhi aturan perdagangan internasional dan siap membuka akses data lebih luas. Proyeksi para ekonom, selama bukti yang disodorkan konsisten dan verifikasi berjalan transparan, tekanan terhadap Indonesia seharusnya mereda—meski pengawasan ketat dari Washington kemungkinan besar akan berlangsung lama.

Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa di tengah perang dagang global, negara ketiga seperti Indonesia harus berjalan di garis tipis: menjaga hubungan baik dengan semua mitra, tanpa memberi celah bagi tudingan yang bisa menggerus kepercayaan pasar internasional.