Airlangga Tegaskan Data Desil Berasal dari Mekanisme Sensus

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2025, jumlah penduduk kelas menengah pada 2024 tercatat 48,39 juta orang, mengalami penurunan year-on-year dari 49,97 juta orang pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, kelompok “menuju kelas menengah” justru mengalami kenaikan tajam, dari 38,39 juta orang menjadi 47,85 juta orang. Di tengah pergeseran struktur sosial tersebut, polemik pengelompokan desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi warga menjadi perbincangan hangat di ruang publik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa pembagian desil tersebut berdasarkan data yang dihimpun melalui mekanisme sensus, bukan hasil asumsi atau perkiraan semata. Bagi pembaca awam, desil adalah pembagian penduduk ke dalam sepuluh kelompok sama besar yang diurutkan dari pengeluaran terendah (desil 1) hingga tertinggi (desil 10). Pengelompokan inilah yang menjadi dasar pemerintah menentukan sasaran bantuan sosial, subsidi energi, hingga kebijakan perpajakan.

Kronologi Polemik dan Ambang Batas Kelas Menengah

Kontroversi bermula ketika data desil terbaru menempatkan sebagian rumah tangga yang selama ini mengidentifikasi diri sebagai kelas menengah ke kelompok desil 7 dan 8, bahkan sebagian mendekati desil 9–10 yang lazim disebut lapisan atas. Padahal, batas pengeluaran kelas menengah versi BPS berkisar Rp2,04 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan, dan porsinya terhadap total penduduk turun dari sekitar 18 persen menjadi 17,13 persen.

Keganjilan yang dirasakan warga cukup konkret: rumah tangga dengan gaji belasan juta rupiah per bulan, tetapi terbebani cicilan rumah dan kendaraan, dapat masuk kategori desil tinggi karena pengeluarannya besar. Sebaliknya, rumah tangga yang hidup hemat dan menabung justru terpetakan lebih rendah. Di sinilah akar ketidakpercayaan publik terhadap akurasi pengelompokan tersebut bermula.

Di Satu Sisi: Sensus Menjamin Akurasi dan Objektivitas

Dari sisi pemerintah, argumen mekanisme sensus cukup kuat secara metodologis. Sensus menjangkau seluruh populasi, bukan sekadar sampel, sehingga cakupan datanya paling komprehensif dan dapat dibandingkan antarwilayah serta antarwaktu. Konsistensi metode ini juga memungkinkan pemerintah membaca tren kemiskinan dan ketimpangan secara historis.

Tanpa basis data yang baku, alokasi anggaran bantuan sosial akan rentan terhadap kepentingan politik dan penilaian subjektif. Dengan data sensus, rasio penerima bantuan terhadap kelompok sasaran dapat dihitung lebih transparan, dan evaluasi program menjadi lebih mudah dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

“Mekanisme sensus adalah instrumen paling andal untuk memotret kondisi penduduk secara menyeluruh. Persoalannya bukan pada metode, melainkan pada interpretasi dan komunikasi hasilnya kepada publik,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.

Di Sisi Lain: Celah antara Statistik dan Realitas Warga

Di sisi lain, para pengkritik menilai pengukuran berbasis pengeluaran konsumsi memiliki kelemahan struktural. Indikator ini tidak menangkap aset, tabungan, utang, maupun kemampuan bayar rumah tangga. Akibatnya, rumah tangga dengan cicilan besar dan likuiditas terbatas dapat terklasifikasi sebagai kelompok mampu, padahal secara riil rentan terhadap guncangan ekonomi.

Dampaknya tidak main-main. Penempatan desil yang dianggap keliru berpotensi menggeser alokasi subsidi dan bantuan sosial, memangkas daya beli kelompok yang justru membutuhkan, serta memperlemah Indeks Keyakinan Konsumen yang selama ini menjadi penopang fundamental pertumbuhan domestik. Dalam skala lebih luas, ketidakpercayaan terhadap data statistik dapat mengganggu sentimen pasar dan menahan minat investor, baik portofolio asing maupun domestik, meskipun risiko capital outflow sejauh ini masih terkendali.

Proyeksi dan Pekerjaan Rumah Pemerintah

Ke depan, pemerintah dituntut tidak sekadar mempertahankan metode, tetapi menyempurnakannya. BPS tengah mengembangkan pendekatan yang memadukan pengeluaran, pendapatan, dan kepemilikan aset agar valuasi kesejahteraan warga lebih mendekati kenyataan. Jika pendekatan ini diterapkan, proyeksi jumlah penerima bantuan akan berubah signifikan, dan anggaran negara perlu disiapkan sejak dini.

Sosialisasi pun menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting. Data yang akurat tetapi tidak dipahami publik akan tetap melahirkan resistensi. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka metodologi, batas ambang, serta implikasi kebijakan setiap desil, termasuk dampaknya terhadap akses layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Pada akhirnya, polemik desil adalah cermin kebutuhan Indonesia akan data yang tidak hanya valid secara statistik, tetapi juga relevan secara sosial. Mekanisme sensus memang fondasi yang kuat, tetapi tanpa penyempurnaan indikator dan komunikasi publik, jurang antara angka dan realitas warga akan terus menjadi bahan perdebatan.