Airlangga Bantah Tudingan AS soal Transhipment Bantuan China

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai perdagangan Indonesia-China sepanjang 2024 tercatat sekitar USD 140 miliar, sementara ekspor RI ke Negeri Panda mengalami penurunan sekitar 7% year-on-year (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Di tengah situasi itu, pemerintah buka suara menanggapi tudingan Amerika Serikat (AS) yang menyebut Indonesia membantu China menghindari tarif masuk melalui praktik transhipment — istilah untuk mengalihkan muatan barang di pelabuhan antara agar asal-usulnya sulit terlacak. Bantahan disampaikan tegas, namun kalangan pengamat mengingatkan risiko reputasi yang menyertainya.

Klarifikasi Resmi: Tak Ada Data yang Mendukung

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tuduhan tersebut tidak berdasar. Menurutnya, seluruh arus barang yang masuk ke Indonesia melalui sistem kepabeanan telah melalui pemeriksaan dokumen, termasuk sertifikat asal barang. “Tidak ada data yang menunjukkan praktik transhipment untuk menghindari tarif,” ujarnya. Pemerintah pun menyatakan kesiapan membuka data bea cukai bila AS ingin melakukan verifikasi bersama.

Konteksnya memang krusial: tarif impor AS atas produk China kini berada di kisaran 145%, sedangkan tarif resiprokal untuk Indonesia telah diturunkan dari 32% menjadi 10% setelah negosiasi. Selisih tarif selebar inilah yang membuat skenario pengalihan rute barang menjadi masuk akal secara teori. Indonesia, dengan posisi geografis strategis dan volume bongkar muat yang besar, dinilai berpotensi menjadi salah satu titik persinggahan.

Di Satu Sisi: Bantahan Punya Landasan Data

Sejumlah indikator justru mendukung argumen pemerintah. Data kepabeanan menunjukkan tren ekspor Indonesia ke China justru menurun, bukan meningkat drastis sebagaimana pola yang biasanya muncul saat transhipment berlangsung. Sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang mengintegrasikan dokumen lintas kementerian juga mempersempit ruang manipulasi. Dari sisi fundamental, defisit neraca dagang Indonesia dengan China yang melebar justru menandakan posisi RI lebih banyak sebagai pasar, bukan pintu masuk barang yang akhirnya diekspor ulang.

Analis perdagangan internasional menilai tuduhan semacam ini sering muncul saat tensi dagang AS-China memanas. “Selama dokumen asal barang (rules of origin) dapat dibuktikan, secara hukum Indonesia tidak melanggar apa pun,” ujar seorang pengamat kebijakan dagang dalam analisisnya. Pemerintah juga menekankan komitmen menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan dengan kedua negara besar tersebut.

Di Sisi Lain: Risiko Reputasi dan Sentimen Pasar

Namun, kalangan pengamat mengingatkan bahwa bantahan diplomatik saja tidak cukup. Jika AS kelak menemukan bukti, konsekuensinya bisa jauh lebih mahal daripada sekadar koreksi tarif. Ekspor Indonesia ke AS tercatat sekitar USD 25 miliar per tahun atau hampir sepersepuluh total ekspor nasional; perubahan kebijakan sepihak di sana berpotensi langsung menekan neraca perdagangan dan lapangan kerja di sektor manufaktur.

Ada pula dimensi pasar keuangan. Sentimen pasar sedang sensitif terhadap isu proteksionisme; kabar negatif semacam ini bisa memicu aksi jual asing, menekan indeks harga saham gabungan (IHSG), serta mendorong capital outflow dari portofolio obligasi. Likuiditas valas di pasar domestik pun ikut terpengaruh, dan pada akhirnya memberi tekanan pada valuasi rupiah. “Risiko terbesar bukan pada bea cukai, melainkan pada persepsi investor terhadap kredibilitas kebijakan dagang kita,” tegas ekonom dari lembaga riset yang memantau pasar keuangan regional.

“Transhipment bukan sekadar isu teknis bea cukai, melainkan ujian kredibilitas. Sekali diragukan, kepercayaan mitra dagang dan investor sulit dipulihkan dalam waktu singkat,” kata seorang ekonom senior di lembaga riset ekonomi.

Proyeksi dan Yang Perlu Diwaspadai

Ke depan, pemerintah perlu mengubah bantahan menjadi aksi verifikasi yang transparan. Langkah yang disarankan mencakup audit bersama data ekspor-impor, penguatan pelacakan asal barang berbasis sistem, serta penyelarasan klasifikasi tarif (harmonized system code) dengan standar internasional. Tanpa itu, tudingan serupa berpeluang terulang setiap kali tensi tarif global naik — dan tren proteksionisme dunia diperkirakan masih akan berlanjut.

Di sisi lain, fundamental ekonomi domestik tetap menjadi penopang utama. Cadangan devisa yang solid, rasio utang luar negeri yang terjaga, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% memberi ruang bagi pemerintah untuk merespons tekanan eksternal tanpa mengguncang stabilitas makro. Bagi pelaku usaha, yang terpenting saat ini adalah memastikan kepatuhan dokumen ekspor-impor berjalan ketat, karena di era tarif tinggi, ketelitian administratif adalah tameng pertama dari tuduhan semacam ini.

Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa di tengah perang dagang, negara-negara berkembang kerap terjepit di antara dua raksasa ekonomi. Respons yang tepat bukan sekadar membantah, tetapi membuktikan — dengan data, transparansi, dan penegakan aturan yang konsisten.